KalbarOnline,
Nasional – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang melanda berbagai
daerah di Indonesia masih berlanjut. Kini Kabut asap dampak dari Karhutla
semakin pekat menyelimuti wilayah Kota Pekanbaru, Riau. Kondisi udara pun kian
memburuk.
Akibat dari kabut asap Karhutla tersebut, puluhan ribu warga
Pekanbaru Riau terjangkit sejumlah penyakit seperti sesak nafas sampai dengan
demam.
Menurut Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
(Walhi) Provinsi Riau, Rio Kurniawan, setidaknya 47 ribu warga Provinsi Riau
terpapar infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat asap yang dihasilkan
dari kebakaran hutan.
Data jumlah korban terpapar ISPA mencapai sebanyak itu
didapat Rio dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Menurut data tersebut, korban
terpapar ISPA sampai 47 ribu orang tersebut terjadi hanya dalam dua minggu
saja.
“Dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau mencatat dalam dua
minggu terakhir ini sudah ada 47.000 orang yang sudah terpapar ISPA,” kata Rio
saat jumpa pers di kantor Walhi Jakarta pada Rabu (11/9/2019) lalu.
Melihat fenomena Karhutla yang luar biasa tersebut, Anggota
Komisi V DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS) pun angkat bicara.
Bambang mengatakan, titik Karhutla sudah meluas ke 30
provinsi yang ada di Indonesia. Yang paling parah mengalami Karhutla adalah Kalimantan
dan Sumatera, ditambah saat ini Pekanbaru Riau.
“Sudah puluhan ribu masyarakat kena ISPA akibat Karhutla di
Riau dan bahkan sudah ada yang meninggal. Namun amat disayangkan Pemerintah
pusat seakan tidak hadir. Padahal sudah jelas, Pemerintah pusat yang di
dalamnya mencakup Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang
bertanggungjawab atas semua ini,” kata Bambang.
“Pak Presiden Jokowi pun sudah berjanji dalam waktu
2018-2019 itu tidak akan ada lagi yang namanya kebakaran, tapi ternyata itu
omong kosong. Kebakaran lebih meluas dan dampaknya lebih parah, sampai-sampai
puluhan ribu orang kena ISPA dan bahkan sampai ada yang meninggal,” tambahnya.
Masalah Karhutla, lanjut Bambang, sudah berlarut-larut dan
Pemerintah lambat dalam penanganannya. Bahkan Pemerintah terkesan melakukan
pembiaran, karena terlihat tidak serius menangani Karhutla tersebut.
“Seharusnya Presiden segera menyatakan sebagai tanggap
darurat atau bencana nasional karena sudah demikian banyak korban. Dan saya
harap Presiden tegas memberikan sanksi terhadap aparat-aparat Negara yang
bertanggungjawab atas Karhutla ini. Terutama KLHK, karena KLHK bertanggungjawab
atas pemeliharaan hutan,” tegas Bambang.
“Namun, sampai saat ini tidak ada satupun pegawai dari KLHK
yang mendapatkan sanksi. Ini yang saya sesalkan, Presiden tidak konsisten atas
apa yang diucapkannya,” tambahnya.
Lebih jauh, Politisi Gerindra ini juga mengatakan, bahwa
kondisi Karhutla semakin parah, bahkan di Riau jarak pandang tidak lebih dari
100 meter.
“Dampak dari Karhutla di Riau ini luar biasa, selain
penyakit ISPA, juga mengakibatkan kegiatan sosial, pendidikan, bahkan
perputaran ekonomi lumpuh. Bahkan anak-anak sekolah, mahasiswa-mahasiswa pun
diliburkan. Jelas ini merugikan calon-calon generasi penerus bangsa. Mereka
harusnya menutut ilmu dengan nyaman, tapi malah terganggu dengan adanya
Karhutla seperti ini,” tuturnya.
Karhutla ini terus meluas karena penanganan yang tidak
maksimal dari Pemerintah. Hutan di Indonesia ini luar biasa, itu harus dijaga
oleh pemerintah. Tapi pemerintah tidak melakukan itu dengan penjagaan yang
seperti dilakukan oleh Negara tetangga seperti Malaysia.
“Kalau di Malaysia yang hutannya sekitar 25 juta hektar
tidak pernah terbakar mulai tahun 1983. Mereka SDM-nya kompeten dan alat-alat
pemadam dan perawatan hutan mulai helicopter heavy ada 5, medium 5, yang
kecilnya 2 untuk rescue aktif dan alat-alat lain hovercraft jetsky,” paparnya.
“Dengan tanggap darurat yang responsif juga dilengkapi tim
fire danger ratting system untuk mengetahui dengan early warning system.
Misalnya Smoke Potensial Indicator, Air Quality Analysis (kualitas udara), Final
pendeteksian kelembaban, indikatornya dipantau oleh pemerintah,” tambahnya.
Kalau pemerintah Indonesia tidak sanggup menangani Karhutla,
tegas Bambang, bisa meminta bantuan ke dunia internasional dan itu jauh lebih
baik untuk menangani Karhutla ini.
“Malaysia dan Singapura sudah menawarkan bantuan kepada
Indonesia. Mereka (Malaysia dan Singapura) terkena dampak juga dari Karhutla
Indonesia. Pariwisata mereka turun drastis akibat asap Karhutla dan tentu
merugikan ekonomi mereka juga,” ujar Bambang.
“Namun sayangnya, KLHK tidak mau mengakui kalau asap yang
menjalar ke Malaysia itu asap akibat Karhutla di Indonesia. Namun di Malaysia
sendiri tidak terjadi kebakaran, jadi kalau ada asap, asap dari mana.
Seharusnya KLHK bisa bertanggungjawab atas semua kejadian ini. Terutama telah
merugikan banyak masyarakat Indonesia,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Bambang juga berpesan, seharusnya di waktu
mendatang Pemerintah bisa mengantisipasi pencegahan dan penanggulangan
Karhutla. Benih-benih Karhutla bisa dideteksi agar tidak terjadi kebakaran dan
tidak meluas. (Fai)
