Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Minggu, 18 Oktober 2020 |
KalbarOnline.com – Pemerintah menargetkan 160 juta orang akan diberi vaksin Covid-19 tahap pertama pada awal 2021. Kelompok tenaga kesehatan, pelayanan publik, anggota TNI-Polri, dan tenaga pendidik akan diprioritaskan pada fase tersebut.
Saat ini proses finalisasi untuk pembelian vaksin dari sejumlah negara di luar negeri masih terus dilakukan. Tapi, spesialis mikrobiologi FKUI Pratiwi Sudarmono mengingatkan, sejauh ini belum ada vaksin yang menyelesaikan fase III.
Karena itu, semua harus sabar dan menunggu hasilnya hingga selesai untuk melihat berapa persen efisiensinya. ”Kalau efisiensinya 80 persen bisa tenang. Tapi, kalau 30 persen ke bawah cukup riskan,” ucapnya dalam diskusi virtual Polemik Trijaya dengan tema ”Yakin dengan Vaksin” kemarin (17/10).
Meski belum ada vaksin yang selesai, Pratiwi menyebutkan, berbagai peralatan pendukungnya bisa disiapkan terlebih dulu. Seperti alat suntik hingga pengolahan limbah bekas vaksin.
Dalam diskusi yang sama, anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Heryawan menyatakan, sebelumnya pihaknya sudah menggelar rapat dengar pendapat dengan para pemangku kepentingan terkait vaksin. Dia mengingatkan pemerintah agar jujur kepada rakyat. Sebab, vaksin membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Riset, pengembangan, pengadaan, hingga pelaksanaannya membutuhkan biaya yang besar. ”Jadi, jangan sekali-kali berbisnis dengan rakyat. Jangan ada penumpang gelap dari proyek vaksin,” tegasnya.
Sementara itu, Rizky Ika Syafitri selaku spesialis komunikasi perubahan perilaku Unicef menyatakan, pihaknya baru melakukan survei dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait imunisasi rutin. Hasilnya menunjukkan terjadinya penurunan tren.
Rizky menyebutkan, ada beberapa penyebab penurunan tersebut. Di antaranya masyarakat yang khawatir akan terpapar korona kalau datang langsung ke posyandu.
Berdasar hasil survei itu, pihaknya bersama Kemenkes berupaya untuk kembali meningkatkan capaian imunisasi rutin. ”Karena bukan tidak mungkin terkena wabah penyakit lain kalau capaiannya turun. Ini sangat berbahaya,” sebut Rizky.
Saksikan video menarik berikut ini:
KalbarOnline.com – Pemerintah menargetkan 160 juta orang akan diberi vaksin Covid-19 tahap pertama pada awal 2021. Kelompok tenaga kesehatan, pelayanan publik, anggota TNI-Polri, dan tenaga pendidik akan diprioritaskan pada fase tersebut.
Saat ini proses finalisasi untuk pembelian vaksin dari sejumlah negara di luar negeri masih terus dilakukan. Tapi, spesialis mikrobiologi FKUI Pratiwi Sudarmono mengingatkan, sejauh ini belum ada vaksin yang menyelesaikan fase III.
Karena itu, semua harus sabar dan menunggu hasilnya hingga selesai untuk melihat berapa persen efisiensinya. ”Kalau efisiensinya 80 persen bisa tenang. Tapi, kalau 30 persen ke bawah cukup riskan,” ucapnya dalam diskusi virtual Polemik Trijaya dengan tema ”Yakin dengan Vaksin” kemarin (17/10).
Meski belum ada vaksin yang selesai, Pratiwi menyebutkan, berbagai peralatan pendukungnya bisa disiapkan terlebih dulu. Seperti alat suntik hingga pengolahan limbah bekas vaksin.
Dalam diskusi yang sama, anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Heryawan menyatakan, sebelumnya pihaknya sudah menggelar rapat dengar pendapat dengan para pemangku kepentingan terkait vaksin. Dia mengingatkan pemerintah agar jujur kepada rakyat. Sebab, vaksin membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Riset, pengembangan, pengadaan, hingga pelaksanaannya membutuhkan biaya yang besar. ”Jadi, jangan sekali-kali berbisnis dengan rakyat. Jangan ada penumpang gelap dari proyek vaksin,” tegasnya.
Sementara itu, Rizky Ika Syafitri selaku spesialis komunikasi perubahan perilaku Unicef menyatakan, pihaknya baru melakukan survei dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait imunisasi rutin. Hasilnya menunjukkan terjadinya penurunan tren.
Rizky menyebutkan, ada beberapa penyebab penurunan tersebut. Di antaranya masyarakat yang khawatir akan terpapar korona kalau datang langsung ke posyandu.
Berdasar hasil survei itu, pihaknya bersama Kemenkes berupaya untuk kembali meningkatkan capaian imunisasi rutin. ”Karena bukan tidak mungkin terkena wabah penyakit lain kalau capaiannya turun. Ini sangat berbahaya,” sebut Rizky.
Saksikan video menarik berikut ini:
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini