Edhy Prabowo Mengaku Rindu Keluarga Setelah Dua Bulan Tersangka
KalbarOnline, Nasional – Semenjak ditetapkan sebagai tersangka, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengaku belum bertemu dengan anak maupun istrinya, Iis Rosita Dewi secara langsung. Edhy meminta Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly dapat membantunya, agar bisa bertemu dengan keluarga.
“Dalam kesempatan ini kalau bisa mohon kepada pihak yang berwenang kepada Menkumham diberikan kesempatan perizinan kunjungan keluarga. Saya sudah dua bulan tidak bertemu keluarga secara langsung,” kata Edhy usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, seperti dilansir dari JawaPos.com, Kamis (21/1/2021).
Edhy mengharapkan bisa bertemu dengan keluarganya secara langsung. Dia tak mempermasalahkan, jika harus mematuhi protokol kesehatan untuk bertemu dengan keluarganya.
“Kalau boleh dijenguk langsung dengan aturan Covid, kan boleh pakai masker, swab. Jadi dalam batas,” ujar Edhy.
Mantan politikus Gerindra ini mengaku rindu dengan keluarganya. Edhy mengaku sudah dua bulan lamanya tidak bertemu dengan anak maupun istrinya secara langsung.
“Sudah dua bulan bagi saya tidak mudah, saya butuh dukungan moral keluarga. Kalau bisa ya itu dijenguk langsung,” harap Edhy.
KPK menetapkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka. Selain Edhy, KPK juga menetapkan enam tersangka lainnya yang juga terseret dalam kasus dugaan suap ekspor benih lobster atau benur.
Mereka yang ditetapkan tersangka penerima suap yakni Safri (SAF) selaku Stafsus Menteri KKP; Andreau Pribadi Misanta (APM) selaku Stafsus Menteri KKP; Siswadi (SWD) selaku Pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK); Ainul Faqih (AF) selaku Staf istri Menteri KKP; dan Amiril Mukminin selaku swasta. Sementara diduga sebagai pihak pemberi, KPK menetapkan Suharjito (SJT) selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP).
KPK menduga, Edhy Prabowo menerima suap dengan total Rp 10,2 miliar dan USD 100.000 dari Suharjito. Suap tersebut diberikan agar Edhy selaku Menteri Kalautan dan Perikanan memberikan izin kepada PT Dua Putra Perkasa Pratama untuk menerima izin sebagai eksportir benih lobster atau benur.
Keenam tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
Sedangkan tersangka pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Comment