Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Kamis, 01 November 2018 |
KalbarOnline,
Pontianak – Anggota DPR RI Dapil Kalbar, Katherine Angela Oendoen juga
melontarkan kritikan tajam kepada PLN Kalbar. Dewan dari partai Gerindra ini
mengatakan data PLN yang menyatakan 85 persen wilayah Kalbar telah dialiri
listrik bertolak belakang dengan fakta yang ada.
“Tadi PLN katakan di Kalbar ini sudah teraliri listrik 85
persen. Tapi kenyataannya selama saya masuk kampung banyak desa dan dusun yang
belum teraliri listrik,” ucapnya ketus.
Katherine juga mengungkapkan bahwa dirinya tak jarang menemukan
tiang listrik dari kayu. Di daerah tersebut, terangnya masyarakat dimintai oleh
PLN untuk membayar Rp7 juta per keluarga untuk satu tiang listrik.
Hal ini menurut Katherine sangat tak masuk akal. Ia mengaku
pernah menanyakan kepada Direktur Utama PLN tentang harga tiang listrik. Dirut
PLN, sambungnya menjawab harga per satu tiang listrik hanya Rp2 juta.
“Saya pernah temukan itu bahkan masyarakat di sana diminta
membayar Rp7 juta per KK. Itu kan gak masuk akal. Saya sudah tanya Pak Sofyan Basir
(Direktur Utama PLN) harganya itu hanya Rp2 juta sekian,” tandasnya.
Mendapat kritikan berbagai pihak, perwakilan PLN Kalbar
tampak bungkam dan sama sekali tak melakukan pembelaan. Bahkan pihak PLN tak terlihat
di ruang saji Kantor Gubernur Kalbar ketika peserta melakukan santap siang
bersama usai pertemuan.
Sebelumnya Direktur Bisnis PLN Region Kalimantan, Machnizon
dalam pertemuan itu memaparkan bahwa berdasarkan data yang dimiliki PLN, saat
ini masalah rasio desa berlistrik sesuai dengan Permendagri Nomor 137 tahun
2017 jumlah desa di Kalbar saat ini sebanyak 2.130.
“Yang sudah dialiri listrik oleh PLN sebanyak 1.493 yaitu
sebesar 70 persen sampai tahun 2018. Desa yang teraliri listrik oleh non PLN
sebanyak 637 desa. Jadi kalau dijumlahkan desa yang dialiri listrik oleh PLN
dan non PLN, karena definisi pemerintah, desa berlistrik itu adalah desa yang
sudah menikmati listrik baik dari PLN maupun non PLN totalnya telah mencapai
100 persen,” tuturnya.
Berdasarkan itu Machnizon menyatakan tak ada lagi desa di
Kalbar yang tidak teraliri listrik dan data tersebut kata dia, disusun bersama
dengan Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian ESDM.
“Jadi bersama-sama Kementerian dan bukan hanya PLN saja,”
katanya.
Machnizon juga mengungkapkan beberapa tahun lalu hingga
tahun 2015 kondisi kelistrikan di Kalbar khususnya di kota Pontianak,
Singkawang dan sekitarnya sangat parah. Dimana, kata dia, pemadaman terjadi
hampir setiap hari, sehingga satu waktu itu tidak ada interprestasi sama sekali
kecuali program 10.000 mega watt. Program tersebut terbagi dalam tiga wilayah
yang disebut project Kalbar 1 yang berlokasi di daerah Jungkat.
“Kemudian ada Kalbar 2 di Bengkayang dan Kalbar 3 juga di
Bengkayang. Hanya program 10.000 mega watt itu di Kalbar saat itu dan semuanya
terkontrak antara tahun 2008, 2009 dan 2010 sampai hari ini, sebelum kami masuk
ketiganya merupakan program terkendala,” pungkasnya. (Fat)
KalbarOnline,
Pontianak – Anggota DPR RI Dapil Kalbar, Katherine Angela Oendoen juga
melontarkan kritikan tajam kepada PLN Kalbar. Dewan dari partai Gerindra ini
mengatakan data PLN yang menyatakan 85 persen wilayah Kalbar telah dialiri
listrik bertolak belakang dengan fakta yang ada.
“Tadi PLN katakan di Kalbar ini sudah teraliri listrik 85
persen. Tapi kenyataannya selama saya masuk kampung banyak desa dan dusun yang
belum teraliri listrik,” ucapnya ketus.
Katherine juga mengungkapkan bahwa dirinya tak jarang menemukan
tiang listrik dari kayu. Di daerah tersebut, terangnya masyarakat dimintai oleh
PLN untuk membayar Rp7 juta per keluarga untuk satu tiang listrik.
Hal ini menurut Katherine sangat tak masuk akal. Ia mengaku
pernah menanyakan kepada Direktur Utama PLN tentang harga tiang listrik. Dirut
PLN, sambungnya menjawab harga per satu tiang listrik hanya Rp2 juta.
“Saya pernah temukan itu bahkan masyarakat di sana diminta
membayar Rp7 juta per KK. Itu kan gak masuk akal. Saya sudah tanya Pak Sofyan Basir
(Direktur Utama PLN) harganya itu hanya Rp2 juta sekian,” tandasnya.
Mendapat kritikan berbagai pihak, perwakilan PLN Kalbar
tampak bungkam dan sama sekali tak melakukan pembelaan. Bahkan pihak PLN tak terlihat
di ruang saji Kantor Gubernur Kalbar ketika peserta melakukan santap siang
bersama usai pertemuan.
Sebelumnya Direktur Bisnis PLN Region Kalimantan, Machnizon
dalam pertemuan itu memaparkan bahwa berdasarkan data yang dimiliki PLN, saat
ini masalah rasio desa berlistrik sesuai dengan Permendagri Nomor 137 tahun
2017 jumlah desa di Kalbar saat ini sebanyak 2.130.
“Yang sudah dialiri listrik oleh PLN sebanyak 1.493 yaitu
sebesar 70 persen sampai tahun 2018. Desa yang teraliri listrik oleh non PLN
sebanyak 637 desa. Jadi kalau dijumlahkan desa yang dialiri listrik oleh PLN
dan non PLN, karena definisi pemerintah, desa berlistrik itu adalah desa yang
sudah menikmati listrik baik dari PLN maupun non PLN totalnya telah mencapai
100 persen,” tuturnya.
Berdasarkan itu Machnizon menyatakan tak ada lagi desa di
Kalbar yang tidak teraliri listrik dan data tersebut kata dia, disusun bersama
dengan Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian ESDM.
“Jadi bersama-sama Kementerian dan bukan hanya PLN saja,”
katanya.
Machnizon juga mengungkapkan beberapa tahun lalu hingga
tahun 2015 kondisi kelistrikan di Kalbar khususnya di kota Pontianak,
Singkawang dan sekitarnya sangat parah. Dimana, kata dia, pemadaman terjadi
hampir setiap hari, sehingga satu waktu itu tidak ada interprestasi sama sekali
kecuali program 10.000 mega watt. Program tersebut terbagi dalam tiga wilayah
yang disebut project Kalbar 1 yang berlokasi di daerah Jungkat.
“Kemudian ada Kalbar 2 di Bengkayang dan Kalbar 3 juga di
Bengkayang. Hanya program 10.000 mega watt itu di Kalbar saat itu dan semuanya
terkontrak antara tahun 2008, 2009 dan 2010 sampai hari ini, sebelum kami masuk
ketiganya merupakan program terkendala,” pungkasnya. (Fat)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini