Pontianak

Kalbar Siaga Hadapi Banjir dan Longsor Jelang Musim Hujan

	Oleh : Redaksi KalbarOnline
	Tuesday, 06 October 2026

Ukuran Font

Kecil Besar

KALBARONLINE.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mulai meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi menjelang musim hujan. Langkah ini dilakukan di tengah kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mulai melandai.

Kesiapsiagaan menghadapi banjir, tanah longsor hingga angin kencang disampaikan kepada pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat dalam rapat koordinasi antisipasi bencana hidrometeorologi di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (6/10/2026).

Gubernur Kalbar Ria Norsan mengatakan, meski titik api karhutla mulai melandai, kondisi panas masih perlu diwaspadai.

“Hari ini kita mengadakan rapat. Yang pertama kita mengecek masalah karhutla, alhamdulillah titik api kita sudah melandai. Meskipun melandai, karena tadi BMKG menyampaikan panas itu masih, El Nino itu masih, itu perlu diwaspadai,” kata Norsan.

Di sisi lain, Pemprov Kalbar mulai mempersiapkan diri menghadapi musim hujan yang diperkirakan berlangsung pada November hingga Desember.

“Kemudian disertai persiapan November-Desember sudah musim hujan, jadi kita mengantisipasi terkait banjir, tanah longsor serta angin kencang atau puting beliung,” ujarnya.

Menurut Norsan, potensi bencana di setiap daerah berbeda sesuai karakteristik wilayah. Daerah perbukitan dan pedalaman, misalnya, memiliki potensi bencana yang berbeda dengan wilayah pesisir maupun dataran rendah.

“Tadi dalam rapat sudah dibahas, karakteristik daerah masing-masing berbeda. Ada yang perbukitan, pantai, dataran rendah, dan ada daerah rawan longsor. Daerah perbukitan, daerah hulu, daerah pedalaman seperti Sanggau, kemudian Bengkayang dan Sintang,” jelasnya.

Karena itu, Pemprov Kalbar bersama pemerintah kabupaten dan kota mulai memetakan langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bencana.

“Kita dari Pemprov dan kabupaten/kota dalam rapat sudah membahas, kita mempersiapkan apa yang akan terjadi ke depannya,” katanya.

Khusus daerah yang memiliki risiko banjir, Norsan mengatakan Pemprov juga telah meminta dukungan Balai Wilayah Sungai untuk melakukan langkah mitigasi, termasuk pengerukan di wilayah yang masuk dalam daerah aliran sungai (DAS).

“Tadi kita sudah minta bantuan juga ke Balai Sungai untuk pengerukan dan lain sebagainya karena masuk ke DAS. Kalau yang tidak masuk, berarti ke provinsi,” ujarnya.

Pemprov juga mendorong pemerintah daerah segera menangani saluran yang mengalami pendangkalan maupun penyumbatan sebagai langkah antisipasi sebelum curah hujan meningkat.

“Mungkin daerah masih punya dana untuk mengantisipasi itu. Mungkin ada saluran yang tersumbat, supaya segera dilakukan pengerukan,” kata Norsan.

Sementara terkait kondisi muara Sungai Kapuas, Norsan menyebut penanganannya berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat. Pemprov Kalbar sebelumnya telah mengajukan penanganan kawasan tersebut kepada pemerintah pusat, namun hingga kini belum mendapat tindak lanjut.

“Pemprov sudah pernah mengajukan kepada pemerintah pusat, namun belum ditindaklanjuti,” pungkasnya. (Lid)