KalbarOnline Pontianak – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kalimantan Barat menggelar High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Barat dan (TPID) kabupaten/kota, di Aula Keriang Bandong, Kantor Perwakilan BI Kalbar, Jumat (08/12/2023).
Pj Gubernur Kalbar yang memimpin kegiatan itu mengatakan, bahwa angka inflasi Kalimantan Barat bergerak membaik di rentang 3±1%, yang sejak bulan Januari – Agustus 2023 berada diatas 3% yoy (year on year), namun per bulan September – November dapat terjaga rendah, bahkan berada pada peringkat ketiga nasional (2,01% yoy) untuk 10 provinsi terendah inflasi gabungan kota per provinsi se Indonesia.
Harisson mengatakan, komponen inflasi inti cenderung menetap dalam pergerakannya dan dipengaruhi oleh faktor fundamental yakni interaksi permintaan-penawaran dengan lingkungan eksternal seperti nilai tukar, harga komoditi internasional dan inflasi mitra dagang.
“Maka, hal inilah yang mempengaruhi angka inflasi Kalimantan Barat sangat tergantung dengan kondisi ekonomi global, kebijakan pemerintah pusat akan berpengaruh pada administered price dan kebijakan pemerintah daerah akan berdampak pada angka inflasi volatile food,” katanya.
Harisson menyampaikan, diselenggarakannya HLM menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru pada hari ini sebagai media koordinasi tertinggi provinsi dan kabupaten/kota guna menyepakati kebijakan bersama antisipasi komoditi bergejolak, agar menjaga laju angka inflasi tetap berada di rentang 3±1%.
“Oleh karena itu, kita juga sudah menyiapkan beberapa langkah untuk menajamkan strategi implementasi dengan 4K, Ketersediaan Pasokan, Kestabilan Harga, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif, sekaligus wadah silaturahmi TPID se-Kalimantan Barat,” ujarnya.
Lebih lanjut Harisson menyampaikan, berdasarkan roadmap TPID Nomor 58/EKON/2022 tanggal 6 Januari 2022, untuk tahun 2023, APBD Provinsi Kalimantan Barat telah menggelontorkan pembiayaan langsung dan tidak langsung strategi 4K pengendalian inflasi sebesar Rp 538 M, dengan rincian, Strategi Keterjangkauan Harga sebesar Rp 5,6 M, Strategi Ketersediaan Pasokan Rp 26,8 M, Strategi Kelancaran Distribusi Rp 502 M dan Strategi Komunikasi Efektif sebesar Rp 3,8 M.
“Tentu tidak hanya dari sisi penganggaran saja yang kita lakukan, artinya, kita juga harus lebih masif dan sampai saat ini akhir November 2023, telah terlaksana 112 Kali operasi pasar dan 38 kali gerakan pasar murah, serta melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Dana Pokir DPRD Kalbar) dibiayai Rp 6,8 M untuk pemberian 136.750 batang/polybag cabai rawit siap panen yang tersebar di beberapa wilayah Kalbar,” katanya.
“Beberapa wilayah itu diantaranya Kabupaten Mempawah (32 ribu), Kabupaten Sanggau (1,5 ribu), Kabupaten Landak (12 ribu), Kabupaten Kubu Raya (48,15 ribu), Kota Singkawang (32 ribu), Kota Pontianak (12 ribu) serta Kabupaten Bengkayang (4 Ha),” sambung Harisson.
Pada kesempatan tersebut, Harisson juga meminta kepada TPID Provinsi mengidentifikasi Data IPH (Indeks Perkembangan Harga) yang dirilis BPS setiap minggunya secara nasional, di mana frekuensi komoditas dengan andil perubahan harga terbesar yang sering muncul per 3 bulan terakhir, periode Agustus – November, disumbang oleh tiga komoditas utama, yakni beras, daging ayam ras dan cabai rawit.
Sedangkan frekuensi wilayah kabupaten/kota dengan angka IPH tertinggi, berurutan yakni Kabupaten Sambas, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Kubu Raya.
“Saya berharap, TPID Provinsi agar terus meningkatkan sinergi, menguatkan koordinasi antar TPID Kab/Kota dan Pemangku Kepentingan terkait lainnya, melakukan strategi atau langkah-langkah efektif untuk menunjang pemenuhan kebutuhan bahan pokok di Kalbar,” harap Harisson.
Sementara itu, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Kalbar, bahwa angka inflasi Kalbar memang cukup rendah, akan tetapi dirinya mengingatkan untuk juga berhati-hati dengan rendahnya angka inflasi bisa berdampak ke yang lain.
“Kita sama-sama berharap dan melihat apakah rendahnya angka inflasi di Kalimantan Barat ini dalam kategori baik atau bagaimana, yang jelas inflasi tahunan dari tahun ke tahun 2,01 dan tahun 2023 hanya mencapai 1,45 dan finalisasi di Bulan Desember,” kata Kepala BPS Kalbar Muh Saichudin.
Sementara itu, Kepala BI Kalbar, Nur Asyura Anggini Sari menyampaikan, sebagai mitra kerja Pemerintah Provinsi Kalbar, tentu BI tidak tinggal diam. Ia menyatakan, untuk saat ini program pengendalian inflasi sudah cukup baik dan pihaknya akan terus berupaya dengan semaksimal mungkin untuk membantu pemerintah dalam pengendalian inflasi.
“Yang jelas BI selalu bersinergi bersama Pemprov Kalbar dan stakeholder lainnya, untuk sampai saat ini kita sudah melakukan sebanyak 97 kali menyelenggarakan pangan murah dan ini merupakan langkah efektif untuk pengendalian inflasi,” ujarnya.
Sejalan dengan apa yang disampaikan Pj Gubernur, BI Kalbar juga akan melakukan penguatan dari sektor hulu dengan meningkatkan produksi serta memberikan bantuan berupa alat pertanian untuk mendukung kelancaran distribusi di daerah.
“Jadi kita tetap menjalankan implementasi dengan langkah strategi 4K yakni menjaga ketersediaan stok, menjaga kestabilan harga, menjaga kelancaran distribusi dan menjalin komunikasi efektif dan sampai saat ini masih berjalan dengan baik,” tutup Anggini Sari. (Jau)
Comment