KALBARONLINE.com – PLN UP3 Ketapang akhirnya menjelaskan penyebab pemadaman listrik bergilir yang belakangan dikeluhkan masyarakat di Kabupaten Ketapang. Gangguan tersebut dipicu kerusakan pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Gundul di Kabupaten Bengkayang yang terhubung ke Sistem Khatulistiwa.

Penjelasan itu disampaikan Manajer PLN UP3 Ketapang, Yusrizal Ibrani, saat berkunjung ke Kantor DPRD Kabupaten Ketapang, Selasa (7/7/2026).

Yusrizal menjelaskan, gangguan terjadi akibat kebocoran boiler di PLTU Tanjung Gundul. Pembangkit milik mitra PLN, yakni GCL, itu memiliki kapasitas sekitar 100 megawatt (MW).

“Penyebabnya karena ada kebocoran boiler yang ada di pembangkit di Tanjung Gundul. Kebetulan pembangkit tersebut merupakan mitra PLN, yaitu GCL, dengan kapasitas sekitar 100 megawatt,” kata Yusrizal.

Ia menerangkan, saat gangguan terjadi beban pada Sistem Khatulistiwa mencapai sekitar 600 MW. Ketika pembangkit berkapasitas 100 MW keluar dari sistem, pasokan dari pembangkit lain belum mampu menutup kebutuhan daya sehingga PLN harus melakukan pembatasan beban yang dirasakan pelanggan dalam bentuk pemadaman bergilir.

“Karena beban sistem sekitar 600 megawatt, pada saat 100 megawatt keluar, beban itu tidak bisa ditopang oleh seluruh pembangkit yang tersisa. Sehingga dilakukan pembatasan listrik bagi pelanggan yang dirasakan masyarakat dalam bentuk pemadaman,” ujarnya.

Yusrizal juga meluruskan isu yang berkembang di masyarakat terkait dugaan krisis batu bara sebagai penyebab pemadaman. Menurutnya, hingga saat ini tidak ada kendala pada pasokan energi primer.

“Sampai sejauh ini belum ada informasi mengenai adanya permasalahan di sisi energi primer. Jadi memang pemadaman yang ada saat ini semata-mata disebabkan karena gangguan yang ada di PLTU Tanjung Gundul,” tegasnya.

Untuk wilayah kerja PLN UP3 Ketapang, kebutuhan listrik saat ini mencapai sekitar 55 MW. Berdasarkan informasi dari PLN Unit Pelaksana Pengatur Distribusi (UP2D) Kalimantan Barat, proses perbaikan pembangkit diperkirakan memakan waktu sekitar satu pekan.

PLN menargetkan perbaikan selesai pada Sabtu, 11 Juli 2026. Apabila selama proses pemulihan tidak terjadi gangguan tambahan, maka Sistem Khatulistiwa diharapkan kembali normal sehingga pasokan listrik ke pelanggan dapat pulih sepenuhnya.

“Harapannya pada Sabtu nanti kondisi sudah normal kembali. Semoga tidak ada kerusakan lain yang disebabkan dari peristiwa ini sehingga Sistem Khatulistiwa benar-benar pulih normal dan masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti biasa,” katanya.

Yusrizal menambahkan, kebutuhan listrik di Sistem Khatulistiwa terus meningkat seiring bertambahnya jumlah pelanggan. Karena itu, PLN juga menyiapkan pengembangan pembangkit untuk memperkuat keandalan pasokan listrik di Kalimantan Barat, termasuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) di Pagar Mentimun, Kabupaten Ketapang.

“Salah satunya pembangunan PLTGU di Pagar Mentimun. Mudah-mudahan dengan adanya pembangunan PLTGU ini dapat menambah keandalan pasokan listrik di Ketapang dan Kalimantan Barat. Yang saya ketahui kapasitasnya sekitar 250 megawatt,” ujarnya.

Terkait kemungkinan kompensasi bagi pelanggan terdampak pemadaman, Yusrizal mengatakan pihaknya masih menunggu arahan dari PLN Pusat. Jika ada kebijakan mengenai kompensasi, informasi tersebut akan disampaikan kepada masyarakat.

Selain itu, PLN UP3 Ketapang juga telah menerima keluhan dari Rumah Sakit dr Agoesdjam Ketapang terkait dampak pemadaman listrik. Menindaklanjuti hal tersebut, PLN telah mengirim surat kepada PLN UP2D Kalimantan Barat agar rumah sakit tersebut masuk dalam daftar pelanggan prioritas selama pengaturan beban berlangsung.

“Seperti kemarin kami juga mendapat keluhan dari Rumah Sakit dr Agoesdjam Ketapang. Terkait keluhan tersebut kami sudah menindaklanjuti dengan menyampaikan surat ke UP2D di Pontianak agar Rumah Sakit dr Agoesdjam dapat diprioritaskan untuk tidak dipadamkan,” ujar Yusrizal.

Ia berharap permohonan tersebut dapat dipenuhi mengingat rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan publik yang membutuhkan pasokan listrik secara berkelanjutan untuk menunjang layanan kesehatan masyarakat. (Adi LC)

KALBARONLINE.com – Pemadaman listrik bergilir yang melanda sejumlah wilayah Kalimantan Barat dalam beberapa hari terakhir tak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga menimbulkan kerugian materi. Salah satunya dialami Hendry Pangestu Lim, warga Kota Pontianak, yang mengaku kehilangan sembilan ekor ikan arwana akibat padamnya aliran listrik.

Hendry mengatakan seluruh ikan arwana miliknya mati karena sistem pendukung akuarium berhenti berfungsi saat listrik padam.

"Sembilan ekor arwana mati. Kami sudah menyiapkan kuasa hukum untuk melayangkan surat kepada PLN. Mudah-mudahan ada kompensasi juga," kata Hendry usai mengikuti pertemuan dengan manajemen PLN UID Kalbar bersama lintas organisasi masyarakat (ormas) di Pontianak, Selasa (7/7/2026).

Ia memperkirakan total kerugian yang dialaminya mencapai sekitar Rp90 juta. Menurutnya, satu ekor ikan arwana yang mati memiliki nilai sekitar Rp10 juta.

"Kerugiannya satu ekor sekitar Rp10 juta," ujarnya.

Tak hanya mengalami kerugian materi, Hendry juga mengungkapkan keluarganya terpaksa mengungsi ke hotel karena memiliki cucu yang baru berusia tiga hari. Menurutnya, bayi tersebut tidak memungkinkan bertahan di rumah tanpa aliran listrik.

"Belum lagi cucu saya baru tiga hari lahir. Karena pemadaman kami harus mengungsi dan menginap di hotel dari Jumat sampai Sabtu. Bayangkan bayi tiga hari tentu tidak tahan dengan kondisi panas," katanya.

Hendry mengaku kecewa karena masyarakat tidak memperoleh informasi yang memadai terkait penyebab maupun durasi pemadaman listrik yang terjadi.

"Alasan listrik padam itu tidak jelas. Hanya PLN yang tahu. Kami sebagai masyarakat hanya merasakan dampaknya," ucapnya.

Menurutnya, dampak pemadaman listrik tidak hanya dirasakan pelaku usaha, tetapi juga masyarakat secara umum.

"Yang jelas pemadaman listrik ini sangat merugikan. Jangankan pengusaha, masyarakat biasa saja saya yakin semuanya dirugikan," katanya.

Dalam pertemuan tersebut, Hendry juga meminta PLN menepati target pemulihan sistem kelistrikan yang dijadwalkan selesai pada 11 Juli 2026.

"Tadi Bu GM sudah menyampaikan insyaallah tanggal 11 Juli normal kembali. Mudah-mudahan jangan meleset. Kalau meleset, kami akan mengajak warga Kota Pontianak datang dan menginap di kantor PLN," ujarnya.

Selain itu, ia mendesak PLN memberikan kompensasi kepada pelanggan yang terdampak pemadaman sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kompensasi sudah saya sampaikan. PLN harus memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak pemadaman sesuai aturan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bersama teman-teman bisa direalisasikan," tutup Hendry. (Lid)

KALBARONLINE.com – PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Barat akhirnya membeberkan penyebab pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat sejak 2 Juli 2026. PLN menegaskan gangguan tersebut murni disebabkan persoalan teknis pada pembangkit, bukan akibat kekurangan pasokan batu bara maupun energi primer.

Penjelasan itu disampaikan langsung General Manager PLN UID Kalbar, Maria G. I. Gunawan, saat bertemu dengan sejumlah tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan di Kantor PLN UP3 Pontianak, Selasa (7/7/2026).

Dalam kesempatan itu, Maria juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang terdampak pemadaman listrik selama beberapa hari terakhir.

"Kami mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kalimantan Barat yang terdampak pemadaman listrik sejak Kamis, 2 Juli lalu," katanya.

Maria menjelaskan, gangguan bermula ketika salah satu unit pembangkit berkapasitas 100 megawatt (MW), yang merupakan pembangkit terbesar di Kalimantan Barat, mengalami kebocoran pada pipa boiler.

Berdasarkan hasil investigasi awal, unit tersebut harus dihentikan operasinya atau forced outage agar kerusakan tidak semakin parah.

"Kalau tidak segera diperbaiki, dampaknya bisa jauh lebih besar dan pemadaman dapat berlangsung lebih lama," ujarnya.

Kondisi itu, lanjut Maria, diperberat karena pada saat yang sama beberapa unit pembangkit lainnya sedang menjalani pemeliharaan terencana sehingga belum dapat menggantikan pasokan daya yang hilang.

Akibatnya, PLN menerapkan manajemen beban atau pemadaman bergilir guna menjaga stabilitas sistem kelistrikan di Kalimantan Barat.

Maria juga meluruskan isu yang sempat beredar di masyarakat terkait dugaan krisis batu bara sebagai penyebab pemadaman.

"Yang terjadi di Kalimantan Barat murni gangguan teknis. Tidak ada hubungannya dengan pasokan batu bara maupun energi primer lainnya. Kondisi stok kami aman," tegasnya.

Sejak gangguan terjadi, kata Maria, seluruh personel PLN terus bekerja mempercepat proses pemulihan, termasuk mempercepat penyelesaian pemeliharaan sejumlah pembangkit lain agar segera kembali beroperasi dan menambah pasokan listrik ke sistem.

Ia menyebut kondisi kelistrikan mulai menunjukkan perbaikan. Durasi maupun cakupan pemadaman dalam beberapa hari terakhir disebut semakin berkurang dibandingkan saat awal gangguan terjadi.

Maria mengungkapkan progres perbaikan pembangkit yang mengalami kerusakan telah mencapai sekitar 55 persen.

PLN menargetkan unit pembangkit tersebut kembali beroperasi pada 11 Juli 2026 sehingga sistem kelistrikan di Kalimantan Barat dapat pulih sepenuhnya.

"Kami memohon doa dan dukungan masyarakat agar proses perbaikan berjalan lancar sehingga sistem kelistrikan bisa segera kembali normal," tutup Maria. (Lid)

KALBARONLINE.com – General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Barat, Maria G. I. Gunawan, tidak melayani sesi tanya jawab dengan wartawan usai bertemu sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) di Kantor PLN UP3 Pontianak, Selasa (7/7/2026).

Sejumlah wartawan yang telah menunggu di luar ruang pertemuan berupaya meminta penjelasan terkait perkembangan pemulihan sistem kelistrikan, penyebab gangguan yang memicu pemadaman bergilir di sejumlah wilayah Kalimantan Barat, hingga kompensasi bagi pelanggan yang terdampak.

Namun, Maria hanya menyampaikan pernyataan singkat mengenai proses pemulihan sistem kelistrikan sebelum meninggalkan lokasi tanpa melayani pertanyaan awak media.

"Kami sudah menyampaikan permohonan maaf atas apa yang terjadi. Kami memohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Kalimantan Barat agar proses recovery kelistrikan ini berjalan lancar dan sistem segera pulih seperti sediakala," ujarnya.

Maria juga menyampaikan bahwa PLN menargetkan proses pemulihan sistem kelistrikan dapat rampung pada 11 Juli 2026.

Sebelumnya, sejumlah organisasi kemasyarakatan di Kalimantan Barat mendatangi Kantor PLN UP3 Pontianak untuk meminta kepastian terkait percepatan pemulihan pasokan listrik yang masih mengalami gangguan dalam beberapa hari terakhir.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua I Dewan Adat Dayak (DAD) Kota Pontianak, Alex Sandra Djaoeng, meminta PLN tidak hanya mempercepat proses pemulihan, tetapi juga memberikan kompensasi kepada pelanggan yang terdampak pemadaman.

Sementara itu, Ketua Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT) Kota Pontianak, Hendry Pangestu Lim, berharap target normalisasi pasokan listrik pada 11 Juli benar-benar dapat terealisasi. Ia juga meminta PLN meningkatkan transparansi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat selama proses pemulihan berlangsung. (Lid)

KALBARONLINE.com – Sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) di Kalimantan Barat mendatangi Kantor PT PLN (Persero) UP3 Pontianak, Selasa (7/7/2026), untuk meminta kepastian terkait percepatan pemulihan pasokan listrik yang hingga kini masih mengalami gangguan di sejumlah wilayah.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua I Dewan Adat Dayak (DAD) Kota Pontianak, Alex Sandra Djaoeng, mendesak PLN melakukan pembenahan menyeluruh pasca-blackout yang mengganggu aktivitas masyarakat di Kalimantan Barat.

Menurut Alex, selain mempercepat pemulihan sistem kelistrikan, PLN juga perlu memberikan kompensasi kepada pelanggan yang terdampak pemadaman.

“Ini satu-satunya BUMN yang menyediakan tenaga listrik kepada masyarakat. Kami berharap ada kompensasi, misalnya berupa voucher atau bentuk bantuan lainnya bagi pelanggan yang terdampak," katanya.

Alex juga menyoroti minimnya informasi resmi selama proses pemadaman berlangsung. Ia menilai beredarnya berbagai jadwal pemadaman di media sosial justru membuat masyarakat semakin bingung.

“Ke depan informasi pemadaman harus disampaikan langsung oleh manajemen atau Humas PLN. Jangan sampai masyarakat menerima informasi yang simpang siur sehingga tidak siap saat listrik tiba-tiba padam," ujarnya.

Hal senada disampaikan Ketua Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT) Kota Pontianak, Hendry Pangestu Lim. Ia berharap target pemulihan sistem kelistrikan yang disampaikan PLN dapat terealisasi sesuai jadwal, yakni pada 11 Juli 2026.

“Tadi Bu GM menyampaikan tanggal 11 Juli akan normal kembali. Mudah-mudahan jangan meleset. Kalau meleset, kami siap mengajak masyarakat datang dan menginap di kantor PLN," katanya.

Hendry juga mengingatkan agar PLN memenuhi kewajibannya memberikan kompensasi kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku apabila terjadi pemadaman dalam durasi tertentu.

Ia mengaku turut mengalami kerugian akibat blackout. Sebanyak sembilan ekor ikan arwana miliknya mati dengan nilai kerugian diperkirakan mencapai Rp90 juta. Selain itu, keluarganya yang memiliki bayi berusia tiga hari terpaksa mengungsi ke hotel selama dua malam karena listrik padam.

“Belum lagi keluarga kami yang memiliki bayi berusia tiga hari terpaksa mengungsi ke hotel selama dua malam karena kondisi listrik padam. Masyarakat benar-benar merasakan dampaknya," ungkapnya.

Melalui pertemuan tersebut, lintas ormas berharap PLN dapat memenuhi target pemulihan sistem kelistrikan pada 11 Juli 2026 sekaligus meningkatkan transparansi informasi kepada masyarakat selama proses penanganan gangguan berlangsung. (Lid)

KALBARONLINE.com – PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Barat menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik bergilir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. PLN menargetkan sistem kelistrikan di Kalimantan Barat kembali normal pada 11 Juli 2026.

General Manager PLN UID Kalbar, Maria G. I. Gunawan, mengatakan seluruh upaya saat ini difokuskan untuk mempercepat proses pemulihan sistem kelistrikan agar pasokan listrik kembali stabil.

"Kami sudah menyampaikan permohonan maaf atas apa yang terjadi. Kami memohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Kalimantan Barat agar proses recovery kelistrikan ini berjalan lancar dan sistem segera pulih seperti sediakala," ujar Maria usai menghadiri pertemuan dengan sejumlah tokoh adat dan masyarakat di Pontianak.

Dalam kesempatan tersebut, Maria juga memastikan PLN menargetkan proses pemulihan sistem kelistrikan secara penuh selesai pada 11 Juli mendatang.

Pernyataan itu mendapat respons dari sejumlah tokoh adat yang hadir. Wakil Ketua I Dewan Adat Dayak (DAD) Kota Pontianak, Alex Sandra Djaoeng, berharap PLN benar-benar melakukan pembenahan menyeluruh setelah blackout yang mengganggu aktivitas masyarakat.

Menurutnya, selain mempercepat pemulihan, PLN juga perlu memberikan kompensasi kepada pelanggan yang terdampak pemadaman.

"Ini satu-satunya BUMN yang menyediakan tenaga listrik kepada masyarakat. Kami berharap ada kompensasi, misalnya berupa voucher atau bentuk bantuan lainnya bagi pelanggan yang terdampak," katanya.

Alex juga menyoroti minimnya informasi resmi selama pemadaman berlangsung. Ia menilai banyaknya jadwal pemadaman yang beredar di media sosial justru membingungkan masyarakat.

"Ke depan informasi pemadaman harus disampaikan langsung oleh manajemen atau Humas PLN. Jangan sampai masyarakat menerima informasi yang simpang siur sehingga tidak siap saat listrik tiba-tiba padam," ujarnya.

Hal senada disampaikan Ketua Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT) Kota Pontianak, Hendry Pangestu Lim. Ia berharap target pemulihan yang disampaikan PLN benar-benar terealisasi pada 11 Juli.

"Tadi Bu GM menyampaikan tanggal 11 Juli akan normal kembali. Mudah-mudahan jangan meleset. Kalau meleset, kami siap mengajak masyarakat datang dan menginap di kantor PLN," katanya.

Selain itu, Hendry kembali mengingatkan agar PLN memenuhi kewajibannya memberikan kompensasi kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku apabila terjadi pemadaman dalam durasi tertentu.

Ia juga mengungkapkan kerugian yang dialaminya akibat blackout. Sebanyak sembilan ekor ikan arwana miliknya mati dengan nilai kerugian diperkirakan mencapai Rp90 juta. Tak hanya itu, keluarganya yang memiliki bayi berusia tiga hari terpaksa mengungsi ke hotel selama dua malam karena listrik padam.

Pihaknya pun tengah menyiapkan langkah hukum untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada PLN.

"Belum lagi keluarga kami yang memiliki bayi berusia tiga hari terpaksa mengungsi ke hotel selama dua malam karena kondisi listrik padam. Masyarakat benar-benar merasakan dampaknya," ungkap Hendry.

Pertemuan tersebut menjadi wadah penyampaian aspirasi masyarakat kepada PLN sekaligus memastikan proses pemulihan gangguan kelistrikan berjalan sesuai target, sehingga pasokan listrik di Kalimantan Barat dapat kembali normal pada 11 Juli mendatang. (Lid)

KALBARONLINE.com – Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Achmad Sholeh, mendesak PLN segera memberikan penjelasan resmi terkait pemadaman listrik bergilir yang terus terjadi di Kabupaten Ketapang dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut Sholeh, hingga kini masyarakat belum mendapatkan informasi yang jelas mengenai penyebab pemadaman maupun estimasi waktu normalisasi layanan listrik. Kondisi tersebut dinilai memicu keresahan karena pemadaman berlangsung cukup lama dengan waktu yang tidak menentu.

“Saya harapkan selaku Ketua DPRD, segera kepala PLN yang ada di Kabupaten Ketapang memberikan statement, memberikan pengumuman yang resmi dan terbuka. Apa yang disebabkan dan kira-kira perbaikan ini memerlukan waktu berapa hari, sampai kapan. Biar masyarakat Kabupaten Ketapang ini tidak gelisah,” kata Sholeh kepada wartawan di Ketapang, Selasa (7/7/2026).

Ia menegaskan, sebagai penyedia layanan kelistrikan, PLN perlu menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat terkait gangguan yang sedang terjadi. Menurutnya, publik berhak mengetahui penyebab pasti pemadaman, apakah disebabkan kerusakan pembangkit, kendala pasokan bahan bakar, atau persoalan lain dalam sistem kelistrikan.

Sholeh menilai, pemadaman listrik bergilir yang terus berlanjut telah berdampak pada berbagai sektor. Selain mengganggu aktivitas rumah tangga, pelaku UMKM dan dunia usaha juga mengalami kerugian akibat terganggunya operasional dan meningkatnya biaya produksi.

Ia juga menyoroti potensi kerusakan peralatan elektronik milik warga akibat listrik yang padam berulang kali. Bahkan, di sejumlah lokasi masyarakat terpaksa mengandalkan genset sebagai sumber listrik alternatif, yang tentu menambah beban pengeluaran.

Tak hanya itu, Sholeh mengkritik jadwal pemadaman yang diumumkan PLN karena dinilai tidak konsisten. Menurutnya, masih ada wilayah yang mengalami pemadaman meski tidak tercantum dalam jadwal resmi.

“Kadang-kadang pun PLN memberikan jadwal ini salah. Kita sudah berusaha mengikuti jadwal, ternyata yang tidak masuk di jadwal itu ada yang melakukan pemadaman. Nah ini juga memberikan kerancuan dalam pengumuman tersebut,” ujarnya.

Menurut Sholeh, PLN tidak cukup hanya mengumumkan jadwal pemadaman, tetapi juga harus menjelaskan akar persoalan yang menyebabkan gangguan listrik tersebut. Dengan adanya penjelasan yang transparan, masyarakat dapat memahami kondisi yang sebenarnya dan tidak terus dibayangi ketidakpastian.

“Tapi sebabnya apa? Apakah bahan baku yang tidak ada? Ataukah memang ada kerusakan? Ataukah memang salah manajemen? Tolong diungkap secara benar,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, dampak pemadaman listrik juga dirasakan sejumlah instansi pelayanan publik. Salah satunya bandara yang harus mengoperasikan genset dengan biaya lebih besar agar layanan tetap berjalan. Di sisi lain, kebutuhan bahan bakar untuk genset juga disebut semakin sulit dipenuhi.

Sholeh menegaskan, apabila dalam waktu dekat tidak ada penjelasan resmi maupun respons dari PLN, DPRD Kabupaten Ketapang akan memanggil pihak PLN untuk meminta keterangan secara langsung.

“Dalam waktu dekat ini apabila tidak ada respon dari pihak PLN, kami tetap akan memanggil. Bila perlu kami akan bersilaturahmi langsung ke kantor PLN untuk menanyakan hal tersebut,” pungkasnya.

Diketahui, pemadaman listrik bergilir belakangan ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Ketapang, tetapi juga melanda sejumlah kabupaten dan kota lain di Kalimantan Barat. Kondisi tersebut memicu banyak keluhan dari masyarakat maupun pelaku usaha yang terdampak. (Adi LC)

KALBARONLINE.com – Pemadaman listrik yang berlangsung berjam-jam di sejumlah wilayah Kota Pontianak tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berdampak langsung pada operasional pelaku usaha. Salah satunya dirasakan pemilik Hivi Laundry di kawasan Jalan Perdana yang mengaku usahanya nyaris berhenti akibat pasokan listrik terputus.

Wiwin (41), pemilik Hivi Laundry, mengatakan seluruh proses operasional usahanya bergantung pada listrik, mulai dari mesin cuci hingga mesin pengering. Saat listrik padam, seluruh aktivitas pencucian praktis terhenti sehingga pekerjaan menumpuk dan pelayanan kepada pelanggan ikut terganggu.

"Semenjak pemadaman lampu ini kita terdampak sekali. Soalnya kita cuci pakai mesin listrik, pengering juga pakai listrik. Kalau sudah padam ya bingung mau ngapain, nggak bisa ngapa-ngapain, cuma pasrah aja nunggu listriknya nyala," kata Wiwin, Sabtu (4/7/2026).

Menurutnya, Hivi Laundry beroperasi setiap hari mulai pukul 08.00 hingga 21.00 WIB. Untuk mengantisipasi kemungkinan pemadaman listrik di Pontianak kembali terjadi, kini setiap pakaian yang diterima dari pelanggan langsung diproses tanpa menunggu antrean.

"Sekarang karena takut padam lampu, setiap ada pelanggan antar baju langsung kita cuci. Walaupun jasa yang dipilih dua atau tiga hari, kita khawatir baju pelanggan tidak tertangani kalau listrik kembali padam," ujarnya.

Wiwin mengungkapkan, pemadaman yang berlangsung hingga sekitar enam jam membuat usahanya tidak dapat beroperasi secara maksimal. Kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan kerugian karena proses penyelesaian pesanan menjadi terlambat.

Ia berharap PLN dapat meningkatkan keandalan pasokan listrik agar gangguan serupa tidak terus berulang, mengingat banyak pelaku usaha yang sangat bergantung pada listrik untuk menjalankan aktivitas bisnis.

"Harapan ke depan ya untuk PLN jangan seperti ini lagi. Apalagi ini kan bisa merugikan kami selaku pelaku usaha. Lebih memikirkan bagaimana kondisi pengusaha yang memakai jasa listrik ini. Walaupun padam lampu, jangan sampai berjam-jam. Kalau padam satu jam sudah biasa di sini, setengah jam juga tidak apa-apa. Ini tadi malam sampai enam jam," tutupnya.

Pemadaman listrik yang terjadi dalam beberapa hari terakhir memang dikeluhkan sejumlah pelaku usaha di Pontianak. Selain menghambat operasional, kondisi tersebut juga meningkatkan risiko keterlambatan pelayanan kepada pelanggan dan berpotensi menambah beban biaya operasional. (Lid)

KALBARONLINE.com – Pemadaman listrik yang berlangsung berjam-jam di sejumlah wilayah Kota Pontianak sejak Kamis (2/7/2026) tak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga memaksa pelaku usaha mengeluarkan biaya operasional tambahan.

Salah satunya dialami Cafe 3 Senyawa. Demi tetap melayani pelanggan selama pemadaman listrik di Pontianak, kafe tersebut harus menghabiskan sekitar 18 liter bensin untuk mengoperasikan genset dalam satu malam.

Meski biaya operasional meningkat, jumlah pengunjung justru mengalami lonjakan. Banyak warga datang untuk mengisi daya telepon genggam, memanfaatkan jaringan internet, bekerja, hingga sekadar bersantai di lokasi yang masih memiliki pasokan listrik.

Barista Cafe 3 Senyawa, Raffi Setiawan, mengaku dirinya bersama rekan kerja sempat kewalahan karena harus melayani membludaknya pelanggan sekaligus memastikan genset tetap beroperasi.

"Kemarin malam pas banget mati lampu juga di sini. Kami sempat kewalahan karena harus pakai genset dan bolak-balik beli bensin," kata Raffi, Sabtu (4/7/2026).

Menurutnya, pemadaman listrik di berbagai wilayah membuat banyak warga mencari tempat yang masih memiliki aliran listrik.

"Karena mati lampu di berbagai tempat, orang-orang pada keluar cari tempat yang masih nyala listrik, terutama buat ngecas HP, hangout, sama cari WiFi. Jadi kemarin di sini ramai," ujarnya.

Raffi mengatakan, selama satu malam pihaknya menghabiskan sekitar 18 liter bensin agar genset tetap menyala hingga operasional berakhir.

"Kemarin 13 liter masih kurang, sampai closing akhirnya nambah lagi 5 liter. Mau nggak mau kami tetap melayani customer sampai selesai. Akhirnya pulang jam 12 malam, padahal biasanya jam 11 sudah tutup," ungkapnya.

Ia menilai kondisi tersebut menghadirkan dampak positif sekaligus tantangan bagi usaha yang dijalankannya. Di satu sisi, omzet meningkat karena jumlah pelanggan bertambah. Namun di sisi lain, biaya operasional ikut membengkak akibat penggunaan genset.

"Dengan kondisi pemadaman listrik ini ada plus minusnya. Posisinya jadi ramai, omzet naik, tapi pengeluaran juga jadi dobel. Dibilang untung, alhamdulillah," katanya.

Sebagai langkah antisipasi apabila pemadaman kembali terjadi, pihak kafe kini menyiapkan stok bahan bakar lebih banyak. Menurut Raffi, pemilik kafe telah menyediakan sekitar 33 liter bensin agar operasional genset tetap berjalan tanpa harus bolak-balik membeli bahan bakar.

"Malam ini owner saya sudah nyiapin 33 liter untuk mengantisipasi seperti kemarin. Jadi nggak perlu keluar masuk beli bensin saat kafe lagi ramai," ujarnya.

Raffi juga berharap PLN dapat memberikan informasi jadwal pemadaman lebih awal agar pelaku usaha memiliki waktu untuk melakukan persiapan.

"Kita harus stok bensin yang banyak. Terus juga informasi dari PLN harus datang lebih cepat, biar kita ada persiapan. Orang yang buka usaha kan nggak bisa dadakan," katanya.

Ia berharap gangguan kelistrikan di Pontianak segera teratasi sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha dapat kembali berjalan normal.

"Semoga kayak gini cepat berlalu aja. Kasihan juga orang-orang yang di rumah, jadi susah mau ke mana-mana," tutupnya. (Lid)

KALBARONLINE.com – PT PLN Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Barat memastikan pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Kota Pontianak bukan disebabkan oleh krisis pasokan batu bara maupun energi primer.

Manajer Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN UID Kalimantan Barat, Mukhlis Zarkasih, menjelaskan gangguan listrik dipicu oleh terganggunya salah satu mesin pembangkit milik Independent Power Producer (IPP) yang dipengaruhi cuaca panas ekstrem.

Menurut Mukhlis, suhu lingkungan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir menyebabkan sejumlah mesin pembangkit mengalami derating atau penurunan kapasitas produksi listrik. Kondisi tersebut kemudian diperparah dengan gangguan pada salah satu unit pembangkit IPP sehingga pasokan daya ke sistem kelistrikan Kalimantan Barat berkurang.

"Karena itu, dilakukan pengaturan sistem agar tidak terjadi pemadaman yang lebih luas," kata Mukhlis, Jumat (3/7/2026).

Ia menegaskan, secara umum sistem kelistrikan di Kalimantan Barat masih berada dalam kondisi surplus daya. Namun, cadangan daya yang tersedia tidak terlalu besar sehingga ketika terjadi gangguan pada pembangkit, keandalan pasokan listrik ikut terdampak.

"Pemadaman ini bukan karena kekurangan batu bara maupun energi primer. Sistem Kalimantan Barat masih surplus daya, hanya saja cadangannya tidak terlalu besar," ujarnya.

Untuk menjaga kestabilan sistem selama proses perbaikan berlangsung, PLN menerapkan pemadaman listrik bergilir yang dibagi ke dalam tiga sesi di sejumlah wilayah terdampak.

Mukhlis memastikan PLN terus berupaya mempercepat proses pemulihan unit pembangkit agar pasokan listrik dapat kembali normal secepat mungkin.

"Kami terus berupaya mempercepat proses pemulihan. Mohon pengertian masyarakat atas ketidaknyamanan ini," tutupnya. (Lid)