KalbarOnline, Pontianak – Sebanyak 106 warga menerima bantuan rehab toilet atau water closet (WC) dari Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Penyerahan bantuan berupa buku rekening tabungan Bank Kalbar itu dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono kepada warga penerima manfaat.
Tak hanya bantuan toilet, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Pontianak akan melakukan bedah rumah warga sebanyak 77 unit. Bantuan itu tersebar di enam kecamatan yang ada di Kota Pontianak. Penerima bantuan didominasi warga di Kecamatan Pontianak Timur, Pontianak Barat dan Pontianak Utara.
Edi berharap, kualitas tempat tinggal masyarakat, terutama yang kategori miskin atau berpenghasilan rendah bisa meningkat serta memenuhi standar rumah sehat.
“Sebagian (penerima) ada di tepi sungai. Semoga bantuan ini bisa menjadi dorongan untuk masyarakat semakin produktif dan kehidupannya lebih baik lagi,” ujarnya usai Sosialisasi Penerima Bantuan WC di Kantor Terpadu Lantai 2, Jalan Letjen Sutoyo, Rabu (30/08/2023).
Edi menilai, masih banyak WC warga dalam kondisi belum layak. Meski mungkin sebagian rumah terlihat dari muka depan masih layak, namun belum tentu kualitas WC-nya layak. Lalu, ada pula WC yang terlihat bagus tetapi pembuangannya tidak memenuhi standar sehingga mencemari air tanah. Oleh sebab itu, pihaknya menggelontorkan dana yang bersumber dari APBD 2023.
Tak hanya memberikan bantuan, pihaknya juga memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap lingkungan tanah dan parit. Ke depan program serupa akan terus dilakukan secara berkelanjutan setiap tahun.
“Ada 106 WC yang kita bedah dan ada 77 rumah, semua itu di luar bantuan Kementerian PUPR,” ungkapnya.
Besaran bantuan biaya untuk membuat sebuah WC adalah Rp 10 juta. Dananya ditransfer ke warga penerima manfaat, dengan catatan tim pendamping dari DPRKP mendampingi dan mengawasi penggunaan dana bantuan tersebut.
“Tahun depan kita upayakan harus ada program seperti ini, karena salah satu program intervensi pengentasan kemiskinan, selain drainase, air bersih, rumah dan WC,” sebutnya.
Kepala DPRKP Kota Pontianak, Derry Gunawan menjelaskan, untuk program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dinasnya menyiapkan biaya sebesar Rp 20 juta per satu rumah warga.
Proses pengajuannya dimulai dari warga yang mengusulkan bantuan bedah rumah dengan disertai administrasi berupa bukti Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) maupun keterangan dari lurah dan dinas sosial, kemudian dilakukan pengecekan oleh DPRKP.
Sedangkan untuk status bangunan, harus milik warga yang mengajukan dengan ditandai surat keterangan kepemilikan.
“Mereka dapat transferan dan mengerjakan dengan supervisi petugas DPRKP yang mengawasi agar pengerjaan sesuai dengan rencana yang diajukan,” sebutnya.
Ia menyampaikan, rumah merupakan kebutuhan pokok, sehingga menjadi kewajiban pemerintah membuat rumah dalam keadaan layak. Derry menilai, rumah yang tidak layak huni akan mempengaruhi banyak hal. Mulai dari kesehatan, mental anak sampai ekonomi masyarakat.
“Setiap tahun akan selalu ada programnya (bedah rumah) karena masih banyak rumah yang kondisinya belum layak huni, terutama yang ada di kawasan kumuh. Itu (membangun rumah layak) yang dibantu oleh kita, agar setelah dibantu, perekonomian membaik,” tuturnya.
Irlis Sukarja (50 tahun), salah seorang warga tepian sungai di Kelurahan Tambelan Sampit yang menerima bantuan WC dari Pemkot Pontianak menceritakan, bahwa kondisi WC di rumahnya yang sudah tidak layak saat ini. Ukuran yang tidak sesuai standar serta hanya berdindingkan semen, sehingga tidak layak untuk memenuhi kebutuhan keluarganya yang berjumlah tujuh orang itu. Pembuangan WC ini merupakan hal penting bagi keberlangsungan kehidupan keluarganya.
“Kami sebagai keluarga dengan adanya bantuan, agak enaklah (pembuangan). ukuran WC kami 1,5 meter x 1 meter. Septictank pun kecil saja,” kata Sukarja yang juga Ketua RT 002/RW 002 Kelurahan Tambelan Sampit, Kecamatan Pontianak Timur itu. (Indri)
Comment