Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Rabu, 18 November 2020 |
KalbarOnline.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan kepada para menteri-menterinya dan para pemerintah daerah bahwa hingga saat ini Indonesia masih dalam kondisi darurat. Sebab, wabah Covid-19 belum juga berakhir yang merusak berbagai tatanan sosial dan ekonomi masyarakat.
Jokowi meminta agar dapat memanfaatkan teknologi secara maksimal untuk meningkatkan kapasitas pengolahan data. Hal itu dalam rangka anggaran belanja pengadaan barang dan jasa. Dalam hal ini, LKPP diminta untuk membuat sistem pengadaan yang realtime dengan 100 persen e-procurement.
“Big data analytics, cognitive computing artificial intelligence, block chain, harus mulai digunakan,” ujarnya, Rabu (18/11).
Menurut Jokowi, dengan pemanfaatan teknologi, LKPP dapat memantau secara real time realisasi transaksi yang dilakukan setiap kementerian, lembaga hingga kepala daerah. Data itulah yang akan menjadi alarm bagi para pejabat untuk bekerja.
“Dengan berpijak pada data-data tersebut para menteri dan kepala daerah bisa diberikan alarm bisa diberikan peringatan agar mereka melakukan langkah-langkah percepatan. Apalagi di kondisi seperti ini sangat penting sekali pengadaan dipercepat,” ungkapnya.
Jokowi menuturkan, dalam situasi ekonomi yang melambat akibat pandemi Covid-19, pengadaan barang dan jasa dari pemerintah menjadi sangat penting. Hal itu bisa mendorong peredaran uang di masyarakat sehingga roda ekonomi bisa terus berputar.
Namun, Jokowi mendapat laporan dari LKPP dari nilai pagu pengumuman e-tendering masih ada Rp 60,58 triliun belanja pengadaan yang masih berproses, di antaranya Rp 48,8 triliun merupakan pekerjaan konstruksi.
Jokowi menyebut, peringatan perlu diberikan karena banyak kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah yang masih bekerja dengan cara-cara lama.
“Belum ganti channel yang extraordinary, belum mengubah SOP-nya dari normal ke SOP yang shortcut, yang penuh dengan terobosan. Terus nanti kalau misalnya itu selesai, jadi barangnya kayak apa? Kalau bangunan ya ambruk, kalau jembatan ya ambruk. Hanya berapa bulan. Jangan sampai sekali lagi, diulang-ulang semuanya menumpuk di akhir tahun,” tutupnya.
KalbarOnline.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan kepada para menteri-menterinya dan para pemerintah daerah bahwa hingga saat ini Indonesia masih dalam kondisi darurat. Sebab, wabah Covid-19 belum juga berakhir yang merusak berbagai tatanan sosial dan ekonomi masyarakat.
Jokowi meminta agar dapat memanfaatkan teknologi secara maksimal untuk meningkatkan kapasitas pengolahan data. Hal itu dalam rangka anggaran belanja pengadaan barang dan jasa. Dalam hal ini, LKPP diminta untuk membuat sistem pengadaan yang realtime dengan 100 persen e-procurement.
“Big data analytics, cognitive computing artificial intelligence, block chain, harus mulai digunakan,” ujarnya, Rabu (18/11).
Menurut Jokowi, dengan pemanfaatan teknologi, LKPP dapat memantau secara real time realisasi transaksi yang dilakukan setiap kementerian, lembaga hingga kepala daerah. Data itulah yang akan menjadi alarm bagi para pejabat untuk bekerja.
“Dengan berpijak pada data-data tersebut para menteri dan kepala daerah bisa diberikan alarm bisa diberikan peringatan agar mereka melakukan langkah-langkah percepatan. Apalagi di kondisi seperti ini sangat penting sekali pengadaan dipercepat,” ungkapnya.
Jokowi menuturkan, dalam situasi ekonomi yang melambat akibat pandemi Covid-19, pengadaan barang dan jasa dari pemerintah menjadi sangat penting. Hal itu bisa mendorong peredaran uang di masyarakat sehingga roda ekonomi bisa terus berputar.
Namun, Jokowi mendapat laporan dari LKPP dari nilai pagu pengumuman e-tendering masih ada Rp 60,58 triliun belanja pengadaan yang masih berproses, di antaranya Rp 48,8 triliun merupakan pekerjaan konstruksi.
Jokowi menyebut, peringatan perlu diberikan karena banyak kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah yang masih bekerja dengan cara-cara lama.
“Belum ganti channel yang extraordinary, belum mengubah SOP-nya dari normal ke SOP yang shortcut, yang penuh dengan terobosan. Terus nanti kalau misalnya itu selesai, jadi barangnya kayak apa? Kalau bangunan ya ambruk, kalau jembatan ya ambruk. Hanya berapa bulan. Jangan sampai sekali lagi, diulang-ulang semuanya menumpuk di akhir tahun,” tutupnya.
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini