Pontianak

Enam Raperda Disetujui, Ini Kata Edi Kamtono

	Oleh : Jauhari Fatria
	Sabtu, 10 Agustus 2019

Ukuran Font

Kecil Besar

KalbarOnline,

Pontianak – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menyampaikan pendapat

akhir terhadap enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Pontianak. Keenam

raperda tersebut adalah perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang

penyelenggaraan administrasi kependudukan, pokok-pokok pengelolaan keuangan

daerah, retribusi jasa umum, pengelolaan barang milik daerah, ketertiban umum dan

pengaturan wilayah reklame.

“Dengan telah disetujuinya Raperda tersebut, tentunya akan

menjadi landasan bagi aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya

memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya di Ruang Rapat Paripurna DPRD

Kota Pontianak, Jumat (9/8/2019).

Diakuinya, walau dalam pembahasan Raperda terjadi perbedaan

pendapat dan pandangan, hal itu dinilainya wajar demi kesempurnaan seluruh

Raperda yang telah disetujui bersama untuk menjadi Perda. Adapun Perda yang

telah dibahas, di antaranya Perda tentang perubahan atas Perda Nomor 10 tahun

2016 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Dasar dari perubahan Perda ini adalah adanya amanat dari

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Ada beberapa poin terkait kebijakan

dalam beberapa peristiwa kependudukan yang mengalami perubahan.

“Di antaranya bagi penduduk pindah datang sehingga

diharapkan perda ini dapat dijadikan acuan,” ungkapnya.

Kemudian, Perda yang kedua adalah tentang pokok-pokok

pengelolaan keuangan daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019, dimana setiap daerah harus segera menyesuaikan peraturan pemerintah

yang baru.

“Sehingga Perda yang sudah ada, yakni Perda Nomor 3 Tahun

2010 beserta perubahannya, Perda Nomor 1 Tahun 2015, harus menyesuaikan dengan

peraturan yang baru,” kata Edi.

Sementara itu, Perda tentang Retribusi Jasa Umum, diharapkan

bisa mengakomodir upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan

Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

“Perda ini nantinya akan dapat dijadikan dasar pemerintah

daerah untuk pelayanan yang dapat dipungut dalam bentuk retribusi daerah,”

jelasnya.

Selanjutnya, Perda tentang pengelolaan barang milik daerah

diharapkan dapat dijadikan dasar dalam penyelenggaraan pengelolaan barang milik

daerah.

“Pengelolaan barang milik daerah semakin berkembang dan

kompleks sehingga perlu dikelola secara optimal,” terangnya.

Perda tentang ketertiban umum (tibum) adalah wujud dalam

rangka penyelenggaraan tibum dan ketentraman masyarakat yang merupakan urusan

wajib pemerintah daerah.

“Perda ini diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi

gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Pontianak,”

imbuhnya.

Terkait Perda tentang Pengaturan Wilayah Reklame, Edi

menyebut bahwa penyelenggaraan reklame tidak hanya semata kaitan dengan pajak

reklame, namun juga menyangkut izin reklame yang sesuai dengan tata ruang.

“Oleh sebab itu pengaturan izin reklame dalam perda ini

diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan reklame yang tertib, terarah dan

terkendali,” pungkasnya. (jim/humpro)

KalbarOnline,

Pontianak – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menyampaikan pendapat

akhir terhadap enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Pontianak. Keenam

raperda tersebut adalah perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang

penyelenggaraan administrasi kependudukan, pokok-pokok pengelolaan keuangan

daerah, retribusi jasa umum, pengelolaan barang milik daerah, ketertiban umum dan

pengaturan wilayah reklame.

“Dengan telah disetujuinya Raperda tersebut, tentunya akan

menjadi landasan bagi aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya

memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya di Ruang Rapat Paripurna DPRD

Kota Pontianak, Jumat (9/8/2019).

Diakuinya, walau dalam pembahasan Raperda terjadi perbedaan

pendapat dan pandangan, hal itu dinilainya wajar demi kesempurnaan seluruh

Raperda yang telah disetujui bersama untuk menjadi Perda. Adapun Perda yang

telah dibahas, di antaranya Perda tentang perubahan atas Perda Nomor 10 tahun

2016 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Dasar dari perubahan Perda ini adalah adanya amanat dari

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Ada beberapa poin terkait kebijakan

dalam beberapa peristiwa kependudukan yang mengalami perubahan.

“Di antaranya bagi penduduk pindah datang sehingga

diharapkan perda ini dapat dijadikan acuan,” ungkapnya.

Kemudian, Perda yang kedua adalah tentang pokok-pokok

pengelolaan keuangan daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019, dimana setiap daerah harus segera menyesuaikan peraturan pemerintah

yang baru.

“Sehingga Perda yang sudah ada, yakni Perda Nomor 3 Tahun

2010 beserta perubahannya, Perda Nomor 1 Tahun 2015, harus menyesuaikan dengan

peraturan yang baru,” kata Edi.

Sementara itu, Perda tentang Retribusi Jasa Umum, diharapkan

bisa mengakomodir upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan

Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

“Perda ini nantinya akan dapat dijadikan dasar pemerintah

daerah untuk pelayanan yang dapat dipungut dalam bentuk retribusi daerah,”

jelasnya.

Selanjutnya, Perda tentang pengelolaan barang milik daerah

diharapkan dapat dijadikan dasar dalam penyelenggaraan pengelolaan barang milik

daerah.

“Pengelolaan barang milik daerah semakin berkembang dan

kompleks sehingga perlu dikelola secara optimal,” terangnya.

Perda tentang ketertiban umum (tibum) adalah wujud dalam

rangka penyelenggaraan tibum dan ketentraman masyarakat yang merupakan urusan

wajib pemerintah daerah.

“Perda ini diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi

gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Pontianak,”

imbuhnya.

Terkait Perda tentang Pengaturan Wilayah Reklame, Edi

menyebut bahwa penyelenggaraan reklame tidak hanya semata kaitan dengan pajak

reklame, namun juga menyangkut izin reklame yang sesuai dengan tata ruang.

“Oleh sebab itu pengaturan izin reklame dalam perda ini

diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan reklame yang tertib, terarah dan

terkendali,” pungkasnya. (jim/humpro)

Kalbar Online Premium Access

Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak

Harga Terbaik

Sekali Bayar

Akses Premium

Rp 2.000

Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini

✓ Akses Full Berita Premium

✓ Tanpa Iklan yang menganggu

✓ Akses multiplatform: Web, iOS & Android

Tags:

Artikel Selanjutnya

Satpol-PP Ketapang Beri Deadline Enam Hari ke Pemilik Tersus Ilegal Tuntaskan Bongkar Muat

Sabtu, 10 Agustus 2019

Artikel Sebelumnya

Pemkab Kubu Raya Tetapkan HET Tabung LPG Melon

Sabtu, 10 Agustus 2019

Berita terkait

Enam Raperda Disetujui DPRD Kayong Utara

Kamis, 23 November 2023

Enam Raperda Disetujui DPRD Kayong Utara

Kamis, 23 November 2023

Raperda Bangunan, Tata Ruang dan Alat Tera Disahkan Jadi Perda, Ini Kata Edi Kamtono

Selasa, 13 November 2018

Edi Kamtono Sambut Baik Raperda Inisiatif DPRD Pontianak Mengenai Sertifikasi Produk Halal, Ini Penjelasannya

Kamis, 09 November 2017

Hadiri Paripurna Pembahasan Raperda Sintang 2019, Ini Kata Wabup Askiman

Jumat, 15 November 2019

Raperda Pramuwisata dan Kewirausahaan Pemuda Disahkan, Ini Kata Ria Norsan

Senin, 20 Januari 2020

Enam Tarung, Enam Menang KO; Petinju Belia Amerika Punya Prospek Cerah

Minggu, 06 September 2020

Pemkot Pontianak Usulkan Enam Raperda

Rabu, 01 Desember 2021

Pemkot Pontianak Usulkan Enam Raperda

Rabu, 01 Desember 2021

Tok! Enam Raperda Pemkot Pontianak Disahkan Jadi Perda, Apa Saja?

Sabtu, 19 Agustus 2023

Tok! Enam Raperda Pemkot Pontianak Disahkan Jadi Perda, Apa Saja?

Sabtu, 19 Agustus 2023

Tok! Enam Raperda Pemkot Pontianak Disahkan Jadi Perda, Apa Saja?

Sabtu, 19 Agustus 2023

Comments (5)

Merrill Rayos 2 days ago Reply

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
1. Jackqueline Sprang 2 days ago Reply
  
  Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
Sanford Crowley 2 days ago Reply

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
1. Lyndon Pocekay 2 days ago Reply
  
  Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
Aleen Crigger 2 days ago Reply

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

Shopping cart

Laptop Cover

Disney Toys

Screen Axe

Airpods Pro

Subtotal

Enam Raperda Disetujui, Ini Kata Edi Kamtono

Kalbar Online Premium Access

Pembayaran Berhasil!

Akses Berita Premium

Pembayaran Berhasil!

Satpol-PP Ketapang Beri Deadline Enam Hari ke Pemilik Tersus Ilegal Tuntaskan Bongkar Muat

Pemkab Kubu Raya Tetapkan HET Tabung LPG Melon

Comments (5)

Leave a Comment

Terbaru

Cari Berita

Shopping cart

Subtotal

Saved articles

Log in

Create an account

Reset password

Terms of use

Disclaimers

Limitation on Liability

Copyright Policy

General

Enam Raperda Disetujui, Ini Kata Edi Kamtono

Kalbar Online Premium Access

Pembayaran Berhasil!

Akses Berita Premium

Pembayaran Berhasil!

Satpol-PP Ketapang Beri Deadline Enam Hari ke Pemilik Tersus Ilegal Tuntaskan Bongkar Muat

Pemkab Kubu Raya Tetapkan HET Tabung LPG Melon

Berita terkait

Comments (5)

Leave a Comment

Terbaru

Subscribe To Our Newsletter