Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Senin, 28 September 2020 |
KalbarOnline.com – Presiden Joko Wododo (Jokowi) memerintahkan kepada kepala daerah untuk melakukan pengendalian penanganan virus Korona atau Covid-19 dengan berbasis lokal. Pasalnya dianggap lebih efektif.
“Ini perlu saya sampaikan sekali lagi pada komite, intervensi berbasis lokal agar disampaikan ke provinsi, kabupaten dan kota, pembatasan berskala mikro di tingkat desa, kampung, RW, RT, atau di kantor, pondok pesantren, saya kira itu lebih efektif,” ujar Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/9).
Jokowi juga lebih setuju kepala daerah menerapkan pembatasan sosial berskala mikro (PSBM). Itu menurutnya lebih efektif dalam menanggulangi virus Korona di daerah-daerah.
“Pembatasan berskala mikro di tingkat desa, kampung, RW, RT, atau di kantor, pondok pesantren, saya kira itu lebih efektif,” katanya.
Lebih lanjut Jokowi juga menegaskan, dirinya lebih setuju dengan mini lockdown. Karena melakukan lockdown secara general misalnya di tingkat provinsi akan merugikan banyak pihak.
“Mini lockdown yang berulang ini akan lebih efektif. jangan sampai kita generalisir satu kota, satu kabupaten, apalagi satu provinis. Ini akan merugikan banyak orang,” ungkapnya.
KalbarOnline.com – Presiden Joko Wododo (Jokowi) memerintahkan kepada kepala daerah untuk melakukan pengendalian penanganan virus Korona atau Covid-19 dengan berbasis lokal. Pasalnya dianggap lebih efektif.
“Ini perlu saya sampaikan sekali lagi pada komite, intervensi berbasis lokal agar disampaikan ke provinsi, kabupaten dan kota, pembatasan berskala mikro di tingkat desa, kampung, RW, RT, atau di kantor, pondok pesantren, saya kira itu lebih efektif,” ujar Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/9).
Jokowi juga lebih setuju kepala daerah menerapkan pembatasan sosial berskala mikro (PSBM). Itu menurutnya lebih efektif dalam menanggulangi virus Korona di daerah-daerah.
“Pembatasan berskala mikro di tingkat desa, kampung, RW, RT, atau di kantor, pondok pesantren, saya kira itu lebih efektif,” katanya.
Lebih lanjut Jokowi juga menegaskan, dirinya lebih setuju dengan mini lockdown. Karena melakukan lockdown secara general misalnya di tingkat provinsi akan merugikan banyak pihak.
“Mini lockdown yang berulang ini akan lebih efektif. jangan sampai kita generalisir satu kota, satu kabupaten, apalagi satu provinis. Ini akan merugikan banyak orang,” ungkapnya.
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini