Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Selasa, 07 November 2017 |
KalbarOnline, Mempawah – Kabid Pemerintah Desa Dissos, PP, PA, dan Pemdes Kabupaten Mempawah, Rizal Murtiadi menilai banyaknya institusi seperti Kejaksaan, BPK, dan Inspektorat hingga yang paling baru personel Polisi juga dilibatkan untuk mengawasi dana desa sedikitnya banyak memberikan beban psikologi bagi para Kades.
“Tentunya secara psikologis akan berdampak terhadap Kepala Desa, akan tetapi hal itu jangan terlalu dikhawatirkan. Selama Kepala Desa benar-benar mengelola anggaran tentunya tidak akan bermasalah hingga harus berurusan dengan hukum,” tuturnya.
Ia sangat menyambut baik banyaknya institusi pemerintah yang turut mengawasi dana desa.
Meski demikian tentu diperlukan batasan pengawasan seperti apa yang akan dilakukan oleh setiap masing-masing institusi sehingga tidak terjadi tumpang tindih.
“Jika ini merupakan kehendak negara tentunya harus dituruti. Hal ini menandakan bahwa pemerintah tidak main-main untuk pengawasan dana desa. Namun yang kita butuhkan adalah pembatasan,” ujarnya.
Mulai dilibatkannya unsur Kepolisian dalam pengawasan dana desa, menurut Rizal memberikan tambahan energi segar untuk mengawal pemerintahan desa dan penggunaan dana desa.
“Bagi polisi harus lebih banyak belajar dan aturan tentang keuangan desa dan program dana desa. Sehingga dapat melakukan pengawasan secara efektif,” tukasnya. (Fai)
KalbarOnline, Mempawah – Kabid Pemerintah Desa Dissos, PP, PA, dan Pemdes Kabupaten Mempawah, Rizal Murtiadi menilai banyaknya institusi seperti Kejaksaan, BPK, dan Inspektorat hingga yang paling baru personel Polisi juga dilibatkan untuk mengawasi dana desa sedikitnya banyak memberikan beban psikologi bagi para Kades.
“Tentunya secara psikologis akan berdampak terhadap Kepala Desa, akan tetapi hal itu jangan terlalu dikhawatirkan. Selama Kepala Desa benar-benar mengelola anggaran tentunya tidak akan bermasalah hingga harus berurusan dengan hukum,” tuturnya.
Ia sangat menyambut baik banyaknya institusi pemerintah yang turut mengawasi dana desa.
Meski demikian tentu diperlukan batasan pengawasan seperti apa yang akan dilakukan oleh setiap masing-masing institusi sehingga tidak terjadi tumpang tindih.
“Jika ini merupakan kehendak negara tentunya harus dituruti. Hal ini menandakan bahwa pemerintah tidak main-main untuk pengawasan dana desa. Namun yang kita butuhkan adalah pembatasan,” ujarnya.
Mulai dilibatkannya unsur Kepolisian dalam pengawasan dana desa, menurut Rizal memberikan tambahan energi segar untuk mengawal pemerintahan desa dan penggunaan dana desa.
“Bagi polisi harus lebih banyak belajar dan aturan tentang keuangan desa dan program dana desa. Sehingga dapat melakukan pengawasan secara efektif,” tukasnya. (Fai)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini