KalbarOnline, Pontianak – Keberhasilan desa-desa di Kalimantan Barat (Kalbar) menjadi mandiri sesuai program Indeks Desa Membangun (IDM) tak terlepas dari peran Gubernur Kalbar, Sutarmidji.
Perhatian dan dukungan orang nomor satu di Kalbar itu dinilai cukup besar, di mana hingga kini, jumlah desa mandiri telah mencapai 877 desa, dari yang awalnya hanya ada satu di tahun 2018.
Hal tersebut diakui Kepala Desa Sekura, Kabupaten Sambas, Rusdi yang mana desanya berhasil meraih nilai IDM tertinggi peringkat pertama di Kalbar dan menduduki peringkat 16 se-Indonesia.
“Gubernur Kalbar selalu membina dan mendukung. Alhamdulillah memang selama ini kerjasama masyarakat di lapangan (juga baik),” ungkapnya.
Selain pemerintah dan kepala daerah, peran masyarakat sendiri menurutnya juga tak kalah penting. Itu lah yang dirinya rasakan selama ini, dalam membangun desa, hingga bisa berprestasi hingga tingkat nasional.
“Memang begitu aturan main di dalam pemerintahan, kalau desanya mau hebat, bukan kepala desa yang hebat tapi masyarakatnya yang hebat. Masyarakat mau berusaha, masyarakat yang mau bangkit, itu yang kami dukung, sehingga Desa Sekura bisa mendapatkan predikat tingkat pertama di Kalbar,” ujarnya.
Dari sisi pembinaan daerah, lanjut Rusdi, juga tak luput dari pembinaan pemerintah daerah. Mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, hingga provinsi.
“Dan memang Gubernur Kalbar selalu men-support kami lewat berbagai macam cara, beliau turun ke lapangan memberikan kami semangat,” kata Rusdi.
Karena itu, Rusdi sangat menyambut baik usulan gubernur agar desa-desa yang sudah mandiri mendapat apresiasi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT) Republik Indonesia (RI). Termasuk soal saran gubernur agar Alokasi Dana Desa (ADD) untuk desa mandiri justru harus lebih besar dari desa-desa yang berstatus di bawahnya.
“Memang yang saya alami kita punya data dari 2019 lalu sampai 2023 dana desa (desa mandiri) mengalami penurunan yang signifikan. Tapi Alhamdulillah mudah-mudahan dengan adanya pernyataan Gubernur Kalbar, desa mandiri mendapatkan tambahan (ADD), itu yang kami harapkan,” katanya.
Rusdi menerangkan, saat ini Desa Sekura memiliki penduduk sekitar 9.828 jiwa, dengan wilayah yang cukup luas yakni mencapai kurang lebih 4.824 hektare.
“(Dana desa) Desa Sekura kalah dengan desa tetangga, yang dua ribu lebih penduduknya dana desanya lebih besar dari dana Desa Sekura. Saya tidak tahu indikator apa yang menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk memberikan dana desa itu,” katanya retorik.
Senafas dengan Rusdi, Kades Desa Sirajaya, Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu, Surahman berharap bahwa pemerintah pusat dapat benar-benar mempertimbangkan usulan dari Gubernur Sutarmidji.
“Mudah mudahan kalau seperti itu kita atas nama pemerintah desa sangat berharap sekali kalau memang pernyataan Gubernur Kalbar, khususnya bagi desa mandiri, dana desanya akan ditambah,” ucapnya.
Karena yang anehnya menurut Surahman, setelah desanya dinyatakan berstatus mandiri, maka bukan peningkatan dana desa yang mereka terima, melainkan dana desa yang ada malah turun.
“Khususnya macam kami yang status desanya telah mandiri, pada kenyataannya pada 2023 ini dana desa kita turun, bukan nambah, malah turun. Harapan kedepan mudah-mudahan 2024 dana desa untuk desa mandiri bisa ditambah,” pintanya.
Surahman secara serius berharap, usulan gubernur yang notabene merupakan aspirasi dari ratusan kades-kades mandiri itu benar-benar dipertimbangkan pusat untuk segera direalisasikan. Karena tidak mudah mengurus suatu wilayah dengan rentang kendali pemerintahan yang cukup lebar.
*Di Desa Sirajaya, jumlah penduduk 1.046 jiwa, luas wilayah lebih dari 15 kilometer. Memang untuk dana desa itu sumbernya dari pemerintah pusat khususnya kementerian desa,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Sutarmidji menyatakan, bahwa untuk desa berstatus mandiri yang paling banyak di Kalbar yaitu berada di Kabupaten Sambas dan kemudian di Kabupaten Sintang.
Dirinya menyampaikan, bahwa pihaknya tetap memberikan reward bagi desa-desa mandiri tersebut sesuai dengan kewenangan dan kemampuan.
“Reward untuk desa mandiri ini sementara dari provinsi tetap kendaraan roda dua. Kita tambah tahun depan itu sebanyak 291 unit. Semua desa mandiri pasti dapat, makanya cepat-cepat saja jadi desa mandiri,” katanya.
Sebelumnya, dalam kesempatan terpisah, Sutarmidji mengharapkan bagi desa-desa yang sudah berstatus mandiri tidak hanya sekedar menyandang statusnya, melainkan harus benar-benar bisa mandiri secara nyata. Untuk itu, dirinya mendukung program-program dari berbagai instansi untuk menjadikan desa-desa percontohan. Seperti salah satunya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ingin agar di setiap kabupaten ada satu desa anti korupsi.
“Saya maunya kalau bisa 877 (total desa mandiri) itu jadi desa anti korupsi, jangan satu kabupaten satu, kalau perlu seluruh desa yang (mandiri) itu tidak boleh ada (kasus korupsi). Begitu ada korupsi di situ status desanya yang mandiri cabut, itu saja. Jadi saya akan usulkan (KPK) 877 itu menjadi desa anti korupsi,” ujarnya.
Kemudian mengenai dana desa yang dialokasikan pemerintah pusat, Midji sapaan karibnya berharap, semakin meningkat status desanya, justru harus semakin meningkat pula dana desa yang didapat. Itu karena beban untuk mempertahankan status desa mandiri cukup berat. Sehingga butuh stimulan agar desa yang sudah berstatus mandiri tetap terjaga.
“Nanti kami akan usulkan (ke kementerian) itu, desa yang status sangat tertinggal harusnya tidak sama dana desanya dengan desa mandiri, desa mandiri jangan dianggap sudah pasti mandiri, justru perlu dana lebih besar untuk mempertahankan itu, dan meningkatkannya. Kalau desa sangat tertinggal kan hanya menambah-nambah (peningkatan indikator) saja,” paparnya.
Dalam kesempatan itu pula, Midji juga merespon rencana penambahan Anggaran Dana Desa (ADD) menjadi Rp 2 miliar untuk masing-masing desa. Meski hal tersebut dinilai baik, ia merasa alokasi dana desa tidak bisa diberikan sama rata untuk seluruh desa. Melainkan harus ada kriteria atau formula penetapannya agar adil. Seperti diantaranya mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk dan lain sebagainya.
“Kalau disebut (ditingkatkan) maksimal Rp 2 miliar oke, tapi tidak semuanya harus Rp 2 miliar, kan ada desa yang penduduknya kecil ada yang besar, ada yang luas ada yang tidak, kalau disamaratakan justru menjadi masalah,” jelasnya.
Apalagi lanjut dia, kondisi desa-desa di Kalbar tentu tidak sama dengan yang ada di Pulau Jawa.
“Kalau desa di Jawa (dapat alokasi) Rp 2 miliar di Kalbar juga Rp 2 miliar kan kasian yang di Kalbar. Harusnya dilihat dari luas wilayahnya, buat formula seperti DAU (Dana Alokasi Umum) harusnya, jadi jangan mau enak-enak pokoknya Rp 2 miliar per desa, tidak bisa begitu, harus ada parameter ukurnya,” pungkasnya. (Jau)
Comment