Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Kamis, 19 Maret 2020 |
KalbarOnline.com – Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad M Ali mengingatkan pemerintah untuk melakukan langkah antisipatif secara pararel dengan merealokasi anggaran dari pos-pos belanja yang belum mendesak untuk antisipasi penanganan COVID-19.
Hal itu melihat fakta semakin banyak orang Indonesia yang meninggal akibat Covid-19. Rabu (18/3/2020), pemerintah mengumumkan 227 orang positif Covid-19, 11 sembuh, 19 meninggal.
“Seperti halnya di Korea Selatan, semakin masif pemerintah melakukan pemeriksaan akan semakin banyak juga ditemukan pasien positif. Masifnya jumlah pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan contact tracing menjadi bahan bagi pemerintah Korea Selatan untuk melakukan langkah lanjutan yang diperlukan untuk melindungi warganya,” kata Ali di Jakarta, Kamis (19/3/2020).
“Hal demikian juga harusnya menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengantisipasi eskalasi persebaran Covid-19 di Indonesia,” tambahnya.
Apalagi, sambung Ali, pemerintah memutuskan akan memperluas jangkauan pemeriksaan. “Semakin banyak pemeriksaan yang dilakukan pemerintah justru baik untuk merencanakan langkah lanjutannya. Namun, pemerintah perlu mempersiapkan langkah antisipatif secara pararel dengan merealokasi anggaran dari pos-pos belanja yang belum mendesak,” jelasnya.
Diketahui, saat ini pemerintah melalui PMK No. 6/KM.7/2020 sudah siap menyalurkan DAK Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ke daerah.
“Pemerintah sebaiknya menyisir kembali APBN yang dapat dialokasikan untuk penanganan Covid-19. Anggaran dari pos-pos belanja yang belum mendesak sebaiknya juga dimasukkan dalam pertimbangan persiapan dana antisipatif,” tuturnya.
KalbarOnline.com – Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad M Ali mengingatkan pemerintah untuk melakukan langkah antisipatif secara pararel dengan merealokasi anggaran dari pos-pos belanja yang belum mendesak untuk antisipasi penanganan COVID-19.
Hal itu melihat fakta semakin banyak orang Indonesia yang meninggal akibat Covid-19. Rabu (18/3/2020), pemerintah mengumumkan 227 orang positif Covid-19, 11 sembuh, 19 meninggal.
“Seperti halnya di Korea Selatan, semakin masif pemerintah melakukan pemeriksaan akan semakin banyak juga ditemukan pasien positif. Masifnya jumlah pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan contact tracing menjadi bahan bagi pemerintah Korea Selatan untuk melakukan langkah lanjutan yang diperlukan untuk melindungi warganya,” kata Ali di Jakarta, Kamis (19/3/2020).
“Hal demikian juga harusnya menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengantisipasi eskalasi persebaran Covid-19 di Indonesia,” tambahnya.
Apalagi, sambung Ali, pemerintah memutuskan akan memperluas jangkauan pemeriksaan. “Semakin banyak pemeriksaan yang dilakukan pemerintah justru baik untuk merencanakan langkah lanjutannya. Namun, pemerintah perlu mempersiapkan langkah antisipatif secara pararel dengan merealokasi anggaran dari pos-pos belanja yang belum mendesak,” jelasnya.
Diketahui, saat ini pemerintah melalui PMK No. 6/KM.7/2020 sudah siap menyalurkan DAK Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ke daerah.
“Pemerintah sebaiknya menyisir kembali APBN yang dapat dialokasikan untuk penanganan Covid-19. Anggaran dari pos-pos belanja yang belum mendesak sebaiknya juga dimasukkan dalam pertimbangan persiapan dana antisipatif,” tuturnya.
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini