Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Thursday, 18 June 2026 |
KALBARONLINE.com – Pemerintah Kota Pontianak terus memperkuat program percepatan akses keuangan daerah melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Langkah ini dilakukan untuk mendorong pemerataan ekonomi, memperluas akses layanan keuangan formal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, capaian akses keuangan daerah di Kota Pontianak menunjukkan hasil yang cukup positif. Pada pelaksanaan program kerja tahun 2025, TPAKD Kota Pontianak berhasil mencatat capaian sebesar 145,74 persen atau melampaui target yang ditetapkan.
"Capaian ini berada di atas rata-rata capaian TPAKD kabupaten/kota se-Kalimantan Barat sebesar 135,78 persen," ujarnya dalam Rapat Pleno TPAKD se-Kalimantan Barat Semester I Tahun 2026 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (18/6/2026).
Menurut Edi, TPAKD memiliki peran strategis sebagai wadah koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mempercepat akses keuangan formal sesuai kebutuhan masyarakat.
Tujuannya tidak hanya untuk memperluas inklusi keuangan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.
Ia menyebut sejumlah program yang menjadi fokus TPAKD Kota Pontianak meliputi pemberdayaan UMKM, Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan ultra mikro, digitalisasi UMKM melalui QRIS, perluasan titik akses keuangan, program satu rekening satu pelajar, literasi keuangan, hingga jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan.
“Ini menjadi target kita, sehingga upaya meningkatkan program kerja dengan nilai optimal bisa tercapai,” katanya.
Meski mencatat capaian yang baik, Edi mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan program tahun 2026. Salah satunya terkait pemenuhan target Universal Health Coverage (UHC).
Ia menjelaskan, pada tahun 2025 Kota Pontianak telah mencapai status UHC prioritas di bidang kesehatan. Namun, pengurangan dana transfer daerah turut memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi target UHC secara menyeluruh.
“Tahun 2025 Kota Pontianak sudah UHC prioritas untuk kesehatan. Tetapi karena ada pengurangan dana transfer daerah jadi terkendala. UHC-nya akan kita tambah di perubahan anggaran,” jelasnya.
Selain jaminan kesehatan, Pemerintah Kota Pontianak juga berupaya memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan. Program tersebut tidak hanya menyasar pekerja formal, tetapi juga kader posyandu dan kelompok pekerja rentan yang membutuhkan perlindungan keselamatan kerja.
Edi berharap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait bersama OJK, Bank Indonesia, lembaga jasa keuangan, dan para pemangku kepentingan lainnya terus memberikan dukungan terhadap target-target yang masih perlu ditingkatkan.
Menurutnya, capaian setiap kabupaten dan kota akan berpengaruh terhadap pencapaian Provinsi Kalimantan Barat secara keseluruhan. Karena itu, dukungan serta pendampingan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tetap diperlukan, khususnya dalam program yang dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
“Ini juga perlu bimbingan dan bantuan dari pemerintah provinsi, terutama kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan target capaian,” katanya.
Edi menegaskan, percepatan akses keuangan tidak hanya berfokus pada capaian angka semata, tetapi juga memastikan masyarakat semakin mudah mendapatkan layanan keuangan yang aman, resmi, dan sesuai kebutuhan.
Dengan akses keuangan yang semakin luas, UMKM, pelajar, pekerja rentan, dan kelompok masyarakat lainnya diharapkan semakin berdaya secara ekonomi dan mampu meningkatkan kualitas hidupnya.
“Kita ingin akses keuangan ini benar-benar mendorong pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (*)
KALBARONLINE.com – Pemerintah Kota Pontianak terus memperkuat program percepatan akses keuangan daerah melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Langkah ini dilakukan untuk mendorong pemerataan ekonomi, memperluas akses layanan keuangan formal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, capaian akses keuangan daerah di Kota Pontianak menunjukkan hasil yang cukup positif. Pada pelaksanaan program kerja tahun 2025, TPAKD Kota Pontianak berhasil mencatat capaian sebesar 145,74 persen atau melampaui target yang ditetapkan.
"Capaian ini berada di atas rata-rata capaian TPAKD kabupaten/kota se-Kalimantan Barat sebesar 135,78 persen," ujarnya dalam Rapat Pleno TPAKD se-Kalimantan Barat Semester I Tahun 2026 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (18/6/2026).
Menurut Edi, TPAKD memiliki peran strategis sebagai wadah koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mempercepat akses keuangan formal sesuai kebutuhan masyarakat.
Tujuannya tidak hanya untuk memperluas inklusi keuangan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.
Ia menyebut sejumlah program yang menjadi fokus TPAKD Kota Pontianak meliputi pemberdayaan UMKM, Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan ultra mikro, digitalisasi UMKM melalui QRIS, perluasan titik akses keuangan, program satu rekening satu pelajar, literasi keuangan, hingga jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan.
“Ini menjadi target kita, sehingga upaya meningkatkan program kerja dengan nilai optimal bisa tercapai,” katanya.
Meski mencatat capaian yang baik, Edi mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan program tahun 2026. Salah satunya terkait pemenuhan target Universal Health Coverage (UHC).
Ia menjelaskan, pada tahun 2025 Kota Pontianak telah mencapai status UHC prioritas di bidang kesehatan. Namun, pengurangan dana transfer daerah turut memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi target UHC secara menyeluruh.
“Tahun 2025 Kota Pontianak sudah UHC prioritas untuk kesehatan. Tetapi karena ada pengurangan dana transfer daerah jadi terkendala. UHC-nya akan kita tambah di perubahan anggaran,” jelasnya.
Selain jaminan kesehatan, Pemerintah Kota Pontianak juga berupaya memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan. Program tersebut tidak hanya menyasar pekerja formal, tetapi juga kader posyandu dan kelompok pekerja rentan yang membutuhkan perlindungan keselamatan kerja.
Edi berharap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait bersama OJK, Bank Indonesia, lembaga jasa keuangan, dan para pemangku kepentingan lainnya terus memberikan dukungan terhadap target-target yang masih perlu ditingkatkan.
Menurutnya, capaian setiap kabupaten dan kota akan berpengaruh terhadap pencapaian Provinsi Kalimantan Barat secara keseluruhan. Karena itu, dukungan serta pendampingan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tetap diperlukan, khususnya dalam program yang dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
“Ini juga perlu bimbingan dan bantuan dari pemerintah provinsi, terutama kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan target capaian,” katanya.
Edi menegaskan, percepatan akses keuangan tidak hanya berfokus pada capaian angka semata, tetapi juga memastikan masyarakat semakin mudah mendapatkan layanan keuangan yang aman, resmi, dan sesuai kebutuhan.
Dengan akses keuangan yang semakin luas, UMKM, pelajar, pekerja rentan, dan kelompok masyarakat lainnya diharapkan semakin berdaya secara ekonomi dan mampu meningkatkan kualitas hidupnya.
“Kita ingin akses keuangan ini benar-benar mendorong pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (*)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini