Pemkab Ketapang Kembali Salurkan Bantuan Masyarakat Pra Sejahtera dan Penyandang Disabilitas
KalbarOnline, Ketapang – Untuk menunjang penguatan ketahanan keluarga di bidang perekonomian masyarakat pra sejahtera dan sebagai wujud kepedulian pemerintah pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat pra sejahtera, Pemerintah Kabupaten Ketapang terus jalankan program Bansos (Bantuan Sosial), seperti PKH dan BPNT (Bantuan Pemerintah Non Tunai) berupa sembako.
Berkenaan dengan itu, Bupati Ketapang, Martin Rantan dalam kunjungan kerjanya didampingi Assisten Sekda Bidang Perekenomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat (Ass. III), Assisten Sekda Bidang Adsministrasi dan Umum (Ass III), Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, para Kepala OPD, para Kepala Bagian di lingkup Setda Ketapang, Camat, tokoh masyarakat, menghadiri kegiatan fasilitasi pembentukan kelompok ketahanan keluarga dan kampanye 1000 hari pertama kehidupan di Desa Lokus Stunting, Kabupaten Ketapang tahun 2020, sekaligus penyerahan Bansos untuk masyarakat pra sejahtera Desa Penjawaan, di Gedung Serba Guna Desa Penjawaan, Kecamatan Sandai, Senin (24/8/2020).
Dalam sambutan Bupati yang dibacakan oleh Ass. III, Marwan Noor berdasarkan data dari Dinas Sosial Ketapang, pemerintah telah menyalurkan bantuan PKH untuk 19.471 KK dan BPNT untuk 24.244 KK.
Adapun bantuan pangan berupa beras kepada penyandang disabilitas (cacat) sebanyak 519 jiwa dengan sumber data Aplikasi SIMPD (Sistim Informasi Penyandang Disabilitas), kemudian bantuan paket sembako kepada mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Ketapang yang keberadaannya di Pontianak selama pandemi covid-19 sebanyak 707 jiwa dengan sumber data Penghubung Pemerintah Kabupaten Ketapang di Pontianak.
Berikutmya bantuan paket sembako kepada masyarakat yang terpapar covid-19 sebanyak 92 jiwa dengan sumber data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang. Sedangkan bansos berupa beras yang belum terakomodir di APBN sebanyak 32.681 KK berdasar pada Data Dinsos Ketapang merujuk dari data Kelurahan dan Desa.
Terkait dengan stanting, dikatakan oleh Ass III, banyak faktor penyebab terjadinya kasus stunting, di antaranya adalah pola pengasuhan anak dalam keluarga yang tidak tepat sejak dari dalam kandungan sampai usia remaja, pernikahan dini, buruknya sanitasi, dan terbatasnya layanan kesehatan.
“Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap adanya perubahan yang mengarah kepada perbaikan,” katanya.
Lebih lanjut, perubahan yang pemerintah harapkan tersebut ialah timbulnya kesadaran masyarakat menyangkut perbaikan pola pengasuhan anak sejak dari dalam kandungan sampai usia remaja, kemudian adanya perbaikan perencanaan pembangunan SDM melalui proses pemberdayaan yang dimulai dari desa dan kecamatan, selanjutnya meningkatnya ketahanan keluarga melalui stabilitas ekonomi dan terciptanya situasi yang kondusif di lingkungan masyarakat. (Adi LC/Humpro Ketapang)
Comment