KALBARONLINE.com - Tim gabungan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat Seksi Konservasi Wilayah I Ketapang, Yayasan International Animal Rescue Indonesia (YIARI), PT Mohairson Pawan Khatulistiwa (Mopakha), dengan dukungan masyarakat, berhasil mengevakuasi seekor orangutan jantan dari area perkebunan warga di Desa Kuala Tolak, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Evakuasi dilakukan untuk menyelamatkan orangutan tersebut dari ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda kawasan tersebut sekaligus mencegah potensi konflik dengan masyarakat.
Orangutan yang kemudian diberi nama Wak itu pertama kali ditemukan warga di perkebunan buah Desa Kuala Tolak pada Juli 2026. Kehadirannya menimbulkan kekhawatiran karena berpotensi merusak tanaman milik warga.
Di sisi lain, karhutla yang meluas di sekitar desa semakin meningkatkan risiko terhadap keselamatan Wak maupun masyarakat. Kondisi tersebut mendorong tim gabungan segera melakukan evakuasi.
Dalam catatan YIARI, kawasan Desa Kuala Tolak dan sekitarnya juga pernah menjadi lokasi penyelamatan orangutan pada 2015 dan 2019 saat kebakaran besar melanda wilayah tersebut. Saat itu, BKSDA Kalbar bersama YIARI melakukan penyelamatan terhadap beberapa orangutan di kawasan yang sama.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebakaran dan pembukaan lahan telah menjadi persoalan berulang yang menimbulkan dampak ekologis, sosial, dan ekonomi.
Salah satu warga Desa Kuala Tolak, Morsali, mengatakan konflik antara satwa dan masyarakat serta kebakaran telah terjadi berulang sejak pembukaan lahan dilakukan di sekitar wilayah tersebut.
“Orangutan keluar ini juga masalahnya habitatnya ini terganggu. Banyak pembukaan lahan, apalagi ini musim kemarau, api banyak. Jadi dia ini cari tempat yang aman untuk cari makan dan berlindung karena habitatnya sudah tidak aman lagi,” tuturnya.
Melihat potensi ancaman terhadap orangutan tersebut, BKSDA bersama YIARI memutuskan melakukan evakuasi.
Ketua Umum YIARI, Silverius Oscar Unggul, mengatakan kebakaran hutan dan lahan tidak hanya menghancurkan habitat orangutan, tetapi juga menciptakan siklus konflik yang membebani masyarakat dan pemerintah.
“Pembukaan lahan dengan cara membakar lahan yang tidak terkendali memicu kebakaran yang merusak habitat orangutan. Ketika hutan terbakar dan terfragmentasi, orangutan kehilangan makanan, kehilangan tempat tinggal, dan akhirnya terdorong masuk ke kebun warga. Di sisi lain, masyarakat mengalami kerugian ekonomi karena tanaman rusak dan rasa takut meningkat,” ujar Silverius.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan orangutan dan masyarakat sama-sama menjadi korban dari praktik pembukaan lahan yang tidak terkendali.
“Situasi ini juga menimbulkan beban besar bagi negara, baik dari sisi penanganan konflik satwa, pemadaman kebakaran, pemantauan lapangan, hingga translokasi dan pemulihan habitat,” katanya.
Silverius menambahkan, kondisi karhutla di Ketapang juga sudah sangat serius dan bahkan telah menelan korban jiwa.
“Yang lebih memprihatinkan, kebakaran di Ketapang juga sudah sangat serius dan bahkan telah menelan korban jiwa. Ini bukan lagi sekadar isu lingkungan, tetapi juga krisis keselamatan manusia, satwa liar, dan masa depan bentang alam kita,” tambahnya.
Setelah dievakuasi, Wak dipulangkan ke areal konsesi PT Mopakha yang merupakan habitat asalnya. Kawasan tersebut masih memiliki populasi orangutan liar serta habitat yang dinilai aman untuk mendukung keberlangsungan hidup satwa tersebut.
General Manager PT Mopakha, Wendi Tamariska, menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung upaya konservasi dan penanganan konflik satwa liar di wilayah operasionalnya.
“Di tengah upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan, PT Mohairson Pawan Khatulistiwa turut merespons cepat informasi mengenai satu individu orangutan jantan yang terjebak di area perkebunan masyarakat di Tanjung Jorong, Desa Kuala Tolak. Bersama BKSDA, YIARI, dan tim biodiversity perusahaan, proses penyelamatan dilakukan sejak pagi hingga orangutan berhasil dilepasliarkan kembali pada sore hari di area utara konsesi perusahaan,” kata Wendi.
Menurutnya, lokasi pelepasliaran dipilih berdasarkan kajian teknis yang menunjukkan kondisi habitat masih baik, memiliki tutupan tajuk yang memadai, serta ketersediaan pakan yang cukup.
“Perusahaan berkomitmen mendukung pemantauan lanjutan agar orangutan tersebut dapat beradaptasi dengan baik di habitat alaminya,” ujarnya.
Kepala Balai KSDA Kalimantan Barat, Murlan Dameria Pane, S.Hut., M.Si., menyampaikan apresiasi atas kolaborasi seluruh pihak dalam penanganan satwa liar tersebut.
“Penanganan ini menunjukkan pentingnya kerja bersama antara pemerintah, lembaga konservasi, perusahaan, dan masyarakat. Translokasi dilakukan bukan semata-mata untuk memindahkan satwa, tetapi sebagai langkah mitigasi konflik agar keselamatan orangutan dan warga sama-sama terjaga,” ujar Murlan.
Ia mengatakan habitat satwa liar, khususnya orangutan, semakin terdesak akibat fragmentasi habitat yang diperparah dengan kebakaran hutan dan lahan.
“Untuk itu diperlukan komitmen semua pihak dalam menjaga kekayaan alam kita untuk mendukung kualitas kehidupan semua makhluk,” katanya.
Tim gabungan menegaskan bahwa pencegahan konflik satwa liar tidak dapat dilepaskan dari upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perlindungan habitat, serta penegakan aturan terhadap pembukaan lahan dengan cara membakar.
Tanpa langkah-langkah tersebut, konflik satwa liar berpotensi terus terjadi, merugikan masyarakat, membebani pemerintah, sekaligus mengancam kelestarian orangutan di Kabupaten Ketapang.
