KalbarOnline, Pontianak – Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan menghadiri apel pelepasan Tim Survei Identifikasi Titik Perlintasan Perbatasan Negara pada jalur tidak resmi (Non-PLB dan Non-PLBN) di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat.
Pada kesempatan tersebut Panglima Kodam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Iwan Setiawan mengatakan, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan survei tersebut, seperti tersajinya data dan informasi, teridentifikasi aktivitas lintas batas baik barang maupun orang dan tersedianya analisis data.
“Kepada tim survei, selamat menjalankan tugas, kegiatan ini juga merupakan perwujudan dari visi dan misi Bapak Presiden Jokowi yaitu membangun Indonesia dari pinggiran,” tutur Iwan Setiawan saat memimpin apel di Gedung Kodam XII/Tanjungpura, Jumat (04/08/2023).
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Deputi BNPP, Robert Simbolon mengatakan, bahwa kegiatan ini merupakan yang ketiga kalinya, pertama pada tahun 2020 dilaksanakan di Kabupaten Sambas dan Bengkayang, ditemukan 29 titik perlintasan yang tidak resmi, selanjutnya pada tahun 2022 dilakukan survei di Kabupaten Sanggau ditemukannya 25 titik perlintasan yang tidak resmi.
“Pada tahun ini, Kabupaten Kapuas Hulu yang akan kita survei, kemungkinan ada 20 titik jalur perlintasan tidak resmi di sana,” sampai Robert Simbolon.
Robert menjelaskan, kegiatan survei tersebut untuk menjadi bahan kebijakan untuk pembangunan jangka panjang nasional, termasuk dari hasil survei lapangan akan menjadi bahan rekomendasi kebijakan.
“Tetap semangat untuk tim survei, walaupun waktunya terbatas hanya satu minggu,” pungkasnya. (Ishaq)
Comment