KALBARONLINE.com – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Melawi semakin mengkhawatirkan. Hingga 17 Agustus 2026, tercatat 2.596 titik panas (hotspot) terdeteksi di wilayah tersebut, sementara musim kemarau panjang turut memicu krisis pasokan air bersih di sejumlah wilayah.
Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Melawi menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Penanggulangan Bencana Asap Akibat Karhutla Tahun 2026 di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Melawi, Selasa (18/8/2026).
Rakor dibuka langsung Bupati Melawi H. Dadi Sunarya Usfa Yursa dan dihadiri unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, Satpol PP, Damkar, KPH Melawi, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, Tagana, PMI serta sejumlah unsur terkait lainnya.
Sebelum rakor dimulai, digelar apel gelar pasukan tanggap darurat sebagai bentuk kesiapsiagaan personel gabungan dalam menghadapi karhutla di lapangan.
Dalam arahannya, Bupati Melawi H. Dadi Sunarya Usfa Yursa mengatakan lonjakan kejadian karhutla sejak akhir Juni hingga pertengahan Agustus 2026 membutuhkan penanganan bersama.
Menurutnya, karhutla kini telah merebak hampir di seluruh kecamatan dan desa di Kabupaten Melawi.
Bupati juga menginstruksikan seluruh camat meneruskan arahan kepada kepala desa agar segera membentuk Tim Masyarakat Peduli Api (MPA) di wilayah masing-masing.
Tim tersebut diharapkan dapat melakukan deteksi dini dan penanganan awal karhutla serta terkoneksi dengan BPBD, Damkar, BPSBK, PMI, Manggala Agni dan KPH di tingkat kabupaten.
Selain itu, masyarakat yang masih membuka lahan pertanian dengan cara membakar diimbau menunda aktivitas tersebut dan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah desa maupun kecamatan.
2.596 Hotspot Terdeteksi
Kepala UPT KPH Wilayah Melawi, Aripin, memaparkan data Sistem Monitoring Karhutla (SIPONGI) Kementerian Kehutanan.
Berdasarkan data tersebut, sepanjang 1 Januari hingga 17 Agustus 2026 tercatat 2.596 titik panas di Kabupaten Melawi yang terdeteksi melalui satelit NASA-MODIS, NOAA-20 dan SNPP.
Jumlah titik panas mengalami lonjakan tajam pada periode 1-17 Agustus dibandingkan periode Januari hingga Juli 2026.
KPH Melawi juga melaporkan sejumlah kejadian kebakaran lahan, di antaranya di Desa Nanga Kayan, Kecamatan Nanga Pinoh; Desa Nusa Kenyikap, Kecamatan Belimbing; Desa Pelempai Jaya, Kecamatan Ella Hilir; serta Desa Suka Damai, Kecamatan Pinoh Utara.
Untuk memperkuat penanganan di lapangan, Polres Melawi menyatakan telah menyiapkan 196 personel gabungan.
Personel tersebut terdiri dari Polri, TNI, Manggala Agni, BPBD Melawi, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, serta Brigade Pengendalian Karhutla KPH Melawi.
Sementara itu, kajian prospek cuaca dan iklim menunjukkan Kabupaten Melawi telah memasuki periode kritis karhutla.
BMKG memprediksi puncak musim kemarau nasional terjadi pada Agustus 2026. Melawi masuk kategori curah hujan rendah, yakni 0-20 milimeter per bulan.
Hari Tanpa Hujan (HTH) tercatat mencapai 27 hari sepanjang Juli dan 16 hari pada awal Agustus 2026.
Risiko karhutla diperkirakan masih tinggi hingga September 2026 sebelum kondisi basah kembali normal.
Kemarau Picu Krisis Air Bersih
Ancaman karhutla bukan satu-satunya persoalan yang dihadapi Melawi. Musim kemarau panjang juga mulai berdampak terhadap layanan air bersih.
Perumdam Tirta Melawi menetapkan status Siaga Darurat untuk cabang utama Nanga Pinoh setelah debit sejumlah sumber air baku mengalami penurunan drastis.
Sumber air yang terdampak antara lain Sumber Poring, Sumber Tanjung Lay dan Sumber Serundung.
Jika kondisi kekeringan terus berlanjut, sekitar 1.259 dari total 8.459 pelanggan aktif di Nanga Pinoh berpotensi terdampak. Sementara layanan pada unit-unit IKK di luar Nanga Pinoh masih dilaporkan berjalan normal.
Sebagai langkah darurat, Perumdam Tirta Melawi telah mengaktifkan armada tangki air bersih.
Total distribusi yang telah dilakukan mencapai sekitar 376.000 liter melalui 94 kali ritasi. Distribusi tersebut mencakup alokasi khusus untuk Desa Kelakik, BTN GSI, Tanjung Tengang serta dukungan untuk pemadaman kebakaran.
Perumdam Tirta Melawi juga mengajukan sejumlah rekomendasi kepada Pemkab Melawi, mulai dari pemeliharaan darurat perangkat pompa, penyusunan skema penggiliran distribusi air hingga tambahan anggaran operasional armada tangki untuk mengantisipasi kemungkinan musim kemarau berlangsung lebih panjang.
Melalui rakor lintas sektoral tersebut, BPBD, BMKG, Manggala Agni, KPH, TNI dan Polri memaparkan data, titik rawan, sebaran hotspot serta kesiapan personel dan peralatan.
Data tersebut menjadi dasar untuk menyusun langkah penanggulangan karhutla dan dampak kemarau secara bersama-sama.
Bupati Melawi juga menekankan pentingnya keselamatan personel dalam setiap upaya pemadaman dan penyelamatan di lapangan.
Pemkab Melawi mengajak masyarakat ikut menjaga kekompakan, melaporkan aktivitas pembakaran lahan kepada aparat desa maupun kecamatan serta mendukung upaya bersama menghadapi kemarau, karhutla dan krisis air bersih yang tengah melanda Kabupaten Melawi.
