KalbarOnline, Sekadau – Rapat paripurna DPRD Sekadau tentang pandangan umum (PU) fraksi-fraksi DPRD kabupaten Sekadau terhadap nota pengantar Raperda Pertanggungjawaban APBD 2017, Senin (30/7) minus kehadiran Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Meski demikian, rapat tetap berlangsung karena kuorum sidang terpenuhi.
Dari pihak eksekutif, hadir Wakil Bupati Kabupaten Sekadau, Aloysius beserta para pimpinan OPD.
Wakil Ketua DPRD Sekadau, Handi, yang memimpin sidang paripurna mengatakan tiap-tiap fraksi DPRD dipersilahkan memberikan pandangan umum terhadap nota pengantar Raperda yang sudah disampaikan Bupati Sekadau tanggal 23 Juli 2018 lalu.
“Nantinya, pandangan umum fraksi-fraksi akan diserahkan kepada pihak eksekutif untuk dijawab,” ujar Handi.
Beberapa fraksi DPRD Sekadau menyoroti tentang raihan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diterima Pemkab Sekadau dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Kalbar. Opini WTP sendiri sudah diraih selama enam tahun berturut-turut. Misalnya fraksi Golkar.
“Opini WTP patut kita apresiasi. Sebab, catatan dari BPK pun semakin sedikit. Namun, kinerja APBD tahun 2017 masih perlu perbaikan proses penyusunan dan dampaknya terhadap ekonomi makro Kabupaten Sekadau. Karena hal ini tidak menjadi penilaian BPK,” ujar Mohamad Saleh, juru bicara fraksi Golkar.
Juru bicara fraksi Gerindra, Hendri Suhendar saat membacakan pandangan umum fraksinya, menyoroti soal masih tingginya ketergantungan pendapatan terhadap anggaran dari pusat dan provinsi.
“Perlu mengoptimalkan sektor PAD. Kita sudah punya perda retribusi daerah, sektor ini perlu ditingkatkan,” kata Hendri.
Selanjutnya, paripurna tentang jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sekadau dijadwalkan berlangsung tanggal 1 Agustus mendatang. (Mus)
Comment