KALBARONLINE.com – Persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) saat musim kemarau hingga banjir ketika musim hujan masih terus berulang di Kalimantan Barat (Kalbar). Kondisi ini menjadi sorotan Ketua Fraksi PAN DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Zulfydar Zaidar Mochtar, yang meminta pemerintah memperkuat langkah mitigasi bencana.
Setelah menghadapi karhutla, sejumlah wilayah di Kalbar kini kembali berhadapan dengan genangan banjir akibat curah hujan tinggi dan pasang air laut atau rob.
Zulfydar menilai, pemerintah perlu mengubah pola penanganan bencana agar tidak hanya berfokus pada respons ketika bencana terjadi, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan sejak dini.
Menurutnya, DPRD melalui fungsi pengawasan telah berulang kali mengingatkan pemerintah agar persoalan bencana yang terus berulang setiap tahun mendapat perhatian serius.
Terkait karhutla, ia mengaku telah meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) meningkatkan kualitas dan metode penanganan kebakaran dalam rapat anggaran.
Sementara saat memasuki musim hujan, persoalan banjir kembali muncul. Zulfydar menyebut kondisi tersebut dipengaruhi curah hujan tinggi dan pasang air laut. Namun, ia juga menilai berkurangnya area resapan air akibat pembangunan permukiman dan jalan turut memperparah genangan.
“Dulu masyarakat meminta pembangunan rumah dan jalan diperbaiki. Jalan diaspal, rumah dibangun semakin bagus. Namun, dampaknya, area resapan air semakin berkurang. Akibatnya, air terus tergenang karena tidak ada lagi tempat untuk menyerap air,” ujarnya, Selasa (17/11/2026).
Selain berkurangnya daerah resapan, Zulfydar turut menyoroti kondisi saluran air yang dinilai perlu mendapat perhatian. Menurutnya, sejumlah saluran yang sebelumnya berukuran besar kini menjadi lebih kecil sehingga kapasitas untuk menampung dan mengalirkan air perlu dievaluasi.
Ia menilai pemerintah harus meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi titik-titik rawan bencana sekaligus menentukan langkah penanganan yang sesuai dengan kondisi di lapangan.
Zulfydar juga menyinggung dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk penanganan bencana. Menurutnya, anggaran tersebut perlu dioptimalkan melalui pelaksanaan program yang tepat sasaran.
“Sekarang tinggal bagaimana menentukan titik-titik sentral yang menjadi prioritas agar persoalan bisa diurai,” katanya.
Ia menegaskan, penanganan bencana tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota perlu memperkuat koordinasi dalam menentukan prioritas serta menyusun langkah pencegahan.
Menurutnya, persoalan yang muncul setelah hujan juga perlu diantisipasi, termasuk potensi berkembangnya nyamuk Aedes aegypti di area genangan air.
Karena itu, Zulfydar mendorong pemerintah untuk memetakan berbagai persoalan yang berpotensi berulang setiap tahun dan menyiapkan langkah penanganan sejak dini.
“Saya kira kita harus bersama-sama mencari terobosan terbaik untuk menangani persoalan ini,” tutupnya. (Lid)