Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Kamis, 28 November 2019 |
KalbarOnline,
Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji meminta seluruh organisasi
perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar terutama yang
berkaitan langsung dengan pelayanan publik untuk melakukan inovasi atau
terobosan guna menciptakan suatu percepatan sekaligus menghadirkan efisiensi
dan efektifitas kinerja. Hal itu disampaikannya saat membuka rapat teknis
inovasi pelayanan publik yang dilangsungkan di Balai Petitih Kantor Gubernur
Kalbar, Rabu (27/11/2019) kemarin.
Pasalnya, kata dia, masih banyak OPD di lingkungan Pemprov
Kalbar yang belum mampu melakukan inovasi. Seperti misalnya, dalam penyusunan Rencana
Kerja Anggaran (RKA). Midji mengakui, memasuki tahun anggaran kedua dirinya
menjabat ini masih banyak OPD yang menyusun RKA tanpa melakukan inovasi.
“Saya sudah dua kali menghadapi RKA yang disusun, 90 persen
masih itu-itu aja. Gak ada model lain. Itulah karena tidak inovatif, akhirnya
ya itu tak itu jak programnya. Jadi program yang disusun itu sama tapi modelnya
beda, harusnya jangan hanya itu tak itu, harus ada inovasi secara menyeluruh,” tegasnya.
“Saya minta seluruh dinas, seluruh badan dan seluruh OPD di
jajaran Pemprov Kalbar lakukan inovasi secara terus menerus dan
berkesinambungan untuk kepentingan pelayanan publik yang lebih transparan,
murah, lebih cepat serta efisien,” timpalnya.
Orang nomor wahid di Bumi Tanjungpura ini berjanji akan
memberikan penambahan anggaran bagi OPD yang telah berhasil melakukan inovasi
sebagai bentuk reward terhadap OPD yang bersangkutan. Namun, dirinya juga tak
segan-segan melakukan evaluasi terhadap suatu OPD jika tidak dapat melakukan
terobosan-terobosan.
“Kalau mereka inovatif, anggarannya akan kita tambah. Kalau tidak
inovatif artinya percuma anggaran diberikan, seperti misalnya belanja di tahun
sebelumnya tidak bisa sesuai yang diharapkan,” tukasnya.
Mantan Wali Kota Pontianak ini menegaskan bahwa inovasi
jangan dianggap merestorasi seluruh program secara keseluruhan dan dadakan
melainkan perubahan-perubahan yang bertahap tapi mampu memberikan satu dampak
positif bagi pelayanan dan capaian-capaian program.
Menurutnya, banyak hal inovatif yang dapat dilakukan. Misalnya,
kata dia, membuat aset-aset daerah mendatangkan pendapatan bagi daerah untuk
biaya pembangunan. Kemudian, jelasnya lagi, melakukan integrasi antara satu
instansi dengan instansi lain secara cepat dengan yang dipadukan dengan teknologi.
“Misalnya, tanda tangan untuk disposisi dan sebagainya
menggunakan teknologi informasi (IT). Kemudian bagaimana mengintegrasikan data
secara cepat, itu semuanya perlu inovasi. Nah, setiap program itu harus dibuat
inovasi supaya lebih cepat dan menyentuh langsung masyarakat,” tandasnya.
Ke depan, dirinya juga meminta agar seluruh OPD mengintegrasikan
datanya ke data analytic room agar dapat diakses oleh masyarakat. (Fai)
KalbarOnline,
Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji meminta seluruh organisasi
perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar terutama yang
berkaitan langsung dengan pelayanan publik untuk melakukan inovasi atau
terobosan guna menciptakan suatu percepatan sekaligus menghadirkan efisiensi
dan efektifitas kinerja. Hal itu disampaikannya saat membuka rapat teknis
inovasi pelayanan publik yang dilangsungkan di Balai Petitih Kantor Gubernur
Kalbar, Rabu (27/11/2019) kemarin.
Pasalnya, kata dia, masih banyak OPD di lingkungan Pemprov
Kalbar yang belum mampu melakukan inovasi. Seperti misalnya, dalam penyusunan Rencana
Kerja Anggaran (RKA). Midji mengakui, memasuki tahun anggaran kedua dirinya
menjabat ini masih banyak OPD yang menyusun RKA tanpa melakukan inovasi.
“Saya sudah dua kali menghadapi RKA yang disusun, 90 persen
masih itu-itu aja. Gak ada model lain. Itulah karena tidak inovatif, akhirnya
ya itu tak itu jak programnya. Jadi program yang disusun itu sama tapi modelnya
beda, harusnya jangan hanya itu tak itu, harus ada inovasi secara menyeluruh,” tegasnya.
“Saya minta seluruh dinas, seluruh badan dan seluruh OPD di
jajaran Pemprov Kalbar lakukan inovasi secara terus menerus dan
berkesinambungan untuk kepentingan pelayanan publik yang lebih transparan,
murah, lebih cepat serta efisien,” timpalnya.
Orang nomor wahid di Bumi Tanjungpura ini berjanji akan
memberikan penambahan anggaran bagi OPD yang telah berhasil melakukan inovasi
sebagai bentuk reward terhadap OPD yang bersangkutan. Namun, dirinya juga tak
segan-segan melakukan evaluasi terhadap suatu OPD jika tidak dapat melakukan
terobosan-terobosan.
“Kalau mereka inovatif, anggarannya akan kita tambah. Kalau tidak
inovatif artinya percuma anggaran diberikan, seperti misalnya belanja di tahun
sebelumnya tidak bisa sesuai yang diharapkan,” tukasnya.
Mantan Wali Kota Pontianak ini menegaskan bahwa inovasi
jangan dianggap merestorasi seluruh program secara keseluruhan dan dadakan
melainkan perubahan-perubahan yang bertahap tapi mampu memberikan satu dampak
positif bagi pelayanan dan capaian-capaian program.
Menurutnya, banyak hal inovatif yang dapat dilakukan. Misalnya,
kata dia, membuat aset-aset daerah mendatangkan pendapatan bagi daerah untuk
biaya pembangunan. Kemudian, jelasnya lagi, melakukan integrasi antara satu
instansi dengan instansi lain secara cepat dengan yang dipadukan dengan teknologi.
“Misalnya, tanda tangan untuk disposisi dan sebagainya
menggunakan teknologi informasi (IT). Kemudian bagaimana mengintegrasikan data
secara cepat, itu semuanya perlu inovasi. Nah, setiap program itu harus dibuat
inovasi supaya lebih cepat dan menyentuh langsung masyarakat,” tandasnya.
Ke depan, dirinya juga meminta agar seluruh OPD mengintegrasikan
datanya ke data analytic room agar dapat diakses oleh masyarakat. (Fai)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini