Shopping cart
Your cart empty!
KALBARONLINE.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus mempercepat digitalisasi transaksi keuangan daerah, baik dalam penerimaan maupun belanja pemerintah. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi pengelolaan keuangan.
Komitmen tersebut diperkuat melalui High Level Meeting Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Belanja Daerah Kota Pontianak, Senin (9/11/2026).
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat penerapan transaksi non-tunai. Ia juga menekankan pentingnya integrasi sistem pembayaran agar pengelolaan keuangan pemerintah semakin tertib dan mudah dipertanggungjawabkan.
Menurut Edi, digitalisasi bukan sekadar mengganti pembayaran tunai dengan sistem elektronik. Lebih dari itu, seluruh sistem penerimaan dan pembayaran di setiap OPD perlu terhubung agar pengelolaannya dapat berjalan lebih efektif.
"Saya masih melihat beberapa OPD yang transaksi keuangannya belum terpusat atau terintegrasi. Kita sudah punya aplikasi E-Ponti, jadi perlu diinventarisasi sistem penerimaan dan pembayaran di masing-masing OPD yang bisa diintegrasikan," ujarnya.
Edi mengatakan, integrasi sistem menjadi kebutuhan penting seiring perkembangan teknologi dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat dan mudah.
Pemkot Pontianak sendiri telah mengembangkan sejumlah mekanisme pembayaran elektronik, mulai dari Cash Management System (CMS) Bank Kalbar, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online, hingga Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
Tak hanya pada belanja pemerintah, Edi juga menyoroti pembayaran pajak dan retribusi daerah yang masih dilakukan secara tunai. Ia meminta perangkat daerah terkait memperluas pemanfaatan kanal pembayaran digital, seperti QRIS dan uang elektronik, dengan tetap memperhatikan kesiapan masyarakat.
"Ini perlu kita upayakan beralih ke non-tunai, misalnya menggunakan QRIS atau e-money," tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah menjelaskan, penerapan transaksi non-tunai telah dikembangkan secara bertahap melalui kerja sama dengan Bank Kalbar sejak 2018.
Seiring perkembangan sistem pengelolaan keuangan daerah, Pemkot Pontianak juga menyesuaikan layanan SP2D Online agar terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI).
Menurut Amirullah, uji coba terbatas integrasi SP2D Online dengan SIPD-RI telah dilakukan pada Juni 2026 dengan melibatkan pihak pengembang sistem dan Bank Kalbar. Langkah tersebut menjadi bagian dari persiapan penerapan layanan pencairan dana secara elektronik yang lebih luas.
"SP2D Online sudah kita uji coba dan infrastrukturnya sudah disiapkan. Artinya, fasilitasnya sudah tersedia, tinggal bagaimana pelaksanaannya terus kita optimalkan," jelasnya.
Untuk penggunaan KKPD, Amirullah menerangkan bahwa fasilitas tersebut mulai diterapkan pada 2024 melalui sejumlah OPD sebagai proyek percontohan. Hingga 2026, pemanfaatannya telah diperluas untuk mendukung pembayaran perjalanan dinas serta belanja barang dan jasa pemerintah.
Meski demikian, penggunaan KKPD masih perlu ditingkatkan. Salah satu tantangannya adalah membangun pemahaman aparatur mengenai prosedur transaksi dan pertanggungjawaban pembayaran menggunakan kartu kredit pemerintah.
"Kita sudah diberikan kemudahan melalui Kartu Kredit Pemerintah Daerah. Jadi fasilitas ini harus dimanfaatkan. Jangan sampai kartunya sudah tersedia, tetapi belum digunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan," pesannya.
Sebagai bentuk apresiasi, Pemkot Pontianak menyerahkan plakat penghargaan kepada tiga OPD dengan pemanfaatan KKPD terbaik. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak meraih juara pertama, disusul Dinas Lingkungan Hidup di posisi kedua dan Dinas Kesehatan di posisi ketiga.
Penghargaan tersebut diharapkan dapat memotivasi OPD lainnya untuk meningkatkan penggunaan transaksi non-tunai dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan.
Amirullah juga mengingatkan para kepala OPD selaku pengguna anggaran agar aktif memantau pelaksanaan kegiatan dan realisasi belanja di unit kerja masing-masing. Kemudahan transaksi melalui KKPD diharapkan dapat mengurangi hambatan administratif sehingga pelaksanaan program tidak menumpuk menjelang akhir tahun anggaran.
"Kepala OPD sebagai pengguna anggaran harus memahami dan memantau realisasi belanjanya. Jangan hanya menyerahkan seluruhnya kepada bendahara atau pengelola keuangan. Pimpinan juga harus memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana," tegasnya.
Melalui penguatan koordinasi dengan perbankan dan seluruh perangkat daerah, Pemkot Pontianak berharap digitalisasi keuangan semakin optimal. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari peningkatan kinerja Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, transparan, dan akuntabel. (*)
KALBARONLINE.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus mempercepat digitalisasi transaksi keuangan daerah, baik dalam penerimaan maupun belanja pemerintah. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi pengelolaan keuangan.
Komitmen tersebut diperkuat melalui High Level Meeting Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Belanja Daerah Kota Pontianak, Senin (9/11/2026).
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat penerapan transaksi non-tunai. Ia juga menekankan pentingnya integrasi sistem pembayaran agar pengelolaan keuangan pemerintah semakin tertib dan mudah dipertanggungjawabkan.
Menurut Edi, digitalisasi bukan sekadar mengganti pembayaran tunai dengan sistem elektronik. Lebih dari itu, seluruh sistem penerimaan dan pembayaran di setiap OPD perlu terhubung agar pengelolaannya dapat berjalan lebih efektif.
"Saya masih melihat beberapa OPD yang transaksi keuangannya belum terpusat atau terintegrasi. Kita sudah punya aplikasi E-Ponti, jadi perlu diinventarisasi sistem penerimaan dan pembayaran di masing-masing OPD yang bisa diintegrasikan," ujarnya.
Edi mengatakan, integrasi sistem menjadi kebutuhan penting seiring perkembangan teknologi dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat dan mudah.
Pemkot Pontianak sendiri telah mengembangkan sejumlah mekanisme pembayaran elektronik, mulai dari Cash Management System (CMS) Bank Kalbar, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online, hingga Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
Tak hanya pada belanja pemerintah, Edi juga menyoroti pembayaran pajak dan retribusi daerah yang masih dilakukan secara tunai. Ia meminta perangkat daerah terkait memperluas pemanfaatan kanal pembayaran digital, seperti QRIS dan uang elektronik, dengan tetap memperhatikan kesiapan masyarakat.
"Ini perlu kita upayakan beralih ke non-tunai, misalnya menggunakan QRIS atau e-money," tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah menjelaskan, penerapan transaksi non-tunai telah dikembangkan secara bertahap melalui kerja sama dengan Bank Kalbar sejak 2018.
Seiring perkembangan sistem pengelolaan keuangan daerah, Pemkot Pontianak juga menyesuaikan layanan SP2D Online agar terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI).
Menurut Amirullah, uji coba terbatas integrasi SP2D Online dengan SIPD-RI telah dilakukan pada Juni 2026 dengan melibatkan pihak pengembang sistem dan Bank Kalbar. Langkah tersebut menjadi bagian dari persiapan penerapan layanan pencairan dana secara elektronik yang lebih luas.
"SP2D Online sudah kita uji coba dan infrastrukturnya sudah disiapkan. Artinya, fasilitasnya sudah tersedia, tinggal bagaimana pelaksanaannya terus kita optimalkan," jelasnya.
Untuk penggunaan KKPD, Amirullah menerangkan bahwa fasilitas tersebut mulai diterapkan pada 2024 melalui sejumlah OPD sebagai proyek percontohan. Hingga 2026, pemanfaatannya telah diperluas untuk mendukung pembayaran perjalanan dinas serta belanja barang dan jasa pemerintah.
Meski demikian, penggunaan KKPD masih perlu ditingkatkan. Salah satu tantangannya adalah membangun pemahaman aparatur mengenai prosedur transaksi dan pertanggungjawaban pembayaran menggunakan kartu kredit pemerintah.
"Kita sudah diberikan kemudahan melalui Kartu Kredit Pemerintah Daerah. Jadi fasilitas ini harus dimanfaatkan. Jangan sampai kartunya sudah tersedia, tetapi belum digunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan," pesannya.
Sebagai bentuk apresiasi, Pemkot Pontianak menyerahkan plakat penghargaan kepada tiga OPD dengan pemanfaatan KKPD terbaik. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak meraih juara pertama, disusul Dinas Lingkungan Hidup di posisi kedua dan Dinas Kesehatan di posisi ketiga.
Penghargaan tersebut diharapkan dapat memotivasi OPD lainnya untuk meningkatkan penggunaan transaksi non-tunai dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan.
Amirullah juga mengingatkan para kepala OPD selaku pengguna anggaran agar aktif memantau pelaksanaan kegiatan dan realisasi belanja di unit kerja masing-masing. Kemudahan transaksi melalui KKPD diharapkan dapat mengurangi hambatan administratif sehingga pelaksanaan program tidak menumpuk menjelang akhir tahun anggaran.
"Kepala OPD sebagai pengguna anggaran harus memahami dan memantau realisasi belanjanya. Jangan hanya menyerahkan seluruhnya kepada bendahara atau pengelola keuangan. Pimpinan juga harus memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana," tegasnya.
Melalui penguatan koordinasi dengan perbankan dan seluruh perangkat daerah, Pemkot Pontianak berharap digitalisasi keuangan semakin optimal. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari peningkatan kinerja Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, transparan, dan akuntabel. (*)
Kalbar Online Premium Access
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini
✓
Akses Full Berita Premium
✓
Tanpa Iklan yang menganggu
✓
Akses multiplatform: Web, iOS & Android
Berita terkait
Keamanan Jaringan IT Kunci Penting Digitalisasi Transaksi Keuangan
Monday, 05 April 2021
Sutarmidji Dorong Digitalisasi Transaksi Demi Transparansi Keuangan Daerah
Tuesday, 07 June 2022
Integrasikan Seluruh Aplikasi OPD, Pemkot Siap Bangun Interoperabilitas
Tuesday, 16 October 2018
Transaksi Online Naik, Kominfo Siapkan Kebijakan Percepat Digitalisasi
Monday, 30 November 2020
Telisik Transaksi Keuangan Calon Kapolri, DPR: Sejauh Ini Masih Wajar-Wajar Aja
Friday, 15 January 2021
Luhut Minta Klaim Pembayaran RS Terkait Pasien Covid-19 Dipercepat
Wednesday, 30 September 2020
Menhub: Presiden Jokowi Minta Pencarian Korban dan Black Box Sriwijaya Air SJ 182 Dipercepat
Tuesday, 12 January 2021
Sekda Kalbar Minta Realisasi Anggaran Dipercepat, Ini Alasannya
Saturday, 18 June 2022
Sekda Kalbar Minta Realisasi Anggaran Dipercepat, Ini Alasannya
Saturday, 18 June 2022
Sekda Kalbar Minta Realisasi Anggaran Dipercepat, Ini Alasannya
Saturday, 18 June 2022
Harisson Minta Progres Pembangunan GOR Terpadu Dipercepat, Ini Alasannya
Monday, 08 April 2024
Comments (5)
-
Merrill Rayos 2 days ago ReplySed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
