KALBARONLINE.com – Intrusi air laut membuat kadar garam Sungai Kapuas meningkat hingga lebih dari 5.000 miligram per liter. Kondisi ini membuat Pemerintah Kota Pontianak mengandalkan Waduk Penepat di Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya, sebagai sumber air baku cadangan untuk menjaga pelayanan air bersih selama musim kemarau.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan tingginya kadar garam di Sungai Kapuas menjadi tantangan serius bagi penyediaan air bersih di Kota Pontianak. Sebab, sungai tersebut selama ini menjadi salah satu sumber utama air baku yang diolah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Kadar garamnya sudah sampai 5.000 miligram per liter lebih. Sementara yang disyaratkan berdasarkan ketentuan kesehatan maksimum 600 miligram per liter, itu pun untuk kebutuhan mandi. Untuk air minum harus di bawah 300 miligram per liter,” ujar Edi saat meninjau Waduk Penepat, Kamis (27/8/2026).

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Waduk Penepat disiapkan sebagai sumber air tawar cadangan. Waduk ini terhubung dengan instalasi pengolahan air di Imam Bonjol melalui jaringan pipa sepanjang sekitar 30 kilometer.

Jika seluruh sistem berfungsi optimal, kapasitas pasokan dari Penepat direncanakan dapat mencapai sekitar 1.000 liter per detik. Namun, kondisi saat ini belum memungkinkan kapasitas tersebut dimanfaatkan secara penuh karena infrastruktur waduk dan jaringan pendukung masih dalam proses perbaikan.

Dari kebutuhan produksi air bersih Kota Pontianak yang mencapai sekitar 2.000 liter per detik dari empat intake, yakni Imam Bonjol, Nipah Kuning, Selat Panjang dan Parit Mayor, pasokan dari Waduk Penepat saat ini baru sekitar 200 liter per detik.

“Yang sekarang sedang dipompa ke Imam Bonjol hanya mampu 200 liter per detik karena masih belum optimal,” jelas Edi.

Cakupan pelayanan air bersih di Kota Pontianak saat ini telah mencapai sekitar 90,6 persen. Karena itu, gangguan pada ketersediaan air baku berpotensi berdampak luas terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Waduk Penepat sendiri memiliki luas sekitar 6,6 hektare. Sementara lahan milik Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa di kawasan tersebut mencapai sekitar 9 hektare.

Saat ini, sejumlah infrastruktur pendukung waduk, termasuk saluran inlet dan outlet, sedang dibenahi oleh Balai Wilayah Sungai Kapuas menggunakan anggaran APBN.

“Infrastruktur outlet maupun inlet sedang dikerjakan perbaikannya oleh Balai Wilayah Sungai Kapuas menggunakan APBN tahun ini sekitar Rp16,6 miliar,” ungkap Edi.

Edi menegaskan, persoalan utama yang dihadapi Pontianak saat ini adalah ketersediaan air baku. Ia menyebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, penyediaan air baku menjadi tanggung jawab pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya.

“Air baku ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, atau daerah dalam hal ini provinsi,” katanya.

Di sisi lain, Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa setiap tahun membayar retribusi air permukaan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Pada 2025, nilai retribusi yang dibayarkan mencapai lebih dari Rp2,4 miliar.

“Kita setiap tahun membayar retribusi air permukaan ke provinsi. Tahun 2025 saja Rp2,4 miliar lebih. Artinya kita membeli air, kita bayar, lalu kita olah dan distribusikan ke masyarakat,” jelasnya.

Edi berharap pembenahan Waduk Penepat dapat segera diselesaikan agar fungsinya sebagai sumber air baku bisa lebih optimal, terutama dalam kondisi darurat seperti kemarau panjang.

“Dalam kondisi darurat ini kita berharap bisa cepat selesai dan dievaluasi supaya waduknya berfungsi. Pipa-pipa yang bocor menuju Pontianak juga harus diperbaiki,” ujarnya.

Untuk jangka panjang, Edi berharap Kementerian PU dapat membantu menambah satu jalur pipa dengan diameter 800 milimeter. Tambahan jalur tersebut dinilai penting untuk memperkuat pasokan air baku Pontianak ketika sumber air utama mengalami gangguan.

