Home Sutarmidji Bakal Evaluasi Izin Perusahaan di Kalbar yang Tak Laksanakan Kewajiban
Pontianak    

Sutarmidji Bakal Evaluasi Izin Perusahaan di Kalbar yang Tak Laksanakan Kewajiban

 Oleh : Jauhari Fatria
Minggu, 02 Desember 2018
Sutarmidji Bakal Evaluasi Izin Perusahaan di Kalbar yang Tak Laksanakan Kewajiban
WhatsApp Icon
Ukuran Font
Kecil Besar

Sebut CSR perusahaan perkebunan dan pertambangan

di Kalbar tak jelas peruntukan

KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menegaskan

Pemerintah Provinsi Kalbar dibawah kepemimpinannya tak segan melakukan evaluasi

perizinan perusahaan perkebunan dan pertambangan yang beroperasi di Kalbar jika

tak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social

Responsibility (CSR) dengan baik.

Hal ini menjadi

sorotannya lantaran saat ini tak ada kejelasan mengenai CSR perusahaan perkebunan

dan pertambangan yang beroperasi di Kalbar.

“Saya serius, saya mau

lihat perusahaan yang ada di Kalbar, CSR-nya dilarikan kemana, tidak jelas

semua. Kalau sampai mereka (perusahaan) tidak melaksanakan kewajibannya, maka

perizinannya perlu kita tinjau kembali, kemudian segala bentuk perizinan yang akan

mereka urus ke kita (Pemerintah), tak akan kita urus, tak akan kita layani,”

tegasnya.

Sutarmidji menegaskan,

keberadaan perusahaan perkebunan dan pertambangan harusnya bisa mensejahterakan

masyarakat sekitar perusahaan. Justru, kata dia, perusahaan ini mayoritas berada

di desa-desa tertinggal.

“Artinya dia (perusahaan)

tidak peduli dengan desanya, itu tidak boleh. Padahal kalau CSR-nya

dilaksanakan dengan baik, harusnya balai desa sudah ada, posyandu sudah ada, PAUD

ada, itu-itu saja yang mereka kerjakan, tidak juga harus semuanya, tapi

ternyata tidak,” tukasnya.

“Ini yang akan kita

evaluasi. Saya sampai 100 hari nanti setelah memantau semuanya, akan ada

gebrakan-gebrakan, akan ada kejutan-kejutan dan itu pasti saya lakukan,”

sambungnya.

Menurut orang nomor

satu di Bumi Tanjungpura ini, CSR tak memerlukan Peraturan Daerah (Perda), tapi

sudah jelas diatur melalui Perundang-undangan yang mewajibkan perusahaan melaksanakan

tanggung jawab sosial.

“Tapi sekarang tak

jelas, justru dibuat untuk kepentingan perusahaan, tak boleh seperti itu,” ucapnya.

Pemerintah Provinsi

Kalbar, kata dia, dibawah kepemimpinannya akan membuat kemudahan-kemudahan dan

membuka ruang bagi orang berusaha semaksimal mungkin.

“Kita ada program desa

mandiri. Tentu kalau bicara desa mandiri pasti ada BUMDes, ketika itu

berkembang maka Kalbar ini akan maju,” pungkasnya. (Fat)

  • Tags:
  • Bagikan:
Midji Bakal Segera Geser 48 Jabatan Tak Sesuai Latar Pendidikan
Artikel Selanjutnya
Midji Bakal Segera Geser 48 Jabatan Tak Sesuai Latar Pendidikan
Minggu, 02 Desember 2018
Artikel Sebelumnya
Kick Off Satu Data Kalimantan Barat
Minggu, 02 Desember 2018
Kick Off Satu Data Kalimantan Barat

Berita terkait

Terbaru

Minggu, 07 Desember 2025
Pasturi Meninggal Dunia Usai Hantam...
Minggu, 07 Desember 2025
Jadi Pelopor Percepatan Manajemen ASN...
Minggu, 07 Desember 2025
Gubernur Ria Norsan Minta Seluruh...
Minggu, 07 Desember 2025
Dishub Pontianak Perketat Pengawasan Kendaraan...
Minggu, 07 Desember 2025
Pasipers Kodim Putussibau Hadiri Rapat...