Home Menko Mahfud Tegaskan Perbatasan adalah Wilayah Terdepan yang Harus Diamankan
Kabar    

Menko Mahfud Tegaskan Perbatasan adalah Wilayah Terdepan yang Harus Diamankan

 Oleh : Jauhari Fatria
Rabu, 11 Maret 2020
Menko Mahfud Tegaskan Perbatasan adalah Wilayah Terdepan yang Harus Diamankan
WhatsApp Icon
Ukuran Font
Kecil Besar

KalbarOnline.com –  Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyebut, wilayah perbatasan merupakan daerah terdepan yang harus dipertahankan dan diamankan demi keutuhan NKRI.

“Wilayah perbatasan Indonesia merupakan daerah terdepan yang harus dipertahankan dan diamankan untuk keutuhan NKRI, untuk integrasi teritori. Prinsipnya tidak boleh ada sejengkal tanah pun atau sebagian kecil, sekecil apapun dari wilayah ini yang bisa lepas dari kedaulatan NKRI, itu harus dilakukan dengan segala cara,” tegasnya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengamanan Perbatasan Negara (Rakornas Pamtas) Tahun 2020 di Jakarta, Rabu (11/3/2020).

Hadirnya Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) diakuinya sebagai badan yang penting untuk menjaga kedaulatan NKRI, salah satunya dengan menyelesaikan berbagai persoalan di perbatasan.

“Indonesia pada saat ini masih mempunyai beberapa persoalan perbatasan yang belum terselesaikan dan harus diselesaikan, ujung tombak dari upaya penyelesaian ini adalah Bapak/Ibu institusi dan Kementerian yang hadir diundang oleh Kepala BNPP/Mendagri pada hari ini, jadi ini sangat penting,” katanya.

Oleh karena itu, ia meminta agar perbatasan dikelola dengan serius dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan bagi warganya sebagaimana 3 (tiga) pokok.

“Pertama, Kementerian/Lembaga dalam konteks ini agar bekerja secara terpadu seperti orkestrasi yang saling bersinergi,” ucapnya.

Kedua, sambung dia, pembangunanan agar terintegrasi dalam konteks kesejahteraan sosial, misalnya bukan hanya membangun fisik lintas batas untuk menjaga orang keluar-masuk secara tertata, tetapi juga dibangun sentra ekonomi.

“Ketiga, pelaksanaan tugas terutama penegakkan hukum keamanan, ketertiban, pertahanan agar lebih manusiawi, tidak terlalu kaku,” ujarnya.

“Ya hukum harus ditegakkan, tetapi pendekatannya lebih destoratif, dibina dan dikembangkan bukan hanya ditindak dan tidak berbuat apa-apa. Kecuali kejahatan yang serius, terorisme, narkoba, perampokan, pembunuhan, kalau bukan yang itu, lakukan destoratif justice permakluman dan mendidik, karena hukum itu kan ada 3 fungsi, fungsi keadilan, fungsi kemanfaatan, fungsi kepastian,” pungkasnya. [rif]

  • Tags:
  • Bagikan:
Jelang Pilkada Bima, Bacabup Nimran Abdurahman Sowan ke Anggota DPR RI Rudi Mbojo
Artikel Selanjutnya
Jelang Pilkada Bima, Bacabup Nimran Abdurahman Sowan ke Anggota DPR RI Rudi Mbojo
Rabu, 11 Maret 2020
Artikel Sebelumnya
Konsumsi Kopi Lebih Tinggi Dari Produksi, Prospek Bisnis Kopi Makin Kinclong
Rabu, 11 Maret 2020
Konsumsi Kopi Lebih Tinggi Dari Produksi, Prospek Bisnis Kopi Makin Kinclong

Berita terkait

Terbaru

Selasa, 09 Desember 2025
Jatuh Tercebur Saat Ambil Jambu,...
Selasa, 09 Desember 2025
Agam Kembali Menyala, Sistem Kelistrikan...
Selasa, 09 Desember 2025
Waspada Penyakit yang Sering Muncul...
Selasa, 09 Desember 2025
Wako Edi Kamtono Pastikan Kesiapsiagaan...
Selasa, 09 Desember 2025
Bocah Tenggelam di Parit Tokaya,...