Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Sabtu, 19 September 2020 |
KalbarOnline.com – Dorongan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda pelaksanaan Pilkada serentak 2020 semakin keras. Kali ini saran tersebut juga datang dari Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
JK mengatakan, kampanye akbar sebuah pemilu selalui diikuti oleh massa dalam jumlah besar. Situasi seperti ini tentu akan membahayakan keselamatan warga di tengah pandemi Covid-19.
“Saya sarankan ditunda dulu sampai beberapa bulan, sampai dengan vaksin ditemukan dan sampai vaksin ditemukan nanti langsung menurun itu (kasus Covid-19),” kata JK di Balai Pertemuan Metro Jaya (BPMJ), Jakarta, Sabtu (19/9).
JK berpendapat, penundaan Pilkada serentak 2020 tidak akan mengganggu pemerintahan di tingkat daerah. Sebab, masih ada beberapa alternatif agar pemerintahan tetap berjalan. “Jadi sebenarnya tidak apa-apa dari segi pemerintahan,” imbuhnya.
Kendati demikian, apabila pilkada tetap dipaksakan berjalan tahun ini, JK meminta penyelenggara pemilu menyiapkan regulasi ketat terkait sistem kampanye. Sebab, pada tahapan tersebut menjadi yang paling rawan terjadi penularan Covid-19.
“Kalau terjadi pelanggaran, syarat-syarat katakanlah kampanye hanya 50 tapi terjadi 200 (orang), kalau terjadi kecenderungan itu ya lebih baik dipertimbangkan kembali waktunya,” pungkas JK.
KalbarOnline.com – Dorongan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda pelaksanaan Pilkada serentak 2020 semakin keras. Kali ini saran tersebut juga datang dari Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
JK mengatakan, kampanye akbar sebuah pemilu selalui diikuti oleh massa dalam jumlah besar. Situasi seperti ini tentu akan membahayakan keselamatan warga di tengah pandemi Covid-19.
“Saya sarankan ditunda dulu sampai beberapa bulan, sampai dengan vaksin ditemukan dan sampai vaksin ditemukan nanti langsung menurun itu (kasus Covid-19),” kata JK di Balai Pertemuan Metro Jaya (BPMJ), Jakarta, Sabtu (19/9).
JK berpendapat, penundaan Pilkada serentak 2020 tidak akan mengganggu pemerintahan di tingkat daerah. Sebab, masih ada beberapa alternatif agar pemerintahan tetap berjalan. “Jadi sebenarnya tidak apa-apa dari segi pemerintahan,” imbuhnya.
Kendati demikian, apabila pilkada tetap dipaksakan berjalan tahun ini, JK meminta penyelenggara pemilu menyiapkan regulasi ketat terkait sistem kampanye. Sebab, pada tahapan tersebut menjadi yang paling rawan terjadi penularan Covid-19.
“Kalau terjadi pelanggaran, syarat-syarat katakanlah kampanye hanya 50 tapi terjadi 200 (orang), kalau terjadi kecenderungan itu ya lebih baik dipertimbangkan kembali waktunya,” pungkas JK.
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini