KalbarOnline, Pontianak – Anggota Komisi VII DPR-RI, Maman Abdurahman menanggapi tajam pemaparan Direktur Bisnis PLN Regional Kalimantan, Machnizon pada pertemuan Komisi VII DPR RI dengan Gubernur Kalbar di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (1/11/2018).
Maman menyatakan bahwa persoalan kelistrikan di Kalimantan Barat masih jauh dari harapan, sekalipun kata dia, pihak PLN menyebut elektrifikasi listrik di Kalbar telah mencapai 85 persen serta adanya surplus listrik.
Data yang disampaikan PLN, ditegaskan Maman sangat kontradiktif dengan realita di lapangan. Maman menilai data tersebut hanya untuk menutupi buruknya kinerja PLN.
“Yang bapak sampaikan tadi, ada 1400-an desa yang sudah teraliri listrik oleh PLN. Yang non PLN kurang lebih 600 desa. Tapi saya bingung, setiap turun ke daerah pemilihan di pedalaman itu semuanya komplain masalah listrik. Jadi agak aneh, kontradiktif dengan kenyataan yang ada,” ujar Maman.
Namun, anggota DPR Dapil Kalbar ini menyebut hal itu tak dapat dijadikan tolak ukur, sebab sesuai realita yang dirasakan masyarakat, masih banyak daerah yang belum benar-benar bisa menikmati listrik khusunya di pedalaman Kalbar.
Maman menegaskan bahwa listrik di Kalimantan Barat merupakan persoalan serius. Oleh karenanya, anggota DPR RI PAW dari anggota DPR RI sebelumnya asal Kalbar yakni, Zulfadli dari partai Golkar daerah pemilihan Kalimantan Barat ini tidak mau bermain-main dalam menyelesaikan masalah klasik ini.
“Untuk masalah listrik ini saya tak main-main, karena masalah listrik ini udah dari tahun ke tahun. Dari saya kecil hingga umur saya 37 tahun sekarang masalahnya masih soal listrik,” tegas Maman.
Selaku wakil rakyat yang membidangi urusan listrik, dirinya merasa wajar mengkritik PLN atas kinerja buruknya.
“Kita tunggu bahwa pada tahun 2020 itu harus program interkoneksi di Kalimantan Barat, kami tidak mau tau. Besok, tolong jelaskan kepada kami mengapa listrik masih susah. Sederhananya seperti itu. Lebih baik saya memarahi bapak daripada saya dimarahi masyarakat, saya minta semua pelaku usaha PLTU yang sekarang sedang investasi di Kalimantan Barat turut diundang juga, wajib. Karena saya akan meminta semua data-datanya, progress report project mereka sudah sampai mana, jadi biar kita kroscek silang,” tegas Maman.
Diketahui bahwa Komisi VII dengan PLN Wilayah Kalbar dijadwalkan melakukan pertemuan internal dalam rangka kunjungan kerja Komisi VII DPR-RI ke Kalbar pada Jumat 2 November besok.
Maman juga menegaskan kritikannya ini bukan untuk menyudutkan pihak PLN namun dirinya meminta agar persoalan ini menjadi perhatian serius PLN. Ia juga meminta agar PLN dalam mensukseskan target kerja ada indikator yang jelas sehingga tak hanya sekedar program semata namun harus ada tolak ukur keberhasilan dari program yang dilaksanakan tersebut.
“Agar parameter keberhasilannya jelas. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Ini menyangkut kurang lebih satu juta masyarakat Kalimantan Barat yang belum menikmati listrik secara utuh. Bahwa ada yang masih bisa menikmati itu, saya pikir hanya dari jam sekian sampai jam sekian biasanya jam 4 sore ke atas. Ini adalah kondisi masyarakat di daerah pedalaman dan ini merupakan tugas pokok PLN sebagai ujung tombak dan kita semua yang ada disini,” tandasnya. (Fat)
Comment