Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Sabtu, 05 Desember 2020 |
KalbarOnline.com – Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo kembali melontarkan pernyataan keras. Kali ini, pernyataan itu ditujukan langsung kepada TNI. Ketua Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu menyebut, TNI kini sudah berubah menjadi alat propaganda politik pemerintah.
Hanya saja, Gatot tak menyebut secara gamblang bahwa pemerintah yang ia maksud adalah pemerintahan Jokowi. “Kalau kita melihat perkembangan situasi yang terjadi akhir-akhir ini ada warning, peringatan, bahwa TNI telah terlihat menjadi seperti pada tahun orde baru yang lalu,” kata Gatot saat menjadi pembicara kunci dalam webinar yang digelar KAMI, Jumat (4/12) malam.
Gatot menduga, ada sejumlah pihak tertentu yang berusaha menjadikan TNI sebagai kekuatan politik. Padahal, usaha demikian inilah yang membuat TNI, yang dulu bernama ABRI, jatuh pada titik terendah. “Inilah yang dulu menyebabkan ABRI jatuh pada titik paling rendah,” ucap Gatot seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group), Sabtu (5/12).
Karena itu, Gatot menekankan bahwa profesionalisme TNI harus dijaga. Tujuannya, tidak lain agar TNI tidak kembali berada di titik terendah. Hal itu, sambungnya, bukan hanya menjadi tanggungjawab anggota TNI saja. Melainkan juga harus dilakukan pihak di luar TNI. “Menjaga profesionalisme TNI bukan tanggung jawab TNI, tapi seluruh komponen bangsa,” tandasnya.
Untuk diketahui, Gatot Nurmantyo sendiri sudah mulai ‘menghilang’ usai sejumlah petinggi KAMI berurusan dengan pidana. Gatot juga tak lagi melontarkan pernyataan pedas.
Terakhir, Gatot mengomentari pencopotan spanduk Habib Rizieq Shihab oleh prajurit TNI yang merupakan perintah Pangdam Jaya Mayjend TNI Dudung Abdurachman. Terkait hal itu, Gatot enggan menyalahkan siapa-siapa. “Saya tidak akan menyalahkan siapa-siapa,” ucap Gatot.
Menurut Gatot, tindakan Dudung tidak bisa disalahkan selama ada perintah dari atasan, baik dari Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, atau Presiden Jokowi. “Kalau menurunkan baliho membantu Satpol PP itu perintah atasan, yakni atasan operasionalnya adalah Panglima TNI, atau bisa juga Presiden, maka Pangdam Jaya tidak salah,” katanya.
Sementara, jika pencopotan baliho itu dilakukan tanpa ada perintah dari atasan, maka pasti ada teguran. “Saya tidak bisa langsung judge Pangdam Jaya salah atau tidak. Lihat saja, kalau itu perintah Panglima TNI atau Presiden, ya, tidak bisa disalahkan,” pungkasnya.
KalbarOnline.com – Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo kembali melontarkan pernyataan keras. Kali ini, pernyataan itu ditujukan langsung kepada TNI. Ketua Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu menyebut, TNI kini sudah berubah menjadi alat propaganda politik pemerintah.
Hanya saja, Gatot tak menyebut secara gamblang bahwa pemerintah yang ia maksud adalah pemerintahan Jokowi. “Kalau kita melihat perkembangan situasi yang terjadi akhir-akhir ini ada warning, peringatan, bahwa TNI telah terlihat menjadi seperti pada tahun orde baru yang lalu,” kata Gatot saat menjadi pembicara kunci dalam webinar yang digelar KAMI, Jumat (4/12) malam.
Gatot menduga, ada sejumlah pihak tertentu yang berusaha menjadikan TNI sebagai kekuatan politik. Padahal, usaha demikian inilah yang membuat TNI, yang dulu bernama ABRI, jatuh pada titik terendah. “Inilah yang dulu menyebabkan ABRI jatuh pada titik paling rendah,” ucap Gatot seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group), Sabtu (5/12).
Karena itu, Gatot menekankan bahwa profesionalisme TNI harus dijaga. Tujuannya, tidak lain agar TNI tidak kembali berada di titik terendah. Hal itu, sambungnya, bukan hanya menjadi tanggungjawab anggota TNI saja. Melainkan juga harus dilakukan pihak di luar TNI. “Menjaga profesionalisme TNI bukan tanggung jawab TNI, tapi seluruh komponen bangsa,” tandasnya.
Untuk diketahui, Gatot Nurmantyo sendiri sudah mulai ‘menghilang’ usai sejumlah petinggi KAMI berurusan dengan pidana. Gatot juga tak lagi melontarkan pernyataan pedas.
Terakhir, Gatot mengomentari pencopotan spanduk Habib Rizieq Shihab oleh prajurit TNI yang merupakan perintah Pangdam Jaya Mayjend TNI Dudung Abdurachman. Terkait hal itu, Gatot enggan menyalahkan siapa-siapa. “Saya tidak akan menyalahkan siapa-siapa,” ucap Gatot.
Menurut Gatot, tindakan Dudung tidak bisa disalahkan selama ada perintah dari atasan, baik dari Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, atau Presiden Jokowi. “Kalau menurunkan baliho membantu Satpol PP itu perintah atasan, yakni atasan operasionalnya adalah Panglima TNI, atau bisa juga Presiden, maka Pangdam Jaya tidak salah,” katanya.
Sementara, jika pencopotan baliho itu dilakukan tanpa ada perintah dari atasan, maka pasti ada teguran. “Saya tidak bisa langsung judge Pangdam Jaya salah atau tidak. Lihat saja, kalau itu perintah Panglima TNI atau Presiden, ya, tidak bisa disalahkan,” pungkasnya.
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini