Pontianak    

Wamen ATR Harap Sutarmidji Jadi Panglima Reforma Agraria di Kalbar

Oleh : Jauhari Fatria
Kamis, 30 Januari 2020
WhatsApp Icon
Ukuran Font
Kecil Besar

KalbarOnline,

Pontianak – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Surya Tjandra

mengungkapkan bahwa dalam pertemuannya bersama Gubernur Kalimantan Barat,

Sutarmidji, dirinya banyak mendapat masukan dari Gubernur dalam rangka

melakukan reformasi agraria sesuai instruksi Presiden Joko Widodo kepada

Kementerian ATR yakni selain sertifikasi lahan juga melakukan redistribusi

lahan kepada warga yang belum memiliki lahan.

“Jadi pertemuan ini lebih ke silaturahmi kita (Kementerian

ATR) untuk meminta masukan dan mohon bantuan kepada Gubernur. Karena Gubernur

merupakan Ketua GTRA (Gugus tugas reforma agraria), jadi salah satu tantangan Presiden

Jokowi kepada Kementerian ATR yakni selain sertifikasi juga redistribusi lahan

kepada warga yang belum memiliki lahan,” ujarnya saat diwawancarai awak media

usai pertemuan dengan Gubernur Sutarmidji di Kantor Gubernur Kalbar, Selasa

(28/1/2020).

https://youtu.be/7lla0-Zkhhk

Menurutnya, proses sertifikasi lahan terbilang mudah. Pasalnya

hanya menerbitkan sertifikat bagi masyarakat yang sudah memiliki lahan. Lain halnya

dalam proses redistribusi lahan, menurutnya pada bagian ini yang cukup sulit.

“Kalau sertifikasi kan, orang yang sudah menguasai tanah,

kita berikan sertifikat, itu relatif lebih mudah. Yang lebih sulit itu

redistribusi lahan, kami butuh koordinasi dengan kementerian lain khususnya

KLHK yang memang menguasai hutan terutama dengan Pemerintah Daerah,” tukasnya.

“Jadi tadi belajar banyak dari Pak Gubernur, banyak

inisiatif, saya salut, terkesan banget dengan beliau, saya yakin kalau Pak Gubernur

bisa memaksimalkan ini, target untuk melakukan redistribusi bisa tercapai. Karena

di sini penting, termasuk hutan adat, supaya masyarakat punya aset yang bisa

diberdayakan, bisa diagunkan dan sebagainya. Tapi Pak Gubernur pesan, agar

redistribusi lahan itu jangan hanya diberikan ke individu kalau bisa kolektif

dan dijaga agar jangan kemudian dilepas, itu kita setuju. Secara sistem itu haknya

bisa kolektif, lalu bisa kita atur supaya desanya rapi, permukiman digeser,

mana lahan untuk perkebunan dan sebagainya, itu namanya konsolidasi tanah, jadi

tools-nya sudah ada, tinggal mesinnya

bergerak dan itu butuh panglima, saya harap Pak Gubernur bisa menjadi panglima

reforma agraria di Kalbar. Kita optimis bisa dieksekusi,” tandasnya. (Fai)

Artikel Selanjutnya
Minta Kementerian ATR Maksimalkan Redistribusi Lahan, Midji : Yang Bisa Dipermudah Jangan Dibuat Ribet
Kamis, 30 Januari 2020
Artikel Sebelumnya
Rencana Pembangunan Harus Jangka Panjang, Midji : Kalau Bisa 50-100 Tahun
Kamis, 30 Januari 2020

Berita terkait