Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Minggu, 06 Desember 2020 |
KalbarOnline.com – Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyebut pelanggaran protokol kesehatan (prokes) menduduki peringkat pertama dalam seluruh tahapan Pilkada Serentak 2020. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh peserta pemilu dan tim pemenangan pasangan calon.
“Dalam catatan Bawaslu pelanggaran prokes sebanyak 2.126 kasus. Kemudian netralitas ASN 1166. Lalu administrasi, tindak pidana pemilihan dan kode etik,” ucapnya dalam Kick Off Patroli Pengawasan yang digelar secara daring (dalam jaringan), kemarin.
Hal senada disampaikan Anggota Bawaslu Mchammad Afifuddin. Dia menjabarkan data pengawasan, secara kumulatif terjadi 91 ribu tatap muka dan 2000 pelanggaran. Setelah 15 November sampai 4 Desember 2020 jajaran pengawas seluruh Indonesia menemukan 32446 jumlah tatap muka.
”Dalam sepuluh hari ke-enam hanya 18 ribu, jumlahnya naik hampir dua kali lipat dibanding 10 hari terakhir. Hal itu terjadi karena ini masa penentuan paslon. Maka akan lakukan apapun untuk rebut simpati agar mereka terpilih,” terang dia.
Afif menambahkan, dari 32446 pertemuan tatap muka, pengawas menemukan 458 pelanggaran prokes paling tinggi dalam 10 hari terakhir. Juga terdapat 368 surat peringatan yang diberikan kepada peserta pemilu. Lalu ada 64 pembubaran pertemuan.
“Semakin dekat hari H proses kampanye lebih massif. Bahkan pada masa tenang banyak usaha yang dilakukan paslon. Maka saat itulah ada potensi pelanggaran dan harus ada antisipasi,” tutupnya. [ind]
KalbarOnline.com – Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyebut pelanggaran protokol kesehatan (prokes) menduduki peringkat pertama dalam seluruh tahapan Pilkada Serentak 2020. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh peserta pemilu dan tim pemenangan pasangan calon.
“Dalam catatan Bawaslu pelanggaran prokes sebanyak 2.126 kasus. Kemudian netralitas ASN 1166. Lalu administrasi, tindak pidana pemilihan dan kode etik,” ucapnya dalam Kick Off Patroli Pengawasan yang digelar secara daring (dalam jaringan), kemarin.
Hal senada disampaikan Anggota Bawaslu Mchammad Afifuddin. Dia menjabarkan data pengawasan, secara kumulatif terjadi 91 ribu tatap muka dan 2000 pelanggaran. Setelah 15 November sampai 4 Desember 2020 jajaran pengawas seluruh Indonesia menemukan 32446 jumlah tatap muka.
”Dalam sepuluh hari ke-enam hanya 18 ribu, jumlahnya naik hampir dua kali lipat dibanding 10 hari terakhir. Hal itu terjadi karena ini masa penentuan paslon. Maka akan lakukan apapun untuk rebut simpati agar mereka terpilih,” terang dia.
Afif menambahkan, dari 32446 pertemuan tatap muka, pengawas menemukan 458 pelanggaran prokes paling tinggi dalam 10 hari terakhir. Juga terdapat 368 surat peringatan yang diberikan kepada peserta pemilu. Lalu ada 64 pembubaran pertemuan.
“Semakin dekat hari H proses kampanye lebih massif. Bahkan pada masa tenang banyak usaha yang dilakukan paslon. Maka saat itulah ada potensi pelanggaran dan harus ada antisipasi,” tutupnya. [ind]
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini