Pontianak    

Katherine Oendoen Sebut Kinerja PLN Bertolak Belakang Dengan Fakta Lapangan

Oleh : Jauhari Fatria
Kamis, 01 November 2018
WhatsApp Icon
Ukuran Font
Kecil Besar

KalbarOnline,

Pontianak – Anggota DPR RI Dapil Kalbar, Katherine Angela Oendoen juga

melontarkan kritikan tajam kepada PLN Kalbar. Dewan dari partai Gerindra ini

mengatakan data PLN yang menyatakan 85 persen wilayah Kalbar telah dialiri

listrik bertolak belakang dengan fakta yang ada.

“Tadi PLN katakan di Kalbar ini sudah teraliri listrik 85

persen. Tapi kenyataannya selama saya masuk kampung banyak desa dan dusun yang

belum teraliri listrik,” ucapnya ketus.

Katherine juga mengungkapkan bahwa dirinya tak jarang menemukan

tiang listrik dari kayu. Di daerah tersebut, terangnya masyarakat dimintai oleh

PLN untuk membayar Rp7 juta per keluarga untuk satu tiang listrik.

Hal ini menurut Katherine sangat tak masuk akal. Ia mengaku

pernah menanyakan kepada Direktur Utama PLN tentang harga tiang listrik. Dirut

PLN, sambungnya menjawab harga per satu tiang listrik hanya Rp2 juta.

“Saya pernah temukan itu bahkan masyarakat di sana diminta

membayar Rp7 juta per KK. Itu kan gak masuk akal. Saya sudah tanya Pak Sofyan Basir

(Direktur Utama PLN) harganya itu hanya Rp2 juta sekian,” tandasnya.

Mendapat kritikan berbagai pihak, perwakilan PLN Kalbar

tampak bungkam dan sama sekali tak melakukan pembelaan. Bahkan pihak PLN tak terlihat

di ruang saji Kantor Gubernur Kalbar ketika peserta melakukan santap siang

bersama usai pertemuan.

Sebelumnya Direktur Bisnis PLN Region Kalimantan, Machnizon

dalam pertemuan itu memaparkan bahwa berdasarkan data yang dimiliki PLN, saat

ini masalah rasio desa berlistrik sesuai dengan Permendagri Nomor 137 tahun

2017 jumlah desa di Kalbar saat ini sebanyak 2.130.

“Yang sudah dialiri listrik oleh PLN sebanyak 1.493 yaitu

sebesar 70 persen sampai tahun 2018. Desa yang teraliri listrik oleh non PLN

sebanyak 637 desa. Jadi kalau dijumlahkan desa yang dialiri listrik oleh PLN

dan non PLN, karena definisi pemerintah, desa berlistrik itu adalah desa yang

sudah menikmati listrik baik dari PLN maupun non PLN totalnya telah mencapai

100 persen,” tuturnya.

Berdasarkan itu Machnizon menyatakan tak ada lagi desa di

Kalbar yang tidak teraliri listrik dan data tersebut kata dia, disusun bersama

dengan Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian ESDM.

“Jadi bersama-sama Kementerian dan bukan hanya PLN saja,”

katanya.

Machnizon juga mengungkapkan beberapa tahun lalu hingga

tahun 2015 kondisi kelistrikan di Kalbar khususnya di kota Pontianak,

Singkawang dan sekitarnya sangat parah. Dimana, kata dia, pemadaman terjadi

hampir setiap hari, sehingga satu waktu itu tidak ada interprestasi sama sekali

kecuali program 10.000 mega watt. Program tersebut terbagi dalam tiga wilayah

yang disebut project Kalbar 1 yang berlokasi di daerah Jungkat.

“Kemudian ada Kalbar 2 di Bengkayang dan Kalbar 3 juga di

Bengkayang. Hanya program 10.000 mega watt itu di Kalbar saat itu dan semuanya

terkontrak antara tahun 2008, 2009 dan 2010 sampai hari ini, sebelum kami masuk

ketiganya merupakan program terkendala,” pungkasnya. (Fat)

Artikel Selanjutnya
Kritik PLN, Maman Abdurahman Sebut Listrik di Kalbar Jauh Dari Harapan
Kamis, 01 November 2018
Artikel Sebelumnya
Komisi VII DPR RI Lakukan Kunjungan Kerja ke Kalbar, Soal Listrik Jadi Atensi
Kamis, 01 November 2018

Berita terkait