Nasional

Gerindra Kritik Keras Kebijakan Pemerintahan Jokowi di Sektor Kehutanan

	Oleh : Jauhari Fatria
	Sabtu, 16 Maret 2019

Ukuran Font

Kecil Besar

KalbarOnline,

Nasional – Anggota DPR-RI Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono

mengkritik keras kebijakan Pemerintahan Jokowi di sektor kehutanan.

Bambang menegaskan pemerintah wajib merawat dan memperbaiki

hutan yang kondisinya rusak. Hal ini kata dia sejalan dengan Undang-undang

kehutanan nomor 41 tahun 1999.

Kematian orang utan di Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Sultan Daulat Subulussalam, Aceh (Foto: Ril)

“Pemerintah wajib merawat dan memperbaiki hutan yang

kondisinya rusak, tetapi yang terjadi di pemerintahan sekarang malah menjadikan

masyarakat untuk melakukan tugas pemerintah dalam hal merawat dan memperbaiki

hutan dengan program kehutanan sosial untuk 7 juta orang boleh masuk hutan dan

menempati 14 juta hektar untuk masa konsesi 30 tahun,” ujarnya, baru-baru ini.

Hal ini ditegaskan Bambang merupakan penipuan anggaran

kehutanan yang ditujukan pada rakyat yang seharusnya menjadi kewajiban

pemerintah.

“Dimana anggaran dari kehutanan telah dinaikkan dari Rp3,5

triliun pada 2012 menjadi Rp7,8 triliun di 2019. Pemerintah seakan-akan mau

menjadikan masyarakat sebagai tumbal untuk menjaga hutan. Padahal itu adalah

kewajiban negara, sekarang ini ada 7 juta orang, untuk 14 juta hektar di masa

30 tahun, diberikan melalui kehutanan sosial,” tegasnya.

Bambang yang juga merupakan anggota Banggar DPR-RI ini

mengatakan bahwa 7 juta orang tersebut selain merawat juga diminta untuk

bercocok tanam di dalam hutan.

“Lah, kalau bercocok tanam di situ, maka tidak akan jadi

hutan lagi, maka jadi persawahan. Semua itu adalah satu kesalahan kebijakan,”

tegasnya lagi.

Hutan, lanjut dia, sebagai sumber air dan ekosistem

kehidupan flora dan fauna, harusnya dilindungi dan disterilkan dari manusia.

Bambang juga menyentil Presiden Jokowi yang merupakan alumni

kehutanan Universitas Gajah Mada (UGM) dinilai tak memiliki jiwa memproteksi

hutan.

“Buat apa sekolah kehutanan, tapi tidak paham dan peduli

terhadap masalah kehutanan bagaimana hutan harus diprotek, dirawat dan

diperbaiki yang rusak. Sangat kebangetan

sikap Presiden,” cecarnya.

Bambang turut memaparkan data yang diperolehnya bahwa di negara

Swedia, 80 persen wilayahnya merupakan hutan.

“Walaupun Presidennya bukan lulusan kehutanan tetapi bisa cerdas

dan protek terhadap penanganan hutannya, dari pada Presiden Jokowi yang katanya

asli belajar di kehutanan. Memang Presiden harus cerdas dan komit terhadap

keahliannya bukan hanya pencitraan yang tidak bermanfaat,” tukasnya.

Sementara itu, akibat kerusakan hutan ekosistem satwa di kawasan

hutan akibat rambahan hutan dari kebijakan kehutanan sosial menjadi tidak bisa melangsungkan

hidup lantaran dibantai secara membabibuta karena dianggap hama.

“Seperti kematian orang hutan akibat tembakan 76 peluru

senapan angin yang mengenai matanya dan badannya di Desa Bunga Tanjung, Kecamatan

Sultan Daulat Subulussalam, Aceh pada Maret 2019 yang masih mempunyai anak

dalam kondisi kritis akibat syok

melihat ibunya akhirnya mati. Kejadian ini berkali-kali di tahun 2018 di wilayah

Kalimantan Tengah dan menurut data peneliti dikatakan 100 ribu orang utan di

Indonesia telah mati secara mengenaskan,” jelasnya.

“Karena itu, Presiden Jokowi harus bertanggung jawab atas

kerusakan hutan dan seisinya dengan membiarkan hutan rusak akibat tidak

dirawat, dihancurkan untuk kelapa sawit serta penambangan batu bara juga salah

di dalam pengangkatan Menteri yang mempunyai disiplin ilmu pertanian bertolak

belakang dengan kehutanan,” tandasnya. (Ril/Fai)

KalbarOnline,

Nasional – Anggota DPR-RI Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono

mengkritik keras kebijakan Pemerintahan Jokowi di sektor kehutanan.

Bambang menegaskan pemerintah wajib merawat dan memperbaiki

hutan yang kondisinya rusak. Hal ini kata dia sejalan dengan Undang-undang

kehutanan nomor 41 tahun 1999.

“Pemerintah wajib merawat dan memperbaiki hutan yang

kondisinya rusak, tetapi yang terjadi di pemerintahan sekarang malah menjadikan

masyarakat untuk melakukan tugas pemerintah dalam hal merawat dan memperbaiki

hutan dengan program kehutanan sosial untuk 7 juta orang boleh masuk hutan dan

menempati 14 juta hektar untuk masa konsesi 30 tahun,” ujarnya, baru-baru ini.

Hal ini ditegaskan Bambang merupakan penipuan anggaran

kehutanan yang ditujukan pada rakyat yang seharusnya menjadi kewajiban

pemerintah.

“Dimana anggaran dari kehutanan telah dinaikkan dari Rp3,5

triliun pada 2012 menjadi Rp7,8 triliun di 2019. Pemerintah seakan-akan mau

menjadikan masyarakat sebagai tumbal untuk menjaga hutan. Padahal itu adalah

kewajiban negara, sekarang ini ada 7 juta orang, untuk 14 juta hektar di masa

30 tahun, diberikan melalui kehutanan sosial,” tegasnya.

Bambang yang juga merupakan anggota Banggar DPR-RI ini

mengatakan bahwa 7 juta orang tersebut selain merawat juga diminta untuk

bercocok tanam di dalam hutan.

“Lah, kalau bercocok tanam di situ, maka tidak akan jadi

hutan lagi, maka jadi persawahan. Semua itu adalah satu kesalahan kebijakan,”

tegasnya lagi.

Hutan, lanjut dia, sebagai sumber air dan ekosistem

kehidupan flora dan fauna, harusnya dilindungi dan disterilkan dari manusia.

Bambang juga menyentil Presiden Jokowi yang merupakan alumni

kehutanan Universitas Gajah Mada (UGM) dinilai tak memiliki jiwa memproteksi

hutan.

“Buat apa sekolah kehutanan, tapi tidak paham dan peduli

terhadap masalah kehutanan bagaimana hutan harus diprotek, dirawat dan

diperbaiki yang rusak. Sangat kebangetan

sikap Presiden,” cecarnya.

Bambang turut memaparkan data yang diperolehnya bahwa di negara

Swedia, 80 persen wilayahnya merupakan hutan.

“Walaupun Presidennya bukan lulusan kehutanan tetapi bisa cerdas

dan protek terhadap penanganan hutannya, dari pada Presiden Jokowi yang katanya

asli belajar di kehutanan. Memang Presiden harus cerdas dan komit terhadap

keahliannya bukan hanya pencitraan yang tidak bermanfaat,” tukasnya.

Sementara itu, akibat kerusakan hutan ekosistem satwa di kawasan

hutan akibat rambahan hutan dari kebijakan kehutanan sosial menjadi tidak bisa melangsungkan

hidup lantaran dibantai secara membabibuta karena dianggap hama.

“Seperti kematian orang hutan akibat tembakan 76 peluru

senapan angin yang mengenai matanya dan badannya di Desa Bunga Tanjung, Kecamatan

Sultan Daulat Subulussalam, Aceh pada Maret 2019 yang masih mempunyai anak

dalam kondisi kritis akibat syok

melihat ibunya akhirnya mati. Kejadian ini berkali-kali di tahun 2018 di wilayah

Kalimantan Tengah dan menurut data peneliti dikatakan 100 ribu orang utan di

Indonesia telah mati secara mengenaskan,” jelasnya.

“Karena itu, Presiden Jokowi harus bertanggung jawab atas

kerusakan hutan dan seisinya dengan membiarkan hutan rusak akibat tidak

dirawat, dihancurkan untuk kelapa sawit serta penambangan batu bara juga salah

di dalam pengangkatan Menteri yang mempunyai disiplin ilmu pertanian bertolak

belakang dengan kehutanan,” tandasnya. (Ril/Fai)

Kalbar Online Premium Access

Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak

Harga Terbaik

Sekali Bayar

Akses Premium

Rp 2.000

Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini

✓ Akses Full Berita Premium

✓ Tanpa Iklan yang menganggu

✓ Akses multiplatform: Web, iOS & Android

Tags:

Artikel Selanjutnya

Gubernur Kalbar Tinjau Persiapan STQ Tingkat Nasional 2019

Sabtu, 16 Maret 2019

Artikel Sebelumnya

Prabowo Menyapa Pontianak, Puluhan Ribu Pendukung Diprediksikan Hadir

Sabtu, 16 Maret 2019

Berita terkait

Nurdin Abdullah Beri Arahan Rakor Pembangunan Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Sulsel

Minggu, 08 Maret 2020

Kritik Keras, Lee Chong Wei: BWF Lebih Pentingkan Aspek Komersial

Rabu, 16 September 2020

Pakar Kritik Keras Data Kemiskinan BPS Hanya 8 Persen: Tidak Manusiawi dan Jauh dari Realitas!

Senin, 12 Mei 2025

Ngobrol Via Telpon dengan Xi Jinping, Biden Kritik Kebijakan Tiongkok

Kamis, 11 Februari 2021

Kritik Kebijakan Mentan, Bupati Karolin: Bantuan Pertanian Tahun Ini Nol

Kamis, 07 April 2022

Kritik Kebijakan Mentan, Bupati Karolin: Bantuan Pertanian Tahun Ini Nol

Kamis, 07 April 2022

Satpol PP Tertibkan Kafe Berisik di Jalan Ayani, Pengelola Sebut Sound Bermasalah dan Janji Tak Setel Musik Keras-keras

Sabtu, 01 November 2025

Gerindra Bantah Keras Prabowo Tak Jemput Rizieq Karena Takut Reshuffle

Jumat, 13 November 2020

Hadiri Rakorcab DPC Partai Gerindra Kapuas Hulu, Li Claudia Chandra Sebut Gerindra Harus Ukir Sejarah

Selasa, 29 Agustus 2023

Hadiri Rakorcab DPC Partai Gerindra Kapuas Hulu, Li Claudia Chandra Sebut Gerindra Harus Ukir Sejarah

Selasa, 29 Agustus 2023

Hadiri Rakorcab DPC Partai Gerindra Kapuas Hulu, Li Claudia Chandra Sebut Gerindra Harus Ukir Sejarah

Selasa, 29 Agustus 2023

Terkait Gunung Tujuh, Daniel Johan : Saya Akan Kesana dan Ajak Menteri Kehutanan

Senin, 03 Juli 2017

Comments (5)

Merrill Rayos 2 days ago Reply

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
1. Jackqueline Sprang 2 days ago Reply
  
  Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
Sanford Crowley 2 days ago Reply

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
1. Lyndon Pocekay 2 days ago Reply
  
  Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
Aleen Crigger 2 days ago Reply

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

Shopping cart

Laptop Cover

Disney Toys

Screen Axe

Airpods Pro

Subtotal

Gerindra Kritik Keras Kebijakan Pemerintahan Jokowi di Sektor Kehutanan

Kalbar Online Premium Access

Pembayaran Berhasil!

Akses Berita Premium

Pembayaran Berhasil!

Gubernur Kalbar Tinjau Persiapan STQ Tingkat Nasional 2019

Prabowo Menyapa Pontianak, Puluhan Ribu Pendukung Diprediksikan Hadir

Comments (5)

Leave a Comment

Terbaru

Cari Berita

Shopping cart

Subtotal

Saved articles

Log in

Create an account

Reset password

Terms of use

Disclaimers

Limitation on Liability

Copyright Policy

General

Gerindra Kritik Keras Kebijakan Pemerintahan Jokowi di Sektor Kehutanan

Kalbar Online Premium Access

Pembayaran Berhasil!

Akses Berita Premium

Pembayaran Berhasil!

Gubernur Kalbar Tinjau Persiapan STQ Tingkat Nasional 2019

Prabowo Menyapa Pontianak, Puluhan Ribu Pendukung Diprediksikan Hadir

Berita terkait

Comments (5)

Leave a Comment

Terbaru

Subscribe To Our Newsletter