Kayong Utara

Pembukaan Kanal PT Mayawana Jadi Sorotan, Pemkab Kayong Utara Terikat Aturan Pusat

	Oleh : Redaksi KalbarOnline
	Wednesday, 16 September 2026

Ukuran Font

Kecil Besar

KALBARONLINE.com – Aktivitas PT Mayawana Persada di Kabupaten Kayong Utara menjadi sorotan publik, terutama terkait dugaan pembangunan kanal skala besar yang dikhawatirkan berdampak terhadap kondisi lahan gambut dan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Namun, penanganan aktivitas perusahaan di lapangan menghadapi kendala kewenangan. Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor Hutan Tanaman Industri (HTI), proses perizinan dan pengawasan teknis operasional PT Mayawana Persada berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kayong Utara, Wahono, menjelaskan kewenangan pemerintah daerah menjadi terbatas karena legalitas perusahaan berada di tingkat kementerian.

“Mayawana Persada itu kalau saya tidak salah, itu adalah hutan tanam industri. Nah, itu perizinan itu dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan Pusat. Jadi proses perizinannya tidak di daerah, tidak di kabupaten, tidak juga di provinsi, tapi di kementerian. Sehingga pengawasan langsung pun mungkin dari kementerian,” kata Wahono saat dikonfirmasi awak media.

Sorotan terhadap PT Mayawana Persada menguat menyusul dugaan pembangunan kanal dalam skala besar. Aktivitas tersebut dikhawatirkan dapat mengeringkan lahan gambut dan meningkatkan risiko terjadinya karhutla.

Terkait potensi dampak lingkungan tersebut, Wahono mengingatkan pentingnya perusahaan mematuhi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang menjadi salah satu dasar dalam pengelolaan kegiatan perusahaan.

“Setahu kami, perusahaan itu mendapat izin sebelum izin itu ditetapkan, itu sudah ada kajian. Nah, kajian itu dalam bentuk dokumen AMDAL. Di dalam dokumen AMDAL itu sudah dibahas. Jadi lokasi mana yang ketinggian gambutnya di atas 3 meter, di mana ada palung gambut, itu biasanya dikeluarkan dan tidak boleh diolah,” tegasnya.

Dengan ruang kewenangan yang terbatas, Pemkab Kayong Utara melalui DLH lebih banyak melakukan pemantauan dan meneruskan laporan apabila ditemukan dugaan pelanggaran di lapangan.

Wahono mengatakan, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan atau menindak langsung operasional perusahaan yang perizinannya berada di bawah pemerintah pusat. Laporan dugaan pelanggaran harus disampaikan secara berjenjang kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

“Kita paling melaporkan. Kalau terjadi sebuah pelanggaran, kita melaporkan secara berjenjanglah. Ke provinsi, LH provinsi, atau langsung provinsi ke pusat. Seperti itu,” tutupnya. (Sans)

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kayong Utara, Wahono, menjelaskan kewenangan pemerintah daerah menjadi terbatas karena legalitas perusahaan berada di tingkat kementerian.

Dengan ruang kewenangan yang terbatas, Pemkab Kayong Utara melalui DLH lebih banyak melakukan pemantauan dan meneruskan laporan apabila ditemukan dugaan pelanggaran di lapangan.

“Kita paling melaporkan. Kalau terjadi sebuah pelanggaran, kita melaporkan secara berjenjanglah. Ke provinsi, LH provinsi, atau langsung provinsi ke pusat. Seperti itu,” tutupnya. (Sans)

Kalbar Online Premium Access

Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak

Harga Terbaik

Sekali Bayar

Akses Premium

Rp 2.000

Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini

✓ Akses Full Berita Premium

✓ Tanpa Iklan yang menganggu

✓ Akses multiplatform: Web, iOS & Android

Tags:
PT Mayawana Persada Karhutla Kayong Utara

Artikel Selanjutnya

Diduga Lalai Tangani Karhutla, Api Merambat ke Konsesi Sawit PT Jalin Vaneo di Simpang Hilir

Wednesday, 16 September 2026

Artikel Sebelumnya

Edi Kamtono Dorong Moderasi Beragama untuk Jaga Kerukunan Pontianak

Wednesday, 16 September 2026

Berita terkait

Disdik Kayong Utara Kembali Jadi Sorotan Publik, Aktivis Abdul Khaliq Pertanyakan Kerugian Negara DAK 2022

Comments (5)

Merrill Rayos 2 days ago Reply

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
1. Jackqueline Sprang 2 days ago Reply
  
  Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
Sanford Crowley 2 days ago Reply

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
1. Lyndon Pocekay 2 days ago Reply
  
  Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
Aleen Crigger 2 days ago Reply

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.