Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Friday, 25 September 2026 |
KALBARONLINE.com – Komisi IX DPR RI menyoroti keberadaan sekitar 400 jalur tikus di perbatasan Kalimantan Barat yang disebut kerap digunakan sebagai jalur keberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural ke Malaysia.
Sementara itu, jumlah pos pengamanan di kawasan perbatasan disebut baru mencapai 52 titik.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini saat Kunjungan Kerja Spesifik di Kantor Wali Kota Pontianak, Jumat (25/9/2026).
Yahya mengatakan, jumlah PMI nonprosedural dari Kalbar memang menunjukkan tren penurunan. Namun, angkanya masih mencapai ribuan.
“Kalau kita melihat data yang ada, memang trennya mengalami penurunan. Namun ini masih merupakan angka yang tinggi karena jumlahnya masih cukup besar, yaitu sekitar 5.000 lebih,” kata Yahya.
Menurutnya, salah satu faktor yang membuat masyarakat memilih berangkat secara nonprosedural ke Malaysia adalah kondisi geografis Kalbar yang berbatasan langsung dengan negara tersebut.
“Di Kalimantan Barat ini ada 400 titik jalur tikus yang dengan mudah untuk dilalui bagi pekerja nonprosedural ke Malaysia. Sedangkan pos pengamanannya baru 52,” ujarnya.
Selain faktor geografis, Yahya menyebut kondisi ekonomi juga menjadi salah satu alasan masyarakat memilih bekerja di Malaysia. Menurutnya, sebagian masyarakat kesulitan mendapatkan pekerjaan di dalam negeri, sementara peluang kerja dan upah di Malaysia dinilai lebih menarik.
“Di Indonesia mengalami kesulitan untuk bekerja, sedangkan di Malaysia mendapatkan pekerjaan bahkan gajinya lebih tinggi. Sehingga ini yang membuat orang lebih tertarik untuk bekerja di Malaysia,” katanya.
Yahya meminta aparat kepolisian, TNI, imigrasi, serta Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) memperkuat kerja sama dalam menekan keberangkatan PMI nonprosedural.
Upaya tersebut, kata dia, dapat dilakukan melalui edukasi kepada masyarakat, pengawasan di perbatasan, hingga penindakan terhadap agen atau sindikat yang memberangkatkan PMI secara ilegal.
“Terutama terhadap agen-agen atau sindikat-sindikat yang mengirim pekerja nonprosedural ke luar negeri, karena dampaknya sangat berbahaya bagi pekerja itu sendiri, terutama bagi kesejahteraan dan keamanannya,” tegasnya.
Yahya juga meminta aparat memperketat pengawasan terhadap jalur-jalur tikus yang telah teridentifikasi.
Ia mengakui jumlah pos pengamanan yang tersedia belum sebanding dengan banyaknya jalur tikus. Namun, informasi mengenai titik-titik tersebut dinilai dapat membantu aparat dalam menentukan lokasi pengawasan.
“Memang posnya cuma 52, jalur tikusnya ada 400, sehingga tidak mampu untuk mengawasi yang 400 itu. Tetapi karena sudah diketahui titik-titiknya 400 itu, mungkin akan lebih mudah untuk dilakukan pengawasan lebih ketat, terutama oleh aparat penegak hukum,” pungkasnya.(Lid)
KALBARONLINE.com – Komisi IX DPR RI menyoroti keberadaan sekitar 400 jalur tikus di perbatasan Kalimantan Barat yang disebut kerap digunakan sebagai jalur keberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural ke Malaysia.
Sementara itu, jumlah pos pengamanan di kawasan perbatasan disebut baru mencapai 52 titik.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini saat Kunjungan Kerja Spesifik di Kantor Wali Kota Pontianak, Jumat (25/9/2026).
Yahya mengatakan, jumlah PMI nonprosedural dari Kalbar memang menunjukkan tren penurunan. Namun, angkanya masih mencapai ribuan.
“Kalau kita melihat data yang ada, memang trennya mengalami penurunan. Namun ini masih merupakan angka yang tinggi karena jumlahnya masih cukup besar, yaitu sekitar 5.000 lebih,” kata Yahya.
Menurutnya, salah satu faktor yang membuat masyarakat memilih berangkat secara nonprosedural ke Malaysia adalah kondisi geografis Kalbar yang berbatasan langsung dengan negara tersebut.
“Di Kalimantan Barat ini ada 400 titik jalur tikus yang dengan mudah untuk dilalui bagi pekerja nonprosedural ke Malaysia. Sedangkan pos pengamanannya baru 52,” ujarnya.
Selain faktor geografis, Yahya menyebut kondisi ekonomi juga menjadi salah satu alasan masyarakat memilih bekerja di Malaysia. Menurutnya, sebagian masyarakat kesulitan mendapatkan pekerjaan di dalam negeri, sementara peluang kerja dan upah di Malaysia dinilai lebih menarik.
“Di Indonesia mengalami kesulitan untuk bekerja, sedangkan di Malaysia mendapatkan pekerjaan bahkan gajinya lebih tinggi. Sehingga ini yang membuat orang lebih tertarik untuk bekerja di Malaysia,” katanya.
Yahya meminta aparat kepolisian, TNI, imigrasi, serta Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) memperkuat kerja sama dalam menekan keberangkatan PMI nonprosedural.
Upaya tersebut, kata dia, dapat dilakukan melalui edukasi kepada masyarakat, pengawasan di perbatasan, hingga penindakan terhadap agen atau sindikat yang memberangkatkan PMI secara ilegal.
“Terutama terhadap agen-agen atau sindikat-sindikat yang mengirim pekerja nonprosedural ke luar negeri, karena dampaknya sangat berbahaya bagi pekerja itu sendiri, terutama bagi kesejahteraan dan keamanannya,” tegasnya.
Yahya juga meminta aparat memperketat pengawasan terhadap jalur-jalur tikus yang telah teridentifikasi.
Ia mengakui jumlah pos pengamanan yang tersedia belum sebanding dengan banyaknya jalur tikus. Namun, informasi mengenai titik-titik tersebut dinilai dapat membantu aparat dalam menentukan lokasi pengawasan.
“Memang posnya cuma 52, jalur tikusnya ada 400, sehingga tidak mampu untuk mengawasi yang 400 itu. Tetapi karena sudah diketahui titik-titiknya 400 itu, mungkin akan lebih mudah untuk dilakukan pengawasan lebih ketat, terutama oleh aparat penegak hukum,” pungkasnya.(Lid)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini