Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Selasa, 28 Juli 2020 |
Liri Muri Nilai Komunikasi Sejumlah OPD Pemkab Sekadau Buruk
KalbarOnline, Sekadau – Anggota Komisi II DPRD Sekadau dari Fraksi Partai Hanura, Liri Muri menyoalkan komunikasi sejumlah OPD Pemerintah Kabupaten Sekadau yang dinilai buruk. Hal ini menurutnya menjadi tak sehat di tengah upaya memajukan pembangunan di berbagai sektor di bawah beberapa OPD.
“Misalnya, Kepala OPD DK3P Sekadau yang baru ini, Pak Sandae sangat susah dihubungi,” ujarnya.
Kepala Dinas DK3P, kata dia, sangat susah berkomunikasi. Di mana notabene merupakan mitra Komisi II.
“Jangankan angkat telpon balas Whatshaap saja tidak mau,” katanya di ruang rapat Komisi DPRD Sekadau, Selasa (28/7/2020).
Menyikapi masih adanya beberapa OPD yang kerap tidak memudahkan urusan sangat disesalkan dan hal ini tidak selayaknya terjadi dan merupakan hal keliru.
“Reformasi birokrasi harus diperbaiki, Kepala OPD kan punya atasan (Bupati) dalam menjalankan kebijakan mereka harus fair, karena legislatif dan eksekutif merupakan mitra dalam penyelenggaran pemerintahan daerah, oleh karena itu segala urusan bersipat positif harusnya dipermudah, jangan karena disenangi dan disukai urusan dipermudah, demikian sebaliknya, ini hal keliru,” katanya.
Politisi Hanura ini mengungkapkan, dalam menjalankan tugas sehari-hari persoalan tersebut kerap jadi kendala.
“Dan masyarakat luas harus mengetahui ini. Bahwa ada oknum yang kerap mempersulit urusan,” tutupnya. (Mus)
Liri Muri Nilai Komunikasi Sejumlah OPD Pemkab Sekadau Buruk
KalbarOnline, Sekadau – Anggota Komisi II DPRD Sekadau dari Fraksi Partai Hanura, Liri Muri menyoalkan komunikasi sejumlah OPD Pemerintah Kabupaten Sekadau yang dinilai buruk. Hal ini menurutnya menjadi tak sehat di tengah upaya memajukan pembangunan di berbagai sektor di bawah beberapa OPD.
“Misalnya, Kepala OPD DK3P Sekadau yang baru ini, Pak Sandae sangat susah dihubungi,” ujarnya.
Kepala Dinas DK3P, kata dia, sangat susah berkomunikasi. Di mana notabene merupakan mitra Komisi II.
“Jangankan angkat telpon balas Whatshaap saja tidak mau,” katanya di ruang rapat Komisi DPRD Sekadau, Selasa (28/7/2020).
Menyikapi masih adanya beberapa OPD yang kerap tidak memudahkan urusan sangat disesalkan dan hal ini tidak selayaknya terjadi dan merupakan hal keliru.
“Reformasi birokrasi harus diperbaiki, Kepala OPD kan punya atasan (Bupati) dalam menjalankan kebijakan mereka harus fair, karena legislatif dan eksekutif merupakan mitra dalam penyelenggaran pemerintahan daerah, oleh karena itu segala urusan bersipat positif harusnya dipermudah, jangan karena disenangi dan disukai urusan dipermudah, demikian sebaliknya, ini hal keliru,” katanya.
Politisi Hanura ini mengungkapkan, dalam menjalankan tugas sehari-hari persoalan tersebut kerap jadi kendala.
“Dan masyarakat luas harus mengetahui ini. Bahwa ada oknum yang kerap mempersulit urusan,” tutupnya. (Mus)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini