Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : adminkalbaronline |
| Kamis, 26 Januari 2023 |
KalbarOnline, Pontianak - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson mengungkapkan bahwa perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol) memiliki peran yang sangat strategis. Terlebih menjelang fase pesta demokrasi pemilu serentak tahun 2024.
Di mana hal itu menurutnya, menuntut adanya persamaan persepsi, penyelarasan program kerja serta kesamaan gerak dalam memberikan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan persatuan dan kesatuan keutuhan NKRI melalui kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya.
"Hal ini dalam rangka mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional,” ungkap Harisson saat menghadiri Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pada Perangkat Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik se-Kalbar, di Aula Cendana Ballroom Hotel Mercure Pontianak, Rabu (25/01/2023).
[caption id="attachment_125725" align="aligncenter" width="2560"]
Sekda Kalbar, Harisson memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pada Perangkat Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik se-Kalbar, Rabu (25/01/2023). (Foto: Biro Adpim For KalbarOnline.com)[/caption]
Sejalan dengan itu, dirinya pun berharap kepada Badan Kesbangpol Provinsi Kalbar untuk terus meningkatkan sinergitas kemitraan organisasi politik dengan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas politik serta persatuan dan kesatuan serta merangkul para tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat dalam menekan potensi konflik jelang pemilu serentak 2024 mendatang.
“Saya berharap kita semua memberikan dukungan dalam rangka menyukseskan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 di Provinsi Kalbar, dan saya meminta kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitas,” tegasnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalbar, Hermanus, narasumber dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. (Jau)
KalbarOnline, Pontianak - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson mengungkapkan bahwa perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol) memiliki peran yang sangat strategis. Terlebih menjelang fase pesta demokrasi pemilu serentak tahun 2024.
Di mana hal itu menurutnya, menuntut adanya persamaan persepsi, penyelarasan program kerja serta kesamaan gerak dalam memberikan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan persatuan dan kesatuan keutuhan NKRI melalui kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya.
"Hal ini dalam rangka mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional,” ungkap Harisson saat menghadiri Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pada Perangkat Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik se-Kalbar, di Aula Cendana Ballroom Hotel Mercure Pontianak, Rabu (25/01/2023).
[caption id="attachment_125725" align="aligncenter" width="2560"]
Sekda Kalbar, Harisson memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pada Perangkat Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik se-Kalbar, Rabu (25/01/2023). (Foto: Biro Adpim For KalbarOnline.com)[/caption]
Sejalan dengan itu, dirinya pun berharap kepada Badan Kesbangpol Provinsi Kalbar untuk terus meningkatkan sinergitas kemitraan organisasi politik dengan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas politik serta persatuan dan kesatuan serta merangkul para tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat dalam menekan potensi konflik jelang pemilu serentak 2024 mendatang.
“Saya berharap kita semua memberikan dukungan dalam rangka menyukseskan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 di Provinsi Kalbar, dan saya meminta kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitas,” tegasnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalbar, Hermanus, narasumber dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. (Jau)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini