Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : adminkalbaronline |
| Jumat, 04 Agustus 2023 |
KalbarOnline, Pontianak - Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan menghadiri apel pelepasan Tim Survei Identifikasi Titik Perlintasan Perbatasan Negara pada jalur tidak resmi (Non-PLB dan Non-PLBN) di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat.
Pada kesempatan tersebut Panglima Kodam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Iwan Setiawan mengatakan, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan survei tersebut, seperti tersajinya data dan informasi, teridentifikasi aktivitas lintas batas baik barang maupun orang dan tersedianya analisis data.
"Kepada tim survei, selamat menjalankan tugas, kegiatan ini juga merupakan perwujudan dari visi dan misi Bapak Presiden Jokowi yaitu membangun Indonesia dari pinggiran," tutur Iwan Setiawan saat memimpin apel di Gedung Kodam XII/Tanjungpura, Jumat (04/08/2023).
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Deputi BNPP, Robert Simbolon mengatakan, bahwa kegiatan ini merupakan yang ketiga kalinya, pertama pada tahun 2020 dilaksanakan di Kabupaten Sambas dan Bengkayang, ditemukan 29 titik perlintasan yang tidak resmi, selanjutnya pada tahun 2022 dilakukan survei di Kabupaten Sanggau ditemukannya 25 titik perlintasan yang tidak resmi.
"Pada tahun ini, Kabupaten Kapuas Hulu yang akan kita survei, kemungkinan ada 20 titik jalur perlintasan tidak resmi di sana," sampai Robert Simbolon.
Robert menjelaskan, kegiatan survei tersebut untuk menjadi bahan kebijakan untuk pembangunan jangka panjang nasional, termasuk dari hasil survei lapangan akan menjadi bahan rekomendasi kebijakan.
"Tetap semangat untuk tim survei, walaupun waktunya terbatas hanya satu minggu," pungkasnya. (Ishaq)
KalbarOnline, Pontianak - Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan menghadiri apel pelepasan Tim Survei Identifikasi Titik Perlintasan Perbatasan Negara pada jalur tidak resmi (Non-PLB dan Non-PLBN) di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat.
Pada kesempatan tersebut Panglima Kodam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Iwan Setiawan mengatakan, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan survei tersebut, seperti tersajinya data dan informasi, teridentifikasi aktivitas lintas batas baik barang maupun orang dan tersedianya analisis data.
"Kepada tim survei, selamat menjalankan tugas, kegiatan ini juga merupakan perwujudan dari visi dan misi Bapak Presiden Jokowi yaitu membangun Indonesia dari pinggiran," tutur Iwan Setiawan saat memimpin apel di Gedung Kodam XII/Tanjungpura, Jumat (04/08/2023).
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Deputi BNPP, Robert Simbolon mengatakan, bahwa kegiatan ini merupakan yang ketiga kalinya, pertama pada tahun 2020 dilaksanakan di Kabupaten Sambas dan Bengkayang, ditemukan 29 titik perlintasan yang tidak resmi, selanjutnya pada tahun 2022 dilakukan survei di Kabupaten Sanggau ditemukannya 25 titik perlintasan yang tidak resmi.
"Pada tahun ini, Kabupaten Kapuas Hulu yang akan kita survei, kemungkinan ada 20 titik jalur perlintasan tidak resmi di sana," sampai Robert Simbolon.
Robert menjelaskan, kegiatan survei tersebut untuk menjadi bahan kebijakan untuk pembangunan jangka panjang nasional, termasuk dari hasil survei lapangan akan menjadi bahan rekomendasi kebijakan.
"Tetap semangat untuk tim survei, walaupun waktunya terbatas hanya satu minggu," pungkasnya. (Ishaq)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini