Pontianak    

Sutarmidji : Pertahanan Akan Terbangun Solid Jika Berlandaskan Keberagaman Budaya

Oleh : Jauhari Fatria
Selasa, 26 Februari 2019
WhatsApp Icon
Ukuran Font
Kecil Besar

Beri Pembekalan ke Peserta KKDN FTP Universitas

Pertahanan

KalbarOnline, Pontianak – Kondisi Kalimantan Barat dalam segala aspek saat ini berada dalam posisi yang sangat tak menguntungkan.

Indeks Pembangunan

Manusia (IPM)

se-nasional berada di urutan ke 29 dari 34 provinsi, daya

saing berada di urutan ke 28, tingkat kebahagiaan di

urutan 28, infrastruktur

berada di urutan 33.

Hal ini yang diutarakan Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji saat memberikan pembekalan kepada

para peserta

Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Fakultas Teknologi Pertahanan Universitas

Pertahanan (FTP Unhan) Bogor

di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Senin (25/2/2019).

“Saya ingin memberikan dulu gambaran mengenai

Kalbar saat ini. Kalbar memiliki perbatasan sepanjang 968 kilometer

dengan Malaysia. Rata-rata lama sekolah di Kalbar baru mencapai 7,3 tahun,” ujar Sutarmidji mengawali sambutannya pada pertemuan itu.

Mengenai pendidikan, Midji

membeberkan bahwa Indonesia ingin mencontoh negara Finlandia.

Tapi apa yang dilakukan oleh Finlandia dengan sistem pendidikannya, sebut Midji, tidak diikuti utuh oleh Indonesia.

“Yang boleh menjadi guru di Finlandia adalah

lulusan universitas dari rangking 1 sampai 5. Tapi apakah kita pernah mendorong

lulusan cumlaude untuk meneruskan

pendidikannya ke tingkat berikutnya dengan dibiayai negara? Tidak ada yang

seperti itu. Kalau pun ada, hanya 1-2 orang saja,” bebernya.

Orang nomor wahid di

Bumi Tanjungpura ini mencontohkan bahwa industri pesawat

yang dahulu menjadi andalan Indonesia menjadi mandeg lantaran tak ada konsistensi. Padahal, kata

dia, saat peluncuran pesawat CN-235, peringkat Indonesia

meningkat bahkan

melebihi Korea.

“Padahal di masa itu, mesin ketik saja bukan buatan Indonesia. Apalagi komputer. Tapi

kita sudah mampu

membuat pesawat. Harusnya itu menjadi lompatan-lompatan. Tapi karena ganti

pemerintahan maka ganti pula kebijakan,” tukasnya.

Dalam dunia pertahanan, lanjutnya, tidak bisa dilakukan seperti itu.

Dunia pertahanan, tegas Midji,

harus bebas dari berbagai intervensi. Harus diatur dengan Undang-undang tersendiri.

Membangun industri pertahanan tanpa konsistensi akan sangat mahal.

“Membuat riset untuk peluru saja sudah mahal.

Bukan sembarangan buat. Daya ledaknya juga harus diperhitungkan. Semakin kecil, semakin kuat ledakannya. Kita (Indonesia) sudah riset

tapi kadang tak mau menindaklanjuti hasilnya,” imbuhnya.

Menyoal teknologi deteksi, Midji mengaitkannya

dengan perbatasan Kalbar yang memiliki panjang 968 kilometer. Ia menegaskan bahwa sehebat

apa pun teknologi yang dimiliki, tak

akan berjalan

baik tanpa ada koordinasi semua pihak.

“Kelemahan kita adalah koordinasi. Revolusi industri 4.0 bicara mengenai

kecepatan. Bila kita tak bisa mengikutinya, maka kita akan tergilas dan tertinggal. Kita akan

kalah. Tidak mampu menjadi yang terdepan,” tukasnya.

Mantan Wali Kota

Pontianak dua periode ini menyodorkan sebuah alternatif

solusi dalam permasalahan ini yaitu bhakti TNI. Terobos saja perbatasan jika memang kebutuhan. Midji juga menyoroti wilayah Kapuas

Hulu yang menjadi paru-paru dunia berkat 51 persen wilayahnya merupakan wilayah

konservasi.

“Tapi masyarakat di sana tidak diperhatikan. Buat apa kita bicara

paru-paru dunia kalau masyarakatnya sengsara? Belum lagi sektor yang lainnya. Semua yang terbaik ada di

Indonesia. Tapi sistem yang ada membuat semuanya tak diakui sebagai yang terbaik,” tukas Midji.

Pertahanan, lanjut Midji, akan

terbangun dengan solid jika dibangun dengan berlandaskan keberagaman budaya yang ada di Indonesia.

“Orang Batak tak bisa dipaksa menjadi orang Jawa. Maka

perbedaan budaya harus menjadi landasan menyatukan pertahanan. Tak perlu

dipaksakan harus satu,” tandasnya. (Fai)

Artikel Selanjutnya
Sintang Potret Kebhinekaan dan Keberagamaan Indonesia
Selasa, 26 Februari 2019
Artikel Sebelumnya
Kunker ke Kalbar, Kapolri Tito Ajak Wujudkan Pemilu 2019 Kondusif
Selasa, 26 Februari 2019

Berita terkait