Shopping cart

Laptop Cover

Laptop Cover

1 x $24.00

Remove

Disney Toys

Disney Toys

1 x $5.00

Remove

Screen Axe

Screen Axe

1 x $19.00

Remove

Airpods Pro

Airpods Pro

1 x $49.00

Remove

Log in

Or

Have no account yet? Sign up

Create an account

Or

Already have an account? Log in

Reset password

Remember your password? Log in

Terms of use

Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.

Disclaimers

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.

Limitation on Liability

Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.

Copyright Policy

Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.

General

Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.

Do you agree to our terms? Sign up

>

Pontianak

Sutarmidji Pertanyakan Dasar Aturan dan Kerugian Negara Rp9,7 Miliar dalam Kasus Hibah Mujahidin

	Oleh : Redaksi KalbarOnline
	Wednesday, 16 September 2026

Sutarmidji Pertanyakan Dasar Aturan dan Kerugian Negara Rp9,7 Miliar dalam Kasus Hibah Mujahidin

Ukuran Font

Kecil Besar

KALBARONLINE.com – Mantan Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, mempertanyakan dasar aturan yang digunakan jaksa dalam menangani perkara dugaan korupsi dana hibah pembangunan SMA Yayasan Mujahidin Pontianak.

Hal itu disampaikan Sutarmidji saat memberikan keterangan dalam persidangan perkara tersebut di Pengadilan Negeri Pontianak, Rabu (16/9/2026).

Menurut Sutarmidji, terdapat aturan yang digunakan dalam pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menurutnya tidak berlaku pada saat kebijakan hibah tersebut dilaksanakan.

Ia mengaitkannya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

Menurut Sutarmidji, ketentuan tersebut berkaitan dengan penggunaan anggaran pemerintah dalam kondisi tertentu. Ia berpendapat, sepanjang tidak terdapat niat buruk, kebijakan yang diambil dalam kondisi tersebut tidak semestinya dipidana.

Sutarmidji juga menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menurutnya memberikan perlindungan terhadap kebijakan dalam kondisi tersebut sepanjang tidak terdapat iktikad buruk.

“Ini digugat di MK. MK memutuskan bahwa sepanjang tidak ada niat tidak baik, tidak bisa dipidana,” ujarnya.

Karena itu, Sutarmidji mempertanyakan penggunaan pasal-pasal dalam kondisi normal untuk menangani perkara hibah pembangunan SMA Mujahidin.

Ia juga mengaitkan persoalan tersebut dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penggunaan APBD pada 2020 hingga 2022. Menurutnya, pemeriksaan BPK saat itu tidak menemukan persoalan sebagaimana yang kini dipersoalkan dalam perkara.

Jika terdapat temuan yang harus dikembalikan, kata Sutarmidji, pihak yayasan telah menyelesaikannya.

“2020, 2021 sampai 2022 kan sudah dilakukan pemeriksaan sama BPK. Dengan hasilnya BPK kan enggak ada temuan,” katanya.

Sutarmidji kemudian mempertanyakan dasar munculnya perhitungan kerugian negara sekitar Rp9,7 miliar dalam perkara tersebut.

“Nah, sekarang misalnya ini, lalu BPKP audit misalnya kerugian Rp9,7 miliar. Dasarnya itu apa?” ujarnya.

Ia meminta penerapan aturan dan penghitungan kerugian negara dalam perkara tersebut dilihat secara utuh. Menurutnya, hal itu perlu dikaitkan dengan proses pembangunan, pertanggungjawaban dana hibah, hasil pemeriksaan BPK, serta kondisi fisik bangunan.

Sutarmidji juga kembali menegaskan bahwa pembangunan SMA Mujahidin dilakukan secara efisien. Ia menyebut gedung tersebut memiliki empat lantai dengan luas sekitar 5.800 meter persegi.

