KalbarOnline,
Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji berharap Musrenbang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilaksanakan Pemerintah Kota Pontianak dapat
disepakati tujuan dan sasaran pembangunannya untuk tahun 2020 bersama seluruh pemangku
kepentingan di Kota Pontianak, mulai dari Pemerintah Kota, DPRD Kota Pontianak dan
perwakilan masyarakat baik lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, akademisi
dan lainnya.
Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan pembangunan merupakan satu
kesatuan utuh mengamanatkan bahwa proses perencanaan mulai dari tingkat pusat, tingkat
provinsi sampai dengan tingkat kabupaten/kota.
“Berdasarkan sifat perencanaan yang utuh tersebut dalam
penyusunan perencanaan pembangunan nasional, seluruh pemerintahan daerah di
Indonesia baik itu provinsi dan kabupaten/kota harus mendukung pencapaian
target pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan masing-masing,” tukas Sutarmidji,
saat memberikan sambutannya pada Musrenbang RKPD Kota Pontianak yang
berlangsung di Grand Mahkota Hotel, Senin (4/3/2019).
Begitu juga dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan provinsi,
pemerintah kabupaten/kota dalam hal ini Pemerintah Kota Pontianak juga harus
mendukung pencapaian target pembangunan pemerintah provinsi sesuai dengan kewenangan
Pemerintah Kota Pontianak.
“Saya minta kepada Pemerintah Kota Pontianak dalam
penyusunan RKPD tahun 2020, harus juga mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
pembangunan nasional dalam RKPD tahun 2020 dan pembangunan provinsi dalam RKPD
Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020,” pintanya.
Tahun 2020 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Provinsi
Kalbar tahun 2018-2023 dimana pada tahun 2020 arah kebijakan pembangunan
Provinsi diarahkan pada tahap percepatan yaitu pemerataan infrastruktur dasar
dan aksesibilitas antar wilayah dalam rangka percepatan mewujudkan desa
mandiri.
Tahap ini menghendaki adanya tindakan affirmative untuk mengejar kondisi ketertinggalan pembangunan, karena
jika dijalankan secara normal saja niscaya tidak akan dapat mengejar
ketertinggalan.
“Pada tahun 2020, dalam pencapaian visi dan misi kami ‘terwujudnya
kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat melalui percepatan pembangunan infrastruktur
dan perbaikan tata kelola pemerintahan’ telah ditetapkan tujuan dan targetnya
untuk tahun 2020 yang pertu didukung oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai
kewenangan untuk mencapainya,” tukasnya.
Pertama, indeks infrastruktur ditetapkan naik menjadi 63
persen pada tahun 2020 dengan kondisi tahun 2018 adalah 56,61 persen.
“Adapun komponen indeks infrastruktur ini meliputi jalan
dalam kondisi mantap, irigasi dalam kondisi mantap, rumah tangga bersanitasi
dan memiliki air bersih serta rasio elektrifikasi,” jelasnya.
Kedua, terkait pencapaian misi mewujudkan tata kelola
pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance pada tahun 2020.
“Saya targetkan indeks reformasi birokrasi Kalbar adalah B
dan nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) juga B
sebagai landasan target tahun 2021. Kedua indikator tersebut sudah menjadi BB.
Salah satu fokus kami dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang
berkualitas khususnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan adalah
melalui pemekaran daerah di Provinsi Kalbar,” tukasnya.
Ketiga, terkait pencapaian misi mewujudkan masyarakat yang
sehat, cerdas, produktif, inovatif, indeks pembangurnan manusia Kalbar.
“Saya targetkan menjadi 67,87 pada tahun 2020, di mana
sampai dengan tahun 2017, IPM Kalbar hanya 66,26. Walaupun target IPM ini
sangat jauh dari IPM Kota Pontianak pada tahun 2017 sudah 77,93 poin, bukan
berarti Kota Pontianak tidak perlu berbuat apa-apa dalam peningkatan IPM.
Pemerintah Kota Pontianak tetap harus memacu peningkatan IPM dengan kebijakan
yang selaras antara pemerintah pusat, provinsi dan Kota Pontianak,” tukasnya.
Keempat, untuk mewujudkan masyarakat sejahtera sebagaimana
misi keempat, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
perekonomian dan pengurangan kesenjangan.
Ditargetkan ekonomi kalbar tumbuh sebesar 5,35 persen. Gini
Rasio menjadi 0,33. Tingkat pengangguran terbuka menjadi 3,63 persen dan angka kemiskinan
menjadi 6,43 persen.
Jumlah desa mandiri pada tahun 2020 ditargetkan menjadi 159 desa.
Peningkatan jumlah desa mandiri ini merupakan upaya pemprov untuk membangun Kalbar
mulai dari wilayah pemerintahan terkecil yaitu desa.
“Desa Mandiri menjadi 159 desa merupakan target yang berat
apabila dikerjakan hanya oleh Pemerintah Provinsi, sehingga saya sudah
menetapkan Peraturan Gubernur mengenai percepatan pencapaian Desa Mandiri,
dimana salah satu isinya adalah mengatur mengenai pembagian tugas penyelesaian indicator
pembentuk dari desa mandiri meliputi kewenangan provinsi, kabupaten/kota dan desa,”
tuturnya.
Pelaksanaan misi keempat ini, lanjut dia, yang perlu menjadi
perhatian Pemerintah Kota Pontianak adalah kondisi tingkat pengangguran terbuka,
dimana pada tahun 2018 berada pada 10,37 persen, jauh dari rata-rata provinsi yaitu
4,26 persen.
Perlu ada sinkronisasi kebijakan terkait penggurangan pengangguran
antara Pemerintah Kota Pontianak dengan Provinsi Kalbar untuk menurunkan angka
ini.
Kelima, untuk mewujudkan masyarakat yang tertib yang
ditandai dengan konflik sosial yang terjadi,
dirinya berharap pada tahun 2020 tidak ada konflik sosial yang terjadi
di Kalimantan Barat.
Karena stabilitas keamanan dan ketertiban di masyarakat
merupakan modal dasar untuk pelaksanaan pembangunan.
Keenam, untuk mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan, dirinya
menargetkan indeks kualitas lingkungan hidup menjadi 66,40 pada tahun 2020.
“Terkait indeks kualitas lingkungan hidup, Kota Pontianak
yang merupakan ibu kota Provinsi Kalbar harus bekerja ekstra dalam mendukung
ini, dengan semakin berkembangnya Kota Pontianak, semakin besar juga nanti
masalah lingkungan hidup seperti persampahan, pencemaran udara karena kendaraan
bermotor dan industri, sampai dengan limbah berbahaya,” tandasnya.
