Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Rabu, 05 Agustus 2020 |
KalbarOnline.com – Unggahan jurnalis Narasi TV, Aqwam Fiazmi Hanifan, yang membandingkan kinerja Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto dengan binatang yang disebut mampu melacak adanya kasus positif covid-19 berbuntut panjang.
Kementerian Kesehatan mengancam akan menempuh jalur hukum jika pemilik akun Twitter @aqfiazfan itu tidak menghapus cuitannya pada Senin, 27 Juli lalu. Kementerian juga mendesak Aqwam meminta maaf secara tertulis di atas materai kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan lembaganya dalam 2 x 24 jam, terhitung sejak Selasa, 4 Agustus 2020.
“Apabila sampai tenggat waktu yang diberikan tidak ada itikad baik dari saudara, maka kami langsung menempuh jalur hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku,” tulis surat tertanggal 3 Agustus 2020 itu.
Diketahui, Aqwam lewat akun @aqfiazfan me-retweet unggahan media Al Jajeera English tentang anjing pelacak Jerman dapat mendeteksi Covid-19 pada orang dengan tingkat keberhasilan 94 persen. “Anjing ini lebih berguna dari Menteri Kesehatan kita,” cuit Aqwam.
Surat peringatan kepada Aqwam itu dipublikasikan di akun Twitter milik Kementerian Kesehatan pada 4 Agustus pukul 19.27 WIB. “Menkes dan @KemenkesRI terbuka dengan kritik dan saran dari siapa pun,” cuit akun @KemenkesRI bersama unggahan surat itu.
Surat yang ditanda tangani Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan Widyawati, itu menilai cuitan Aqwam mengandung unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama Terawan dan Kemenkes seperti maksud Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE.
Warganet ramai menanggapi dan menjadi tren, beberapa diantaranya mempermasalahkan pejabat publik yang tidak memberikan info akurat, benar dan tidak menyesatkan bisa dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Undang-undang No. 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
“Mohon info admin @KemenkesRI, apakah publik juga bisa menuntut pejabat publik yg tidak memberi informasi akurat, benar, dan tidak menyesatkan dari pejabat publik sesuai UU no 14 tahun 2008? jika bisa, bagaimana prosesnya? terima kasih” cuit akun @dwikiaprinaldi.
Sementara ada pula yang mempersoalkan kenapa opini seseorang diancam, “Itu kan opini dia, kok mempidanakan opini sih? Kalau gk bener ya suruh tuh menkes lebih berguna. Lagipula yg diserang menkes pribadi, kenapa yg nyerang balik Kepala Biro Kemenkes. One on One lah. Kalau Kemenkes yg diserang baru dah.? tulis akun @Nirwansyah.
Setelah unggahan @KemenkesRI yang menganggap Aqwam menghina Menteri Terawan itu viral dan tayang sekitar empat jam, cuitan itu kin sudah dihapus. [rif]
KalbarOnline.com – Unggahan jurnalis Narasi TV, Aqwam Fiazmi Hanifan, yang membandingkan kinerja Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto dengan binatang yang disebut mampu melacak adanya kasus positif covid-19 berbuntut panjang.
Kementerian Kesehatan mengancam akan menempuh jalur hukum jika pemilik akun Twitter @aqfiazfan itu tidak menghapus cuitannya pada Senin, 27 Juli lalu. Kementerian juga mendesak Aqwam meminta maaf secara tertulis di atas materai kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan lembaganya dalam 2 x 24 jam, terhitung sejak Selasa, 4 Agustus 2020.
“Apabila sampai tenggat waktu yang diberikan tidak ada itikad baik dari saudara, maka kami langsung menempuh jalur hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku,” tulis surat tertanggal 3 Agustus 2020 itu.
Diketahui, Aqwam lewat akun @aqfiazfan me-retweet unggahan media Al Jajeera English tentang anjing pelacak Jerman dapat mendeteksi Covid-19 pada orang dengan tingkat keberhasilan 94 persen. “Anjing ini lebih berguna dari Menteri Kesehatan kita,” cuit Aqwam.
Surat peringatan kepada Aqwam itu dipublikasikan di akun Twitter milik Kementerian Kesehatan pada 4 Agustus pukul 19.27 WIB. “Menkes dan @KemenkesRI terbuka dengan kritik dan saran dari siapa pun,” cuit akun @KemenkesRI bersama unggahan surat itu.
Surat yang ditanda tangani Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan Widyawati, itu menilai cuitan Aqwam mengandung unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama Terawan dan Kemenkes seperti maksud Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE.
Warganet ramai menanggapi dan menjadi tren, beberapa diantaranya mempermasalahkan pejabat publik yang tidak memberikan info akurat, benar dan tidak menyesatkan bisa dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Undang-undang No. 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
“Mohon info admin @KemenkesRI, apakah publik juga bisa menuntut pejabat publik yg tidak memberi informasi akurat, benar, dan tidak menyesatkan dari pejabat publik sesuai UU no 14 tahun 2008? jika bisa, bagaimana prosesnya? terima kasih” cuit akun @dwikiaprinaldi.
Sementara ada pula yang mempersoalkan kenapa opini seseorang diancam, “Itu kan opini dia, kok mempidanakan opini sih? Kalau gk bener ya suruh tuh menkes lebih berguna. Lagipula yg diserang menkes pribadi, kenapa yg nyerang balik Kepala Biro Kemenkes. One on One lah. Kalau Kemenkes yg diserang baru dah.? tulis akun @Nirwansyah.
Setelah unggahan @KemenkesRI yang menganggap Aqwam menghina Menteri Terawan itu viral dan tayang sekitar empat jam, cuitan itu kin sudah dihapus. [rif]
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini