Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Wednesday, 03 June 2026 |
KALBARONLINE.com – Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Bebby Nailufa menilai pengelolaan keuangan daerah di Kota Pontianak sejauh ini sudah berada di jalur yang cukup baik. Namun di tengah tekanan fiskal dan kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil, ia meminta pemerintah daerah terus mengoptimalkan penyerapan anggaran serta menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru.
Menurut Bebby, pemerintah daerah juga harus mulai bersiap menghadapi kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen pada tahun 2027. Karena itu, pengelolaan anggaran dinilai perlu dilakukan lebih cermat agar program pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal.
“Pengelolaan anggaran harus benar-benar diperhatikan supaya program pembangunan dan pelayanan masyarakat tetap bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.
Bebby turut menyoroti capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih Pemerintah Kota Pontianak sebanyak 15 kali berturut-turut. Ia menilai pencapaian tersebut merupakan hal positif, namun harus tetap selaras dengan kondisi nyata di lapangan.
“WTP kita yang 15 kali berturut-turut ini sudah cukup baik dan harus sesuai dengan fakta di lapangan juga, bukan hanya sekadar di atas kertas,” katanya.
Selain itu, ia mendorong agar belanja modal serta berbagai program pembangunan terus dioptimalkan sehingga target yang telah ditetapkan bisa tercapai secara maksimal.
“Pencapaian target-target ini harus mencapai maksimal, walaupun kita tahu tidak mungkin 100 persen,” tambahnya.
Di sisi lain, Bebby mengakui kondisi pengurangan anggaran saat ini turut berdampak terhadap kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD Kota Pontianak. Karena itu, menurutnya, pemerintah harus lebih kreatif mencari potensi pendapatan baru tanpa membebani masyarakat.
“PAD kita memang dengan kondisi pengurangan anggaran di tengah krisis sekarang ini harus terus digali. Walaupun bagaimanapun kita tidak mau membebani masyarakat,” jelasnya.
Ia juga menilai dinamika dunia usaha di Kota Pontianak saat ini cukup tinggi. Banyak usaha baru bermunculan, namun tidak sedikit pula yang harus tutup di tengah tantangan ekonomi. Situasi tersebut menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas penerimaan daerah.
“Memang ini menjadi PR. Namun bagaimanapun pencapaian sekarang ini sudah cukup baik menurut saya,” pungkasnya. (Lid)
KALBARONLINE.com – Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Bebby Nailufa menilai pengelolaan keuangan daerah di Kota Pontianak sejauh ini sudah berada di jalur yang cukup baik. Namun di tengah tekanan fiskal dan kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil, ia meminta pemerintah daerah terus mengoptimalkan penyerapan anggaran serta menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru.
Menurut Bebby, pemerintah daerah juga harus mulai bersiap menghadapi kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen pada tahun 2027. Karena itu, pengelolaan anggaran dinilai perlu dilakukan lebih cermat agar program pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal.
“Pengelolaan anggaran harus benar-benar diperhatikan supaya program pembangunan dan pelayanan masyarakat tetap bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.
Bebby turut menyoroti capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih Pemerintah Kota Pontianak sebanyak 15 kali berturut-turut. Ia menilai pencapaian tersebut merupakan hal positif, namun harus tetap selaras dengan kondisi nyata di lapangan.
“WTP kita yang 15 kali berturut-turut ini sudah cukup baik dan harus sesuai dengan fakta di lapangan juga, bukan hanya sekadar di atas kertas,” katanya.
Selain itu, ia mendorong agar belanja modal serta berbagai program pembangunan terus dioptimalkan sehingga target yang telah ditetapkan bisa tercapai secara maksimal.
“Pencapaian target-target ini harus mencapai maksimal, walaupun kita tahu tidak mungkin 100 persen,” tambahnya.
Di sisi lain, Bebby mengakui kondisi pengurangan anggaran saat ini turut berdampak terhadap kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD Kota Pontianak. Karena itu, menurutnya, pemerintah harus lebih kreatif mencari potensi pendapatan baru tanpa membebani masyarakat.
“PAD kita memang dengan kondisi pengurangan anggaran di tengah krisis sekarang ini harus terus digali. Walaupun bagaimanapun kita tidak mau membebani masyarakat,” jelasnya.
Ia juga menilai dinamika dunia usaha di Kota Pontianak saat ini cukup tinggi. Banyak usaha baru bermunculan, namun tidak sedikit pula yang harus tutup di tengah tantangan ekonomi. Situasi tersebut menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas penerimaan daerah.
“Memang ini menjadi PR. Namun bagaimanapun pencapaian sekarang ini sudah cukup baik menurut saya,” pungkasnya. (Lid)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini