KalbarOnline,
Pontianak – Anggota Komisi VII DPR-RI, Maman Abdurahman menyatakan bahwa
persoalan kelistrikan di Kalimantan Barat masih jauh dari harapan, sekalipun
kata dia, pihak PLN menyebut elektrifikasi listrik di Kalbar telah mencapai 85
persen serta adanya surplus listrik.
Hal ini dikatakan Maman dihadapan manajer PLN Wilayah
Kalimantan Barat dalam pertemuan antara Komisi VII DPR RI bersama Gubernur
Kalbar yang berlangsung di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Kamis
(1/11/2018).
Baca Juga: Sutarmidji
Semprot PLN: Indah Kabar Dari Rupa
Namun, anggota DPR asal Kalbar ini menyebut hal itu tak dapat dijadikan tolak ukur, sebab sesuai realita yang dirasakan masyarakat,masih banyak daerah yang belum benar-benar bisa menikmati listrik khusunya dipedalaman Kalbar.
“Kita tunggu bahwa pada tahun 2020 itu harus program
interkoneksi di Kalimantan Barat, besok saya minta semua pelaku usaha PLTU yang
sekarang sedang investasi di Kalimantan Barat turut diundang juga, wajib.
Karena saya akan meminta semua data-datanya, progress report project mereka
sudah sampai mana, jadi biar kita kroscek silang,” tegas Maman.
Diketahui bahwa Komisi VII dengan PLN Wilayah Kalbar
dijadwalkan melakukan pertemuan internal dalam rangka kunjungan kerja Komisi
VII DPR-RI ke Kalbar pada Jumat 2 November besok.
Maman yang merupakan anggota DPR RI PAW dari anggota DPR RI
sebelumnya asal Kalbar yakni, Zulfadli dari partai Golkar daerah pemilihan
Kalimantan Barat ini menegaskan bahwa dirinya tak main-main mengenai persolan
listrik di Kalbar.
“Permasalahan listrik ini sudah dari tahun ke tahun karena
dari saya kecil sampai sekarang, masalahnya klasik itu-itu saja. Artinya ada
sesuatu yang harus kita evaluasi,” tegasnya.
Maman juga menegaskan kritikannya ini bukan untuk
menyudutkan pihak PLN namun dirinya meminta agar persoalan ini menjadi
perhatian serius PLN. Ia juga meminta agar PLN dalam mensukseskan target kerja
ada indikator yang jelas sehingga tak hanya sekedar program semata namun harus
ada tolak ukur keberhasilan dari program yang dilaksanakan tersebut.
“Agar parameter keberhasilannya jelas. Karena ini menyangkut
hajat hidup orang banyak. Ini menyangkut kurang lebih satu juta masyarakat
Kalimantan Barat yang belum menikmati listrik secara utuh. Bahwa ada yang masih
bisa menikmati itu, saya pikir hanya dari jam sekian sampai jam sekian biasanya
jam 4 sore ke atas. Ini adalah kondisi masyarakat di daerah pedalaman dan ini
merupakan tugas pokok PLN sebagai ujung tombak dan kita semua yang ada disini,”
tandasnya.
Tak selesai di Maman, kritikan tajam juga dilontarkan oleh Anggota DPR RI Dapil Kalbar, Katherine Angela Oendoen. Dewan dari partai Gerindra ini mengatakan data PLN yang menyatakan 85 persen wilayah Kalbar telah dialiri listrik bertolak belakang dengan fakta yang ada.
“Tadi PLN katakan di Kalbar ini sudah teraliri listrik 85 persen. Tapi kenyataannya selama saya masuk kampung banyak desa dan dusun yang belum teraliri listrik,” ucapnya ketus.
Katherine juga mengungkapkan bahwa dirinya tak jarang menemukan
tiang listrik dari kayu. Di daerah tersebut, terangnya masyarakat dimintai oleh
PLN untuk membayar Rp7 juta per keluarga untuk satu tiang listrik.
Hal ini menurut Katherine sangat tak masuk akal. Ia mengaku
pernah menanyakan kepada Direktur Utama PLN tentang harga tiang listrik. Dirut
PLN, sambungnya menjawab harga per satu tiang listrik hanya Rp2 juta.
“Saya pernah temukan itu bahkan masyarakat di sana diminta
membayar Rp7 juta per KK. Itu kan gak masuk akal. Saya sudah tanya Pak Sofyan Basir
(Direktur Utama PLN) harganya itu hanya Rp2 juta sekian,” tandasnya.
Mendapat kritikan berbagai pihak, perwakilan PLN Kalbar
tampak bungkam dan sama sekali tak melakukan pembelaan. Bahkan pihak PLN tak terlihat
di ruang saji Kantor Gubernur Kalbar ketika peserta melakukan santap siang
bersama usai pertemuan.
Sebelumnya Direktur Bisnis PLN Region Kalimantan, Machnizon
dalam pertemuan itu memaparkan bahwa berdasarkan data yang dimiliki PLN, saat
ini masalah rasio desa berlistrik sesuai dengan Permendagri Nomor 137 tahun
2017 jumlah desa di Kalbar saat ini sebanyak 2.130.
“Yang sudah dialiri listrik oleh PLN sebanyak 1.493 yaitu
sebesar 70 persen sampai tahun 2018. Desa yang teraliri listrik oleh non PLN
sebanyak 637 desa. Jadi kalau dijumlahkan desa yang dialiri listrik oleh PLN
dan non PLN, karena definisi pemerintah, desa berlistrik itu adalah desa yang
sudah menikmati listrik baik dari PLN maupun non PLN totalnya telah mencapai
100 persen,” tuturnya.
Berdasarkan itu Machnizon menyatakan tak ada lagi desa di
Kalbar yang tidak teraliri listrik dan data tersebut kata dia, disusun bersama
dengan Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian ESDM.
“Jadi bersama-sama Kementerian dan bukan hanya PLN saja,”
katanya.
Machnizon juga mengungkapkan beberapa tahun lalu hingga
tahun 2015 kondisi kelistrikan di Kalbar khususnya di kota Pontianak,
Singkawang dan sekitarnya sangat parah. Dimana, kata dia, pemadaman terjadi
hampir setiap hari, sehingga satu waktu itu tidak ada interprestasi sama sekali
kecuali program 10.000 mega watt. Program tersebut terbagi dalam tiga wilayah
yang disebut project Kalbar 1 yang berlokasi di daerah Jungkat.
“Kemudian ada Kalbar 2 di Bengkayang dan Kalbar 3 juga di
Bengkayang. Hanya program 10.000 mega watt itu di Kalbar saat itu dan semuanya
terkontrak antara tahun 2008, 2009 dan 2010 sampai hari ini, sebelum kami masuk
ketiganya merupakan program terkendala,” pungkasnya. (Fat)
