Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : adminkalbaronline |
| Kamis, 02 Maret 2023 |
KalbarOnline, Pontianak - Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson menyatakan bahwa dinas kesehatan di kabupaten/kota memegang peran penting dalam setiap kebijakan terkait IPM bidang kesehatan. Oleh karenanya ia meminta agar perangkat daerah terkait itu termasuk kepala dinasnya agar rajin-rajin turun ke lapangan.
"Kalau bicara kesehatan selalu berkaitan dengan Angka Harapan Hidup (AHH). Kita harus terus meningkatkan AHH. Kepala Dinas Kesehatan itu harus sering turun ke posyandu, setiap poskesdes, dipelototi, ada tidak peta wilayah di setiap poskesdes yang dibuat oleh para bidan," ungkapnya.
Hal itu disampaikan Harisson yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kalbarb saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Kebijakan Peningkatan IPM Bidang Kesehatan di Kalbar Tahun 2023, Kamis (02/03/2023), di Hotel Borneo Pontianak.
Harisson mengatakan, bahwa peta wilayah tersebut harus bisa menggambarkan data ibu hamil serta jumlah bayi di bawah lima tahun (balita) yang ada di wilayah masing-masing. Hal itu guna memudahkan kerja masing-masing bidan yang bertugas di daerah.
"Lalu kantong persalinan juga harus ada untuk memperkirakan kehamilan ibu di wilayahnya," kata dia.
Harisson kembali mengingatkan, kepedulian kepala dinas kesehatan dan jajaran yang berada di daerah sangat penting. Jika kepedulian itu ada, ia yakin apapun masalahnya tentu akan bisa diatasi dengan berbagai solusi.
"(Kabupaten) Bengkayang angka harapan hidupnya paling tinggi di Kalbar, itu harus terus dipertahankan. Saya harapkan semua (daerah) bisa belajar dan menyaingi Bengkayang, ini sebenarnya hanya masalah kepedulian saja," ucapnya. (Jau)
KalbarOnline, Pontianak - Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson menyatakan bahwa dinas kesehatan di kabupaten/kota memegang peran penting dalam setiap kebijakan terkait IPM bidang kesehatan. Oleh karenanya ia meminta agar perangkat daerah terkait itu termasuk kepala dinasnya agar rajin-rajin turun ke lapangan.
"Kalau bicara kesehatan selalu berkaitan dengan Angka Harapan Hidup (AHH). Kita harus terus meningkatkan AHH. Kepala Dinas Kesehatan itu harus sering turun ke posyandu, setiap poskesdes, dipelototi, ada tidak peta wilayah di setiap poskesdes yang dibuat oleh para bidan," ungkapnya.
Hal itu disampaikan Harisson yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kalbarb saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Kebijakan Peningkatan IPM Bidang Kesehatan di Kalbar Tahun 2023, Kamis (02/03/2023), di Hotel Borneo Pontianak.
Harisson mengatakan, bahwa peta wilayah tersebut harus bisa menggambarkan data ibu hamil serta jumlah bayi di bawah lima tahun (balita) yang ada di wilayah masing-masing. Hal itu guna memudahkan kerja masing-masing bidan yang bertugas di daerah.
"Lalu kantong persalinan juga harus ada untuk memperkirakan kehamilan ibu di wilayahnya," kata dia.
Harisson kembali mengingatkan, kepedulian kepala dinas kesehatan dan jajaran yang berada di daerah sangat penting. Jika kepedulian itu ada, ia yakin apapun masalahnya tentu akan bisa diatasi dengan berbagai solusi.
"(Kabupaten) Bengkayang angka harapan hidupnya paling tinggi di Kalbar, itu harus terus dipertahankan. Saya harapkan semua (daerah) bisa belajar dan menyaingi Bengkayang, ini sebenarnya hanya masalah kepedulian saja," ucapnya. (Jau)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini