Dihadiri Kapolda se-Indonesia
KalbarOnline, Pontianak – Wali Kota Pontianak, Sutarmidji didaulat menjadi narasumber dalam Enrichment Program ‘Sinergi Bank Indonesia – Polri dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi’ di Ruang Function, Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta (17/11).
Peserta seminar terdiri dari Kapolda se-Indonesia, Kepala Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia, Pejabat Bareskrim Polri dan Pejabat Bank Indonesia. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia tanggal 1 September 2014 tentang kerjasama dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kewenangan Bank Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.
Bank Indonesia dan Bareskrim Polri telah merancang program edukasi bagi seluruh Kapolda se-Indonesia dengan topik terkait inflasi dan moneter, yakni Program Enrichment Ekonomi dan Kebanksentralan.
Kegiatan ini dibuka oleh Gubernur Bank Indonesia dan Kapolri serta dihadiri oleh seluruh Kapolda se-Indonesia dan Kepala Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia.
Pada kegiatan itu, Sutarmidji merupakan satu-satunya kepala daerah se-Indonesia yang menjadi narasumber dalam panel session dengan topik “Kebijakan dalam Pengendalian Inflasi Daerah” karena telah berhasil tiga kali membawa Kota Pontianak sebagai Penerima Penghargaan Tim Pengelola Inflasi Daerah (TPID) Terbaik untuk Indonesia Timur.
Wali Kota Pontianak, Sutarmidji mengatakan kalau TPID Kota Pontianak tergabung dalam wilayah Indonesia Timur. Ini kali ketiga Pontianak mendapat penghargaan serupa setelah absen tahun lalu lantaran telah jadi yang terbaik, dua tahun berturut-turut.
“Ini adalah buah kerjasama dan inovasi yang terus dilakukan oleh Pemkot Pontianak dalam menanggulangi inflasi,” sebutnya.
Lebih lanjut, Sutarmidji menerangkan penghargaan memang dibagi per wilayah. Penghargaan ini berarti dalam setiap segmen masalah, tata kelola pemerintahan jadi yang terbaik.
Midji berharap ke depan TPID Pontianak terus berkiprah di kancah nasional dan memberikan inovasi penanganan inflasi. Inflasi, katanya, tak melulu soal tinggi atau rendah, tapi bagaimana inflasi dipahami. Inflasi yang mesti dijaga adalah yang berhubungan dengan pangan karena itu langsung bersentuhan dengan masyarakat luas.
“Efek langsungnya ada di daya beli masyarakat. Beda dengan inflasi akibat tiket pesawat yang tak bisa diintervensi. Sebagai inovasi atasi inflasi, semua pasar di Pontianak dipasang papan informasi harga yang sudah terintegrasi,” ungkapnya.
Selain papan informasi yang ditempatkan di pasar-pasar tradisional, Pemkot Pontianak juga memiliki aplikasi Gencil untuk pemantau harga.
“Aplikasi serupa diminta Presiden untuk dimiliki setiap daerah sekitar tiga bulan lalu. Pontianak sudah punya lebih dulu. Dua hal ini belum dilakukan daerah lain. Satu sumbangan lain TPID Pontianak adalah teori kuadran,” jelasnya.
Bukan tanpa kendala dalam mengendali inflasi di Kota Pontianak, Midji menyebut yang menjadi beban adalah masyarakat kabupaten tetangga juga tergantung dari pasar Pontianak. Pihaknya harus menyediakan ketersedian kebutuhan pokok lebih besar supaya tidak terjadi inflasi.
Dia mencontohkan, kebutuhan kota sekitar 650 ribu penduduk. Namun hitungan harus ditambah penduduk kabupaten tetangga sekitar 200 ribu orang. Maka disiapkan barang untuk 850 ribu penduduk. Jika hanya disiapkan untuk warga kota saja, akan terjadi lonjakan harga karena permintaan lebih dari stok.
“Kami juga mengajak semua kabupaten/kota yang berada di perbatasan kota Pontianak untuk bersinergi dalam kita mencegah terjadinya inflasi di daerah kita,” pungkasnya.
Selain Sutarmidji, seminar ini juga menghadirkan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, Asisten Gubernur Bank Indonesia/Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, Dody Budi Waluyo, Kepala Group Kebijakan Moneter Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, Yoga Affandi serta Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto sebagai narasumber. (Fat/Jim Hms)
Comment