“Kalau mengacu pada itu, itu kan kontraktual lebih mahal. Artinya kita lebih efisien. Kita itu hanya Rp3,8 juta, Rp3,9 juta per meter, empat lantai. Sampai sekarang masih bagus-bagus,” katanya. (*)

KALBARONLINE.com – Mantan Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, mempertanyakan dasar aturan yang digunakan jaksa dalam menangani perkara dugaan korupsi dana hibah pembangunan SMA Yayasan Mujahidin Pontianak.

Hal itu disampaikan Sutarmidji saat memberikan keterangan dalam persidangan perkara tersebut di Pengadilan Negeri Pontianak, Rabu (16/9/2026).

Menurut Sutarmidji, terdapat aturan yang digunakan dalam pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menurutnya tidak berlaku pada saat kebijakan hibah tersebut dilaksanakan.

Ia mengaitkannya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

Menurut Sutarmidji, ketentuan tersebut berkaitan dengan penggunaan anggaran pemerintah dalam kondisi tertentu. Ia berpendapat, sepanjang tidak terdapat niat buruk, kebijakan yang diambil dalam kondisi tersebut tidak semestinya dipidana.

Sutarmidji juga menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menurutnya memberikan perlindungan terhadap kebijakan dalam kondisi tersebut sepanjang tidak terdapat iktikad buruk.

“Ini digugat di MK. MK memutuskan bahwa sepanjang tidak ada niat tidak baik, tidak bisa dipidana,” ujarnya.

Karena itu, Sutarmidji mempertanyakan penggunaan pasal-pasal dalam kondisi normal untuk menangani perkara hibah pembangunan SMA Mujahidin.

Ia juga mengaitkan persoalan tersebut dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penggunaan APBD pada 2020 hingga 2022. Menurutnya, pemeriksaan BPK saat itu tidak menemukan persoalan sebagaimana yang kini dipersoalkan dalam perkara.

Jika terdapat temuan yang harus dikembalikan, kata Sutarmidji, pihak yayasan telah menyelesaikannya.

“2020, 2021 sampai 2022 kan sudah dilakukan pemeriksaan sama BPK. Dengan hasilnya BPK kan enggak ada temuan,” katanya.

Sutarmidji kemudian mempertanyakan dasar munculnya perhitungan kerugian negara sekitar Rp9,7 miliar dalam perkara tersebut.

“Nah, sekarang misalnya ini, lalu BPKP audit misalnya kerugian Rp9,7 miliar. Dasarnya itu apa?” ujarnya.

Ia meminta penerapan aturan dan penghitungan kerugian negara dalam perkara tersebut dilihat secara utuh. Menurutnya, hal itu perlu dikaitkan dengan proses pembangunan, pertanggungjawaban dana hibah, hasil pemeriksaan BPK, serta kondisi fisik bangunan.

Sutarmidji juga kembali menegaskan bahwa pembangunan SMA Mujahidin dilakukan secara efisien. Ia menyebut gedung tersebut memiliki empat lantai dengan luas sekitar 5.800 meter persegi.

“Kalau mengacu pada itu, itu kan kontraktual lebih mahal. Artinya kita lebih efisien. Kita itu hanya Rp3,8 juta, Rp3,9 juta per meter, empat lantai. Sampai sekarang masih bagus-bagus,” katanya. (*)

Icon Kompas Premium

Kalbar Online Premium Access

Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak

Harga Terbaik

Sekali Bayar

Akses Premium

Rp 2.000

Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini

✓ Akses Full Berita Premium

✓ Tanpa Iklan yang menganggu

✓ Akses multiplatform: Web, iOS & Android

Tags:
Hibah Mujahidin Sutarmidji

Kuasa Hukum Terdakwa Hibah Mujahidin Kritik Arah Pemeriksaan Jaksa

Artikel Selanjutnya

Kuasa Hukum Terdakwa Hibah Mujahidin Kritik Arah Pemeriksaan Jaksa

Wednesday, 16 September 2026

Artikel Sebelumnya

Kuasa Hukum Terdakwa Hibah Mujahidin Kritik Arah Pemeriksaan Jaksa

Wednesday, 16 September 2026

Kuasa Hukum Terdakwa Hibah Mujahidin Kritik Arah Pemeriksaan Jaksa

Berita terkait

Sidang Hibah Mujahidin, Sutarmidji Tegaskan Pemberian Hibah Punya Dasar

Sidang Hibah Mujahidin, Sutarmidji Tegaskan Pemberian Hibah Punya Dasar

Wednesday, 16 September 2026

Diperas BJ 5 Tahun, Kim Junsu JYJ Klaim Alami Kerugian hingga Rp9 Miliar

Diperas BJ 5 Tahun, Kim Junsu JYJ Klaim Alami Kerugian hingga Rp9 Miliar

Monday, 18 November 2024

Diperas BJ 5 Tahun, Kim Junsu JYJ Klaim Alami Kerugian hingga Rp9 Miliar

Diperas BJ 5 Tahun, Kim Junsu JYJ Klaim Alami Kerugian hingga Rp9 Miliar

Monday, 18 November 2024

Disdik Kayong Utara Kembali Jadi Sorotan Publik, Aktivis Abdul Khaliq Pertanyakan Kerugian Negara DAK 2022

Disdik Kayong Utara Kembali Jadi Sorotan Publik, Aktivis Abdul Khaliq Pertanyakan Kerugian Negara DAK 2022

Monday, 15 September 2025

Dalam 100 Hari Kerja, Menteri AHY Berhasil Selamatkan Rp 893,14 Miliar Risiko Kerugian Negara

Dalam 100 Hari Kerja, Menteri AHY Berhasil Selamatkan Rp 893,14 Miliar Risiko Kerugian Negara

Wednesday, 12 June 2024

Dalam 100 Hari Kerja, Menteri AHY Berhasil Selamatkan Rp 893,14 Miliar Risiko Kerugian Negara

Dalam 100 Hari Kerja, Menteri AHY Berhasil Selamatkan Rp 893,14 Miliar Risiko Kerugian Negara

Wednesday, 12 June 2024

Babak Baru Kasus Sumur Pantek, BPKP Temukan Kerugian Negara Rp1,5 Miliar

Babak Baru Kasus Sumur Pantek, BPKP Temukan Kerugian Negara Rp1,5 Miliar

Tuesday, 19 March 2019

Polemik Dana Hibah Yayasan Mujahidin: Disinformasi, Etika Pers, dan Ujian Negara Hukum

Polemik Dana Hibah Yayasan Mujahidin: Disinformasi, Etika Pers, dan Ujian Negara Hukum

Monday, 16 February 2026

Kejaksaan Selidiki Dugaan Korupsi di Pemkot Pontianak, Kerugian Negara Capai Setengah Miliar

Kejaksaan Selidiki Dugaan Korupsi di Pemkot Pontianak, Kerugian Negara Capai Setengah Miliar

Tuesday, 25 October 2022

Kejaksaan Selidiki Dugaan Korupsi di Pemkot Pontianak, Kerugian Negara Capai Setengah Miliar

Kejaksaan Selidiki Dugaan Korupsi di Pemkot Pontianak, Kerugian Negara Capai Setengah Miliar

Tuesday, 25 October 2022

Kejaksaan Selidiki Dugaan Korupsi di Pemkot Pontianak, Kerugian Negara Capai Setengah Miliar

Kejaksaan Selidiki Dugaan Korupsi di Pemkot Pontianak, Kerugian Negara Capai Setengah Miliar

Tuesday, 25 October 2022

Bea Cukai Kalbar Sita Ribuan Barang Ilegal, Potensi Kerugian Negara Capai Rp 126 Miliar

Bea Cukai Kalbar Sita Ribuan Barang Ilegal, Potensi Kerugian Negara Capai Rp 126 Miliar

Friday, 09 June 2023

Comments (5)

Merrill Rayos 2 days ago Reply

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
1. Jackqueline Sprang 2 days ago Reply
  
  Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
Sanford Crowley 2 days ago Reply

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
1. Lyndon Pocekay 2 days ago Reply
  
  Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
Aleen Crigger 2 days ago Reply

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

Leave a Comment