“Ke depan kita berharap bisa diperjuangkan untuk menambah satu track lagi, 800 milimeter. Ini untuk jangka panjang, supaya kalau darurat seperti ini kita tidak kesulitan,” katanya.

Selain mengandalkan Waduk Penepat, Edi juga mendorong adanya solusi lain, seperti pembangunan bendung karet atau infrastruktur pengendali air di kawasan Sungai Penepat.

Menurutnya, sumber air baku tersebut tidak hanya penting bagi Kota Pontianak, tetapi juga bagi Kabupaten Kubu Raya dan wilayah di sekitarnya.

Perwakilan Balai Wilayah Sungai Kalimantan I, Novizar Ardiyansyah, mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan peningkatan kapasitas Waduk Penepat.

Menurutnya, kapasitas sambungan seharusnya dapat mencapai 1.000 liter per detik. Namun, saat ini pasokan yang dapat dimanfaatkan baru sekitar 500 liter per detik karena masih dalam tahap perbaikan.

“Saat ini kami masih menunggu bahan dari Jakarta, untuk perbaikan dua pipa. Dalam waktu dekat akan selesai,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin menyatakan pihaknya siap mengawal upaya Pemkot Pontianak untuk mendapatkan dukungan pemerintah pusat dalam mengoptimalkan penyediaan air baku.

Menurutnya, dukungan pemerintah pusat penting untuk menjaga keberlanjutan pelayanan air bersih, terutama saat musim kemarau dan ketika kadar garam sumber air baku meningkat.

DPRD Kota Pontianak juga akan berkoordinasi dengan Komisi V DPR RI untuk memperkuat dukungan terhadap penanganan infrastruktur air baku.

“Kita minta nanti untuk Komisi V, saya akan bicara dengan Ketua Komisi V dan juga Ketua DPP PDI Perjuangan untuk membantu yang ada di Penepat ini,” ujarnya.

Satarudin mengatakan pembenahan kawasan sumber air baku Penepat saat ini sudah berjalan, tetapi dukungan yang tersedia masih perlu diperkuat. Ia menyebut Pemkot Pontianak dapat menyiapkan proposal kebutuhan teknis untuk kemudian dibawa bersama ke pemerintah pusat.

Menurutnya, penyediaan air baku merupakan persoalan strategis yang tidak bisa hanya ditangani pemerintah kota. Apalagi, berdasarkan ketentuan perundang-undangan, air baku menjadi bagian dari kewenangan pemerintah pusat.

“Ini pasti berlanjut. Kami akan kawal bersama Pemerintah Kota Pontianak agar penyediaan air bersih untuk masyarakat bisa lebih aman dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Layanan Air Tawar Gratis Disiapkan

Di tengah kondisi air baku yang terdampak intrusi air laut, Pemkot Pontianak juga menyiapkan langkah darurat untuk memenuhi kebutuhan air tawar masyarakat.

Edi mengatakan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa telah menyiapkan layanan air tawar gratis di sejumlah titik. Di antaranya Kantor Perumda Tirta Khatulistiwa dan booster di Perumnas III, serta beberapa titik lain yang akan disiapkan sesuai kebutuhan.

“Kalau masyarakat perlu air tawar untuk minum, ini gratis. Bisa membawa galon atau wadah lainnya. Tapi tidak untuk komersil,” ujarnya.

Edi juga memerintahkan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa menyiapkan dukungan distribusi air bersih menggunakan mobil tangki, khususnya ke wilayah yang rawan terdampak.

Pemkot Pontianak akan berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Kapuas, Dinas PUPR Provinsi, serta bidang sumber daya air untuk mendukung distribusi tersebut.

“Saya perintahkan PDAM, dan mudah-mudahan dibantu Balai Wilayah Sungai, Dinas PU Provinsi, untuk menyiapkan mobil tangki mendrop air tawar ke daerah-daerah rawan, khususnya untuk air minum. Gratis,” pungkasnya. (*)