Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Selasa, 20 Oktober 2020 |
KalbarOnline.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyampaikan, dari 34 provinsi di Indonesia, sebanyak 26 provinsi tersangkut tindak pidana korupsi. Hal ini berdasarkan catatan KPK sejak 2004 hingga 2020.
“Dari sebaran 34 provinsi, 26 daerah itu pernah terlibat korupsi, ini memprihatinkan bagi kita,” kata Firli dalam webinar ‘Mewujudkan Pimpinan Daerah Berkualitas Melalui Pilkada Serentak yang Jujur Berintegritas’ melalui daring, Selasa (20/10).
Mantan Kapolda Sumatera Selatan ini menuturkan, provinsi yang paling banyak tersangkut pidana korupsi terjadi di Jawa Barat, yakni 101 kasus. Kemudian, Jawa Timur 93 kasus dan 73 kasus di Sumatera Utara.
Baca juga: KPK Sebut Ada Kepala Daerah di Jatim Selewengkan Anggaran Covid-19
Kemudian Kalimantan Barat 10 kasus, Sulawesi Tenggara 10 kasus, Maluku 6 kasus, Sulawesi Tengah 5 kasus, Sulawesi Selatan 5 kasus, Nusa Tenggara Timur 5 kasus, Kalimantan Tengah 5 kasus, Bali 5 kasus dan Sumatera Barat 3 kasus.
Firli berharap, delapan provinsi yang belum ditemukan tindak pidana korupsi untuk terus berbenah, memperbaiki dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Terlebih tindaka pidana korupsi pada 26 provinsi itu juga tak jarang melibatkan unsur kepala daerah.
“Jadi kasus-kasus korupsi yang terjadi 2004 sampai 2020 itu paling banyak karena kasus suap, itu 704, di proyek 224 perkara, penyalahgunaan anggaran 48, TPPU 36. Ini kasus-kasus yang melibatkan kepala daerah,” tandas Firli.
Saksikan video menarik berikut ini:
KalbarOnline.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyampaikan, dari 34 provinsi di Indonesia, sebanyak 26 provinsi tersangkut tindak pidana korupsi. Hal ini berdasarkan catatan KPK sejak 2004 hingga 2020.
“Dari sebaran 34 provinsi, 26 daerah itu pernah terlibat korupsi, ini memprihatinkan bagi kita,” kata Firli dalam webinar ‘Mewujudkan Pimpinan Daerah Berkualitas Melalui Pilkada Serentak yang Jujur Berintegritas’ melalui daring, Selasa (20/10).
Mantan Kapolda Sumatera Selatan ini menuturkan, provinsi yang paling banyak tersangkut pidana korupsi terjadi di Jawa Barat, yakni 101 kasus. Kemudian, Jawa Timur 93 kasus dan 73 kasus di Sumatera Utara.
Baca juga: KPK Sebut Ada Kepala Daerah di Jatim Selewengkan Anggaran Covid-19
Kemudian Kalimantan Barat 10 kasus, Sulawesi Tenggara 10 kasus, Maluku 6 kasus, Sulawesi Tengah 5 kasus, Sulawesi Selatan 5 kasus, Nusa Tenggara Timur 5 kasus, Kalimantan Tengah 5 kasus, Bali 5 kasus dan Sumatera Barat 3 kasus.
Firli berharap, delapan provinsi yang belum ditemukan tindak pidana korupsi untuk terus berbenah, memperbaiki dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Terlebih tindaka pidana korupsi pada 26 provinsi itu juga tak jarang melibatkan unsur kepala daerah.
“Jadi kasus-kasus korupsi yang terjadi 2004 sampai 2020 itu paling banyak karena kasus suap, itu 704, di proyek 224 perkara, penyalahgunaan anggaran 48, TPPU 36. Ini kasus-kasus yang melibatkan kepala daerah,” tandas Firli.
Saksikan video menarik berikut ini:
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini