Pontianak

Pemkot Pontianak Terbaik I Pengelolaan Keuangan Daerah se-Kalbar

	Oleh : Redaksi KalbarOnline
	Thursday, 27 August 2026

Kepala Bapperida Pontianak Yuli Trisna Ibrahim menerima plakat penghargaan Terbaik I Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah klaster fiskal sangat tinggi di Kantor Bapperida Kalbar, Kamis (27/8/2026) (Foto: Prokopim For KALBARONLINE.com)

Ukuran Font

Kecil Besar

KALBARONLINE.com – Pemerintah Kota Pontianak kembali mencatatkan capaian dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemkot Pontianak meraih penghargaan sebagai terbaik I klaster kemampuan keuangan daerah “sangat tinggi” tahun anggaran 2024 kabupaten/kota se-Kalimantan Barat.

Penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas upaya Pemkot Pontianak dalam menjaga tata kelola keuangan daerah agar berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

“Alhamdulillah, Pemerintah Kota Pontianak kembali mendapat penghargaan sebagai terbaik pertama dalam pengelolaan keuangan daerah untuk klaster kemampuan keuangan daerah sangat tinggi se-Kalimantan Barat,” ujar Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, Kamis (27/8/2026).

Edi mengatakan, capaian tersebut tidak hanya menjadi penghargaan administratif, tetapi juga menjadi dorongan bagi seluruh perangkat daerah untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan.

Menurutnya, perbaikan harus dilakukan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penyerapan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

“Pengelolaan keuangan daerah harus terus kita perbaiki. Mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penyerapan, sampai pelaporan harus semakin tertib dan akuntabel,” katanya.

Penghargaan tersebut berkaitan dengan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) yang digunakan untuk mengukur kinerja tata kelola keuangan pemerintah daerah dalam periode tertentu.

Pengukuran IPKD juga menjadi instrumen untuk mendorong pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Dalam penilaiannya, terdapat enam dimensi yang menjadi perhatian, yakni kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, serta opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Edi menjelaskan, penilaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan keuangan daerah tidak semata-mata dilihat dari besar kecilnya anggaran yang dimiliki pemerintah.

Aspek lain seperti kesesuaian dokumen, keterbukaan informasi, kemampuan menyerap anggaran, kondisi fiskal, hingga opini BPK turut menjadi bagian dari penilaian.

“Artinya, keuangan daerah tidak hanya soal berapa besar anggaran yang dimiliki, tetapi bagaimana anggaran itu direncanakan, dialokasikan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Meski meraih posisi terbaik, Edi menegaskan Pemkot Pontianak tidak boleh berpuas diri. Sejumlah aspek, termasuk pengalokasian anggaran dan kondisi keuangan daerah, masih perlu diperkuat agar pengelolaan APBD ke depan semakin sehat dan memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat.

“Kita tentu bersyukur, tetapi tidak boleh berpuas diri. Masih ada ruang perbaikan yang harus kita tindaklanjuti agar pengelolaan keuangan daerah semakin baik,” ujarnya.

Edi menyebut tantangan fiskal daerah ke depan juga semakin berat. Karena itu, Pemkot Pontianak harus semakin cermat dalam menentukan prioritas anggaran dan mengurangi belanja yang dinilai kurang memberikan dampak.

Ia menekankan pentingnya memastikan setiap program yang dibiayai APBD benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Edi pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam proses perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pelaporan keuangan daerah.

Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemkot Pontianak.

“Terima kasih kepada seluruh perangkat daerah yang telah bekerja menjaga tata kelola keuangan daerah. Capaian ini adalah hasil kolaborasi dan komitmen bersama,” ucapnya. (*)