KALBARONLINE.com – Tim Satuan Tugas (Satgas) Ketahanan Pangan Kota Pontianak turun langsung ke lapangan untuk memantau ketersediaan, distribusi, dan perkembangan harga kebutuhan pokok di Pasar Flamboyan serta sejumlah supermarket, Kamis (29/10/2026). Hasil pemantauan menunjukkan harga dan pasokan pangan secara umum masih relatif stabil, meski sejumlah komoditas mengalami perubahan harga.
Salah seorang pedagang cabai cakra di Pasar Flamboyan, Sila (18), mengatakan harga cabai saat ini cenderung turun. Dua bulan lalu, harga cabai sempat mencapai Rp150 ribu per kilogram, kemudian turun menjadi Rp120 ribu dan kini berada di angka Rp96 ribu per kilogram.
"Sekarang Rp96 ribu per kilogram. Paling mahal sempat Rp150 ribu per kilo dua bulan lalu," katanya.
Menurut Sila, cabai tersebut berasal dari luar Kalbar. Meski harganya sempat tinggi, cabai tetap diminati karena banyak warga menyukai makanan pedas.
Sementara itu, harga ikan tongkol masih mengalami fluktuasi. Harganya berkisar Rp38 ribu hingga Rp50 ribu per kilogram.
"Kalau tongkol sekarang Rp45 ribu per kilo. Naik turunnya tergantung suplai, kosong atau tidak," kata Aditya, salah seorang pedagang ikan di Pasar Flamboyan.
Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah mengatakan, hasil pemantauan menunjukkan kondisi pangan di Kota Pontianak secara umum masih relatif stabil. Salah satu komoditas yang mengalami penurunan harga adalah cabai.
"Cabai tadi mengalami penurunan. Dari sekitar Rp120 ribu, sekarang ada yang Rp96 ribu, Rp98 ribu bahkan Rp86 ribu per kilogram. Penurunannya cukup besar, sekitar 20 persen," ujarnya.
Selain cabai, Amirullah menyebut harga bawang juga cenderung menurun. Sementara itu, beberapa jenis ikan mengalami sedikit kenaikan harga. Adapun telur ayam dan daging ayam terpantau relatif stabil, dengan ketersediaan yang dinilai mencukupi dan distribusi yang masih berjalan lancar.
"Berdasarkan wawancara dengan para pedagang, sejauh ini tidak ada persoalan dari sisi produksi maupun distribusi. Harga beberapa komoditas yang kita pantau juga relatif stabil," katanya.
Menurut Amirullah, kelancaran distribusi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen. Karena itu, pemantauan tidak hanya berfokus pada harga jual, tetapi juga mencakup rantai pasok sejak produksi hingga komoditas tersedia di pasar.
"Kita memastikan mulai dari produksi, distribusi, ketersediaan sampai harga. Faktor-faktor itulah yang menjadi perhatian Satgas Ketahanan Pangan," katanya.
Ia menjelaskan, pemantauan lapangan dilakukan secara rutin sepanjang tahun, baik bulanan, triwulanan maupun semesteran. Hasil pengecekan menjadi bahan evaluasi bersama untuk menentukan langkah yang perlu diambil pemerintah.
Satgas Ketahanan Pangan juga berjalan beriringan dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan pokok masyarakat tersedia, terdistribusi dengan baik, dan tetap terjangkau.
"Yang paling penting kebutuhan pokok masyarakat harus terjamin, tersedia, distribusinya lancar dan harganya tetap terjangkau," jelasnya.
Meski kondisi pangan secara umum masih stabil, Pemkot Pontianak tetap memberi perhatian terhadap komoditas yang mengalami pergerakan harga cukup besar. Pemantauan rutin dilakukan perangkat daerah terkait, termasuk yang membidangi perdagangan, pangan, pertanian, dan perikanan.
"Kita ingin memastikan ketersediaan tetap terjaga dan mengetahui lebih cepat kalau ada pergerakan harga yang tidak wajar," terangnya.
Jika ditemukan lonjakan harga signifikan atau gangguan pasokan, pemerintah dapat mengambil langkah intervensi, termasuk melalui operasi pasar seperti yang telah dilakukan di seluruh kecamatan beberapa waktu lalu.
"Kalau dipandang perlu dan terjadi distorsi harga yang tinggi, operasi pasar bisa dilakukan. Seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya," katanya.
Untuk kondisi saat ini, Amirullah menegaskan belum terdapat persoalan berarti pada pasokan maupun distribusi kebutuhan pokok di Pontianak.
"Untuk sekarang kondisinya masih relatif stabil. Tetapi pemantauan tetap kita lakukan supaya kalau ada perubahan, pemerintah bisa segera mengambil langkah," pungkasnya. (*)
