Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Jumat, 11 September 2020 |
KalbarOnline.com – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 sebentar lagi akan berlangsung di beberapa wilayah. Di tengah masa pandemi, aktivitas pemilu dikhawatirkan menimbulkan klaster penyebaran baru Covid-19.
Ketua MPR Bambang Soesatyo menyampaikan bahwa Pilkada serentak 2020 bisa saja menimbulkan kasus klaster baru di sejumlah wilayah yang menyelenggarakan pemilu.
“Kita juga harus tau, bahwa pelaksanaan Pilkada serentak ini berpotensi menilmbulkan klaster baru dalam penularan Covid-19 dan kita perlu mendorong seluruh calon kepala daerah, bahkan memperingatkan mereka untuk mengikuti protokol kesehatan yang berlaku,” terang dia, Kamis (10/9).
Untuk itu, Bamsoet mengharapkan adanya penindakan tegas dari pihak terkait. Mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
“Harus menindak tegas kepada para calon yang melanggar peraturan protokol Covid dan tidak menghimpun massa sehingga terjadi kerumunan,” tuturnya.
Bamsoet juga mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk tidak bertindak setengah-setengah dalam pengawalan penyelenggaraan Pilkada. “Kemendagri bersikap tegas apabila ada calon kepala daerah yang tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan serta mengumpulkan data kepala daerah yang melanggar, sebagai bukti pelanggaran yang dilakukan untuk Pilkada,” imbuhnya.
KalbarOnline.com – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 sebentar lagi akan berlangsung di beberapa wilayah. Di tengah masa pandemi, aktivitas pemilu dikhawatirkan menimbulkan klaster penyebaran baru Covid-19.
Ketua MPR Bambang Soesatyo menyampaikan bahwa Pilkada serentak 2020 bisa saja menimbulkan kasus klaster baru di sejumlah wilayah yang menyelenggarakan pemilu.
“Kita juga harus tau, bahwa pelaksanaan Pilkada serentak ini berpotensi menilmbulkan klaster baru dalam penularan Covid-19 dan kita perlu mendorong seluruh calon kepala daerah, bahkan memperingatkan mereka untuk mengikuti protokol kesehatan yang berlaku,” terang dia, Kamis (10/9).
Untuk itu, Bamsoet mengharapkan adanya penindakan tegas dari pihak terkait. Mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
“Harus menindak tegas kepada para calon yang melanggar peraturan protokol Covid dan tidak menghimpun massa sehingga terjadi kerumunan,” tuturnya.
Bamsoet juga mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk tidak bertindak setengah-setengah dalam pengawalan penyelenggaraan Pilkada. “Kemendagri bersikap tegas apabila ada calon kepala daerah yang tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan serta mengumpulkan data kepala daerah yang melanggar, sebagai bukti pelanggaran yang dilakukan untuk Pilkada,” imbuhnya.
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini