Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Rabu, 30 Desember 2020 |
KalbarOnline.com – Pemerintah secara tegas menyatakan Front Pembela Islam (FPI) tak diperbolehkan lagi mengadakan kegiatan. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, sejak 20 Juni 2019 FPI secara de jure telah bubar sebagai organisasi masyarakat (ormas).
Menanggapi ini, Wasekjen Persaudaraan Alumni 212, Novel Bamukmin menyatakan, mereka akan tetap berjuang meski organisasinya tak memiliki legal standing. “Kami berjuang baik ada organisasi atau tidak, kami tetap berjuang membela negara dan agama dari pengkhianatan,” kata Novel kepada KalbarOnline.com, Rabu (30/12).
Novel juga semakin geram lantaran pernyataan Mahfud MD disampaikan tak lama berselang usai peristiwa maut yang menewaskan 6 anggota laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek Km 50. “Luar biasa, kami yang jadi korban, justru kami yang dibubarkan,” kata Novel.
Untuk diketahui, tidak diperpanjangnya izin ormas FPI sudah terjadi sejak 2019. Jauh sebelum peristiwa tewasnya 6 laskar FPI.
baca juga: Mahfud MD Sebut FPI Ganggu Ketertiban dan Keamanan Masyarakat
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan, FPI tak lagi punya izin sebagai ormas. Hal itu karena FPI sejak 20 Juni 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas dan organisasi.
Oleh sebab itu, Mahfud mengatakan pemerintah melarang FPI untuk melakukan kegiatannya. Sebab, FPI tidak lagi mempunyai legal standing. Hal ini juga sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 82 PUU 11/2013 tertanggal 23 Desember 2014.
“Sehingga pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan segala kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa,” katanya.
baca juga: Mahfud: FPI Tak Boleh Adakan Kegiatan karena Tak Punya Legal Standing
Mahfud meminta kepada aparat kepolisian untuk mencegah jika nantinya ada aktivitas ormas ataupun organisasi yang mengatasnamakan FPI. “Kepada aparat-aparat Pusat dan Daerah kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI itu dianggap tidak ada dan harus ditolak karena legal standing-nya tidak ada terhitung hari ini,” ungkapnya.
KalbarOnline.com – Pemerintah secara tegas menyatakan Front Pembela Islam (FPI) tak diperbolehkan lagi mengadakan kegiatan. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, sejak 20 Juni 2019 FPI secara de jure telah bubar sebagai organisasi masyarakat (ormas).
Menanggapi ini, Wasekjen Persaudaraan Alumni 212, Novel Bamukmin menyatakan, mereka akan tetap berjuang meski organisasinya tak memiliki legal standing. “Kami berjuang baik ada organisasi atau tidak, kami tetap berjuang membela negara dan agama dari pengkhianatan,” kata Novel kepada KalbarOnline.com, Rabu (30/12).
Novel juga semakin geram lantaran pernyataan Mahfud MD disampaikan tak lama berselang usai peristiwa maut yang menewaskan 6 anggota laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek Km 50. “Luar biasa, kami yang jadi korban, justru kami yang dibubarkan,” kata Novel.
Untuk diketahui, tidak diperpanjangnya izin ormas FPI sudah terjadi sejak 2019. Jauh sebelum peristiwa tewasnya 6 laskar FPI.
baca juga: Mahfud MD Sebut FPI Ganggu Ketertiban dan Keamanan Masyarakat
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan, FPI tak lagi punya izin sebagai ormas. Hal itu karena FPI sejak 20 Juni 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas dan organisasi.
Oleh sebab itu, Mahfud mengatakan pemerintah melarang FPI untuk melakukan kegiatannya. Sebab, FPI tidak lagi mempunyai legal standing. Hal ini juga sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 82 PUU 11/2013 tertanggal 23 Desember 2014.
“Sehingga pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan segala kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa,” katanya.
baca juga: Mahfud: FPI Tak Boleh Adakan Kegiatan karena Tak Punya Legal Standing
Mahfud meminta kepada aparat kepolisian untuk mencegah jika nantinya ada aktivitas ormas ataupun organisasi yang mengatasnamakan FPI. “Kepada aparat-aparat Pusat dan Daerah kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI itu dianggap tidak ada dan harus ditolak karena legal standing-nya tidak ada terhitung hari ini,” ungkapnya.
